Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 51/PJ.53/2002
Dalam rangka meningkatkan kegiatan intensifikasi terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 739/PJ/2001
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-722/PJ/2001 Tanggal 26 November 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, sebagai aturan pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. DIREKTUR JENDERAL, ttd HADI POERNOMO
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.9/2001
Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, mengenai pelaksanaan pemberitahuan terhadap Wajib Pajak di wilayah pemukiman, sesuai dengan Lampiran II.1 Surat Edaran tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan. Untuk kelancaran pelaksanaan pengiriman pemberitahuan kepada Wajib Pajak di wilayah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.43/2001
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan di atas dengan memperhatikan perlakuan perpajakan atas bunga tabungan uang pesangon yang merupakan hak karyawan yang akan diberikan oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadinya PHK sebagai berikut: 1) Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.24/2001
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ/2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya. DIREKTUR JENDERAL, ttd HADI POERNOMO
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 755/PJ./2001
Bersama ini disampaikan surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Dalam pelaksanaan Keputusan tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 757/PJ./2001
Bersama ini disampaikan surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik. Dalam pelaksanaan Keputusan tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Surat Pernyataan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ/2001 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak cukup satu kali […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.34/2001
Sehubungan dengan renegosiasi P3B RI Belanda dan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.10/2000 tanggal 9 November 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Sehubungan dengan Penghentian P3B Indonesia Belanda (Seri P3B No. 29), bersama ini disampaikan sebagai berikut: Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.10/2000 tersebut ditegaskan bahwa transaksi yang terjadi antara wajib pajak Belanda […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.31/2001
Bersama ini disampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001 tanggal 14 November 2001 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut maka Upah Minimum Regional yang selama ini berlaku diganti menjadi Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Demikian […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 43/PJ.43/2001
Untuk menunjang tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu dilakukan tertib administrasi di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak di seluruh Indonesia. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perekaman atas setiap laporan beserta lampiran yang disampaikan oleh Wajib Pajak, sehingga dari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.6/2001
Bersama ini disampaikan rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2002 dengan penjelasan sebagai berikut: Rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2002 disusun berdasarkan potensi dan realisasi masing-masing daerah dengan memperhatikan usulan dan saran Saudara. Rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2002 per sektor/Kabupaten-Kota /KP-PBB/Kanwil DJP adalah sebagaimana terlampir. Seterimanya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 743/PJ/2001
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-741/PJ/2001 Tanggal 7 Desember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor, sebagai aturan pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Direktur Jenderal, ttd Hadi Poernomo NIP 060027375