Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 2/PJ/2008
Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dengan ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan tersebut untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : I. Dalam keputusan tersebut antara lain diatur : 1. Wajib Pajak Patuh […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ./2008
Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-58/PJ./2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Data Kode Indeks Bank dan Kode Indeks Wilayah Bank Persepsi PBB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Agar pelaksanaan pembayaran PBB secara elektronik dan pemindahbukuan ke Rekening Bank Persepsi PBB di wilayah Saudara dapat berjalan dengan efektif, jika terdapat perubahan nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.04/2008
Sehubungan dengan dilakukannya reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 serta telah dibentuknya KPP Pratama di Pulau Jawa dan Bali selain KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 4/PJ/2008
Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan penjelasan sebagai berikut : Pokok-pokok perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2007 meliputi : saat terutang BPHTB untukputusan hakim diubah dari semula pada saat dilakukan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 66/PJ/2007
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-170/PJ/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan, dalam pelaksanaan Konseling ini perlu diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Konseling sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dilakukan hanya kepada Wajib Pajak yang akan melakukan klarifikasi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.01/2007
Dalam rangka pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Standar biaya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui kegiatan pendataan PBB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tanggal 29 Agustus 2007 adalah sebagaimana LampiranSurat Edaran ini. Standar biaya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ./2007
Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan pengawasan proses perekaman SPT Masa PPN, SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh, bersama ini diminta kepada para Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut : Melakukan inventarisasi SPT yang belum direkam dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan dalam SIP/SIPMOD maupun SIDJP dan mencetak daftar rekapitulasinya sebagaimana […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 64/PJ./2007
Bersama ini disampaikan rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2008 dengan penjelasan sebagai berikut: Rencana penerimaan PBB dan BPHTB dalam RAPBN Tahun 2008 berturut-turut adalahRp. 24.159.700.000.000,- (dua puluh empat trilyun seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus jutarupiah) dan Rp. 4.852.700.000.000,- (empat trilyun delapan ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus jutarupiah). Rincian […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 59/PJ/2007
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-160/PJ./2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam rangka perbaikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 58/PJ./2007
Sehubungan dengan telah berjalannya modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak dan adanya beberapa penambahan/pemecahan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sehingga perlu dilakukan pembenahan administrasi Kode Indeks Bank/Kode Indeks Wilayah dan Nomor Rekening Persepsi PBB, bersama ini disampaikan Data Kode Indeks Bank dan Kode Indeks Wilayah baru untuk dikirim […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 57/PJ/2007
Sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada tahun 2007 dan 2008, serta keterbatasan jumlah pegawai dan ketersediaan sarana dan prasarana, maka dipandang perlu untuk menentukan jumlah pejabat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang akan membawahi Account Representative dan pelaksana di Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP Pratama. Hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.02/2007
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepastian mengenai jangka waktu penyelesaian restitusi PPN, dengan ini ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentangJangka Waktu Penyelesaian dan Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PertambahanNilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa batas waktupenyelesaian […]