Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.53/2002
Sehubungan dengan adanya Wajib Pajak Eksportir yang merasa tidak puas dengan jangka waktu penyelesaian restitusi yang dirasakan terlalu lama serta memohon untuk mendapat pelayanan restitusi yang relatif cepat, maka perlu disebarluaskan informasi mengenai Wajib Pajak yang dapat meminta Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dengan jangka waktu pelayanan yang relatif cepat. Dengan ini, diinstruksikan kepada para […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.75/2002
Sebagai tindak lanjut butir 5.6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.75/2002 tanggal 22 April 2002 tentang Kebijaksanaan Penagihan Pajak, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan dan melengkapi data tentang harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dapat dilaksanakan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak (delinquency audit), perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemeriksaan tersebut sebagai berikut : I. Umum […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.41/2002
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut : 1. Barang-barang konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.5/2002
Dengan ini disampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2002, foto copy Keputusan Menteri Keuangan /Keputusan Direktorat Jenderal Pajak /Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak di Bidang PPN dan PTLL, tidak lagi disampaikan atau dikirimkan melalui Pos. Peraturan tersebut Saudara akses atau down load dari Intranet Direktorat Jenderal Pajak pada situs Direktorat PPN dan PTLL. Untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.51/2002
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan tanah dan bangunan oleh Pengusaha Kena Pajak Bidang Real estate dan Pengusaha Kena Pajak Lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Ketentuan yang selama ini dipergunakan sebagai dasar dalam pengenaan PPN atas penyerahan tanah dan atau bangunan diantaranya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.52/2002
Dengan ini disampaikan fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.7/2002
Sehubungan dengan hasil pemantauan beberapa daerah yang mengalami kesulitan transportasi sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan administrasi perpajakan khususnya di bidang pemeriksaan, maka untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan di daerah tersebut disusun suatu kebijakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) dengan ketentuan sebagai berikut : Wajib Pajak yang dapat diperiksa oleh KP4 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.7/2002
Sehubungan dengan kebijakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dalam rangka penghapusan NPWP/NPPKP karena perubahan tempat terdaftar Wajib Pajak dari satu Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Pajak Baru), dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : PSL atas penghapusan NPWP/NPPKP sehubungan dengan berpindahnya tempat terdaftar Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Lama ke Kantor Pelayanan Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.31/2002
Sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berkaitan ketentuan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultasi yang diterima/diperoleh Perusahaan Periklanan, bersama ini disampaikan sebagai berikut : Dalam butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan ditegaskan bahwa atas imbalan konsultasi yang diterima/diperoleh Perusahaan Periklanan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 4% dari imbalan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.52/2002
Dalam rangka mengamankan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan ini diinstruksikan agar dilakukan pemeriksaan khusus Pajak Pertambahan Nilai kepada: Pengusaha Kena Pajak yang setelah dilakukan konfirmasi tiga jenjang ke belakang untuk mendapatkan Pengusaha Kena Pajak Pabrikan, belum ditemukan adanya Pengusaha Kena Pajak Pabrikan. Pengusaha Kena Pajak yang diperiksa diprioritaskan kepada Pengusaha Kena Pajak yang minimal 10% […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.51/2002
Berhubung dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-155/PJ/2002 Tentang Saat Lain Sebagai Saat Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Atau Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dilakukan Pada Tanggal 1 Januari 2001 Sampai Dengan Tanggal 24 Januari 2001, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.52/2002
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-344/PJ/2002 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-315/PJ/2002 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan PPn BM Secara On Line. Hal yang perlu diperhatikan dalam Keputusan Direktur Pajak tersebut adalah dimasukannya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar I dan II sebagai […]