Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.6/2001
Berdasarkan Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB (KPL KPPBB.6.2) yang dihimpun oleh Direktorat PBB dan BPHTB, penerimaan PBB dan BPHTB yang telah dicapai sampai dengan bulan Desember 2000 secara nasional adalah sebesar Rp 4.484.081.952 ribu atau 130,70% dari rencana penarimaan internal sebesar Rp 3.430.700.000 ribu. Perbandingan rencana dan realiasi penerimaan per sektor dapat dilihat pada […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 60/PJ./2001
Dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, meningkatKan akuntabilitas kinerja dengan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, meningkatkan Potensi PBB secara nasional serta dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan dan ekonomi terkini, Direktorat PBB telah menyempurnakan KEP-04/PJ.6/1998 menjadi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.33/2001
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-550/PJ/2000 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Beberapa hal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.33/2001
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini dijelaskan sebagai berikut : Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan : Aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), dan Pasal 27A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.6/2001
Untuk mendapatkan data piutang pajak yang menjadi hak negara yang memungkinkan dapat ditagih kepada Wajib Pajak, diperlukan tatausaha piutang pajak yang mencerminkan jumlah piutang pajak yang benar dan dapat ditagih atau dicairkan secara efektif. Oleh karena itu piutang pajak yang sudah tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi harus dihapuskan dari tatausaha piutang Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.51/2001
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka sejak tanggal 1 Januari 2001 jenis barang tertentu yang sebelumnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dinyatakan sebagai jenis barang yang tidak dikenakan PPN, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ./2001
Bersama ini disampaikan 3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan dan 1 (satu) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, sebagai berikut : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/KMK.04/2001 Tanggal 9 Januari 2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.41/2001
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai berikut : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-34/PJ.41/2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.21/2001
Untuk persiapan pelaksanaan rapim diinstuksikan kepada Saudara : Supaya segera menyusun rencana kerja tahun 2001serta program-program yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja Tahun 2001 meliputi antara lain program-program konkrit, target yang hendak dicapai, jangka waktu penyelesaian, dan key succes indicators. Sesuai dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2001 bersama ini dilampirkan rencana […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.33/2001
Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2000 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan. Untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.43/2001
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan dengan ini disampaikan keputusan tersebut kepada saudara. Selanjutnya diminta agar saudara menginformasikan keputusan tersebut kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di wilayah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.31/2001
Bersama ini disampaikan fotokopi : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; Keputusan Menteri Keuangan […]