Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 43/PJ.41/1999
Bersama ini disampaikan kepada Saudara Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 400/KMK.04/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 59/PJ.6/1999
Bersama ini disampaikan Pembetulan Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 Kanwil III dan VII DJP dengan penjelasan sebagai berikut : Pembetulan Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB dimaksud disusun berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah III dan VII DJP dengan memperhatikan potensi yang ada dan akibat adanya pemekaran beberapa Dati II baru yang belum […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 58/PJ.6/1999
Sehubungan dengan surat Kepala BUPLN Nomor : XXX tanggal 6 September 1999 hal Kerjasama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan hasil penyelesaian piutang negara/kredit macet oleh BUPLN cq. Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) memerlukan dukungan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 42/PJ.42/1999
Sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang lampiran SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999 mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha, guna menghindari keragu-raguan dalam pelaksanaannya di lapangan, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan (sebagaimana terlampir) pada : Tabel Lampiran I angka 4.a, 4.b, 5 dan 6 dirubah dengan menghapus cap tanda […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.43/1999
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 358/KMK.04/1999 tanggal 2 Juli 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KMK.04/1998 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bagi Wajib Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.43/1999
Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan tentang penanganan kelebihan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT 1721, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 726/PJ.1/1999
Sehubungan dengan masalah penomoran STP Bunga Penagihan dan Pembuatan Daftar Pengantar Keputusan Pengurangan, maka sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-16/PJ.24/1998 tanggal 22 Desember 1998 perihal Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan, perlu ditegaskan sebagai berikut : Penomoran STP Bunga Penagihan tidak dibedakan untuk STP Bunga Penagihan atas PPh dan STP Bunga […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 356/PJ.332/1999
Sehubungan dengan surat Kepala KPP PMA I kepada Saudara dengan tembusan antara lain kepada kami Nomor : S-1319/WPJ.06/KP.0209/1999 tanggal 26 Juni 1999 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan pendapat sebagai berikut Dalam surat tersebut Kepala KPP PMA I mengusulkan agar pemberian imbalan bunga berdasarkan Pasal 27A UU KUP yang diatur lebih lanjut dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.24/1999
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.24/1999 tanggal 3 Maret 1999 perihal Formulir-formulir Ketetapan PPh Final dan PPN atas Impor, PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, PPN Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, PPN atas Jasa Membangun Sendiri serta PPn BM atas Impor dan PPn BM Pemungutan Pajak oleh Pemungut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 52/PJ.6/1999
Dalam rangka memperoleh data yang akurat tentang perkembangan tunggakan PBB dan tertib administrasi laporan triwulanan restitusi dan kompensasi BPHTB, diminta Saudara membuat laporan tersebut sebagai berikut : Untuk realisasi penerimaan tunggakan agar dirinci persektor, pertahun pajak dan per Dati II sebagai lampiran KPL.KP.PBB.6.2 (contoh blangko terlampir). Untuk laporan triwulanan restitusi dan kompensasi BPHTB dari KPPBB […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.42/1999
Dalam rangka penggalian potensi penerimaan pajak khususnya dari transaksi pengalihan saham badan-badan usaha yang tidak dilakukan di Bursa yang dapat menghasilkan keuntungan modal (capital gain), dengan ini diberikan instruksi dan petunjuk sebagai berikut : Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar segera melakukan penelitian terhadap para Wajib Pajak Badan terdaftar di KPP masing-masing yang nama pemegang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.51/1999
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan Puluh IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 53120/A.A4/KU/99 tanggal 12 Agustus 1999 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/163/1999 tanggal 14 Juli 1999. Dengan […]