Contoh Surat PKP: Permohonan, Penunjukan Cabang, dan Pencabutan

Rabbani Haddawi

Published on December 10, 2018

Contoh surat PKP adalah dokumen tertulis yang digunakan pengusaha dalam proses pengukuhan, penunjukan, maupun pencabutan status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ada beberapa jenis surat PKP yang dibutuhkan dalam berbagai tahap pengelolaan status PKP, mulai dari surat permohonan pengukuhan, surat penunjukan cabang, hingga surat pencabutan PKP.

Artikel ini menyediakan contoh lengkap berbagai jenis surat PKP disertai penjelasan komponen penting dan tata cara pengajuannya sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pembaruan prosedur setelah implementasi Coretax per 1 Januari 2025.

Apa Itu Surat PKP dan Kapan Dibutuhkan?

Surat PKP adalah surat resmi yang dibuat atau diterima oleh pengusaha dalam rangkaian proses administrasi status Pengusaha Kena Pajak. Surat ini bukan satu jenis dokumen tunggal, melainkan kumpulan dokumen yang digunakan pada momen berbeda:

Saat mendaftarkan diri sebagai PKP → Surat Permohonan Pengukuhan PKP
Saat mendaftarkan kantor cabang sebagai PKP → Surat Penunjukan PKP Cabang
Saat menerima konfirmasi dari DJP → Surat Pengukuhan PKP (SPPKP)
Saat mewakilkan proses ke pihak lain → Surat Kuasa PKP
Saat melepas status PKP → Surat Pencabutan Pengukuhan PKP

Jenis-Jenis Surat PKP yang Perlu Diketahui

Jenis Surat	Dibuat oleh	Tujuan	Keterangan
Surat Permohonan Pengukuhan PKP	Wajib Pajak / Pengusaha	Disampaikan ke KPP untuk meminta status PKP	Dilampirkan formulir pengukuhan PKP
Surat Penunjukan PKP Cabang	Pengurus Pusat/Kantor Pusat	Menyatakan bahwa kantor cabang merupakan bagian entitas yang sama	Wajib untuk pengukuhan PKP cabang
Surat Pengukuhan PKP (SPPKP)	DJP / KPP	Bukti resmi bahwa pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP	Diterbitkan DJP setelah permohonan disetujui
Surat Kuasa PKP	Wajib Pajak	Mewakilkan proses pengukuhan atau administrasi PKP ke pihak lain	Harus bermeterai sesuai ketentuan
Surat Pencabutan Pengukuhan PKP	Wajib Pajak	Mengajukan penghapusan status PKP ke KPP	Diajukan jika omzet < Rp 4,8 miliar atau usaha tutup

Contoh Surat Permohonan Pengukuhan PKP

Surat permohonan pengukuhan PKP adalah dokumen yang disiapkan wajib pajak badan atau orang pribadi sebagai bagian dari berkas pengajuan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam implementasi Coretax, pengajuan dilakukan secara online, sehingga surat formal terpisah tidak selalu diperlukan — formulir digital di Coretax berfungsi sebagai pengganti. Namun untuk referensi atau keperluan tertentu, berikut contoh formatnya:

SURAT PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak [Nama KPP]
Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Pengurus/Direktur]
Jabatan : [Jabatan dalam Perusahaan]
Nama Perusahaan : [Nama PT/CV/Firma]
NPWP : [Nomor NPWP]
Alamat : [Alamat Lengkap Perusahaan]
Nomor Telepon : [Nomor Kontak]

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama perusahaan tersebut di atas, mengingat peredaran bruto usaha kami dalam satu tahun buku telah/diperkirakan akan melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen berikut:
1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
2. Fotokopi NPWP Perusahaan dan Pengurus
3. Fotokopi KTP Pengurus yang Bertanggung Jawab
4. Surat Keterangan Tempat Usaha
5. Dokumen Izin Usaha yang Berlaku

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
Hormat kami,

[Tanda Tangan]
[Nama Lengkap Penandatangan]
[Jabatan]

Contoh Surat Penunjukan dari Pengurus Pusat untuk PKP Cabang

Surat penunjukan PKP cabang adalah dokumen yang dibuat oleh kantor pusat untuk menyatakan bahwa kantor cabang tertentu merupakan bagian dari entitas bisnis yang sama, dan ditunjuk sebagai perwakilan PKP di wilayah tersebut. Tidak ada format baku yang ditetapkan DJP, namun surat ini harus memuat informasi yang jelas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

SURAT PENUNJUKAN PENGURUS PUSAT UNTUK PKP CABANG

Nomor : [Nomor Surat]
Perihal : Penunjukan PKP Cabang

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Direktur/Pejabat Berwenang]
Jabatan : [Jabatan] — [Nama PT/Perusahaan Pusat]
Alamat Kantor Pusat : [Alamat Lengkap Kantor Pusat]
NPWP : [NPWP Kantor Pusat]

Dengan ini menyatakan dan menunjuk:

Nama : [Nama Pimpinan Cabang]
Jabatan : [Jabatan di Kantor Cabang]
Nama Kantor Cabang : [Nama PT — Cabang Kota/Wilayah]
Alamat Kantor Cabang : [Alamat Lengkap Kantor Cabang]
NPWP Cabang : [NPWP Kantor Cabang]

Sebagai Penanggung Jawab Kantor Cabang kami yang berlokasi di alamat tersebut di atas, dalam rangka proses pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Cabang pada Kantor Pelayanan Pajak wilayah setempat.

Kantor Cabang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari [Nama Perusahaan Pusat] dan menjalankan kegiatan usaha yang sama, yaitu [Deskripsi Singkat Kegiatan Usaha].

Demikian surat penunjukan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
Kantor Pusat,

[Tanda Tangan dan Cap Perusahaan]
[Nama Direktur/Pejabat Berwenang]
[Jabatan]

Contoh Surat Kuasa PKP

Apabila proses pengajuan PKP tidak dapat dilakukan langsung oleh pengurus yang namanya tercantum dalam akta, diperlukan surat kuasa resmi bermeterai. Surat kuasa PKP memberikan kewenangan kepada orang lain (biasanya staf pajak, konsultan pajak, atau akuntan) untuk bertindak atas nama wajib pajak dalam proses administrasi PKP.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pemberi Kuasa:
Nama : [Nama Direktur/Pengurus]
Jabatan : [Jabatan]
Perusahaan : [Nama Perusahaan]
NPWP : [NPWP]
Alamat : [Alamat Perusahaan]

Memberikan kuasa penuh kepada Penerima Kuasa:
Nama : [Nama Penerima Kuasa]
Jabatan/Pekerjaan : [Jabatan/Profesi]
NIK : [Nomor KTP]
Alamat : [Alamat Penerima Kuasa]

Untuk mewakili pemberi kuasa dalam mengurus dan menyelesaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama perusahaan kami pada Kantor Pelayanan Pajak [Nama KPP], termasuk menyerahkan dokumen, menandatangani formulir yang diperlukan, dan menerima Surat Pengukuhan PKP.

Surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]

Penerima Kuasa,            Pemberi Kuasa,

[Tanda Tangan]            [Tanda Tangan + Meterai Rp 10.000]
[Nama Penerima Kuasa]      [Nama Pemberi Kuasa]

Contoh Surat Pencabutan Pengukuhan PKP

PKP yang omzetnya tidak lagi mencapai Rp 4,8 miliar per tahun atau yang menghentikan kegiatan usahanya dapat mengajukan pencabutan pengukuhan PKP. Permohonan ini disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar.

SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak [Nama KPP]
Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Pengurus/Direktur]
Jabatan : [Jabatan]
Nama Perusahaan : [Nama Perusahaan]
NPWP : [Nomor NPWP]
Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP) : [Nomor NPPKP]
Alamat : [Alamat Perusahaan]

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan alasan sebagai berikut:
[Pilih salah satu]:
Peredaran bruto usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 4.800.000.000,-
Kegiatan usaha telah dihentikan
Lainnya: [Uraikan alasan]

Sebagai kelengkapan, kami lampirkan:
1. Fotokopi Surat Pengukuhan PKP (SPPKP)
2. Laporan keuangan/bukti omzet 1 tahun terakhir
3. Dokumen pendukung lainnya

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]
Hormat kami,

[Tanda Tangan + Cap Perusahaan]
[Nama Direktur]
[Jabatan]

Cara Mengajukan Permohonan PKP via Coretax

Sejak penerapan Coretax DJP pada 1 Januari 2025, pengajuan PKP dilakukan secara digital. Berikut alurnya:

Login ke portal coretaxdjp.pajak.go.id
Masuk ke menu My Portal → PKP
Isi formulir permohonan secara online (sebagian kolom terisi otomatis)
Unggah dokumen persyaratan yang dipindai
Klik Submit dan unduh Bukti Penerimaan Permohonan
KPP akan memproses dalam waktu 1 hari kerja
Surat Pengukuhan PKP (SPPKP) diterbitkan secara digital oleh DJP

Catatan: Untuk pengukuhan PKP cabang, surat penunjukan dari kantor pusat tetap dibutuhkan sebagai dokumen pendukung yang diunggah dalam sistem Coretax.

Pertanyaan Umum tentang Surat PKP

Bagaimana format surat pengukuhan PKP?

Surat Pengukuhan PKP (SPPKP) bukan dibuat oleh pengusaha, melainkan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah permohonan disetujui. Formatnya ditetapkan oleh DJP dan memuat identitas PKP, nomor pengukuhan (NPPKP), tanggal pengukuhan, dan kewajiban yang berlaku. Di era Coretax, SPPKP diterbitkan secara digital.

Apa isi surat penunjukan PKP cabang?

Surat penunjukan PKP cabang harus memuat: identitas pemberi pernyataan (kantor pusat), identitas pihak yang ditunjuk (pimpinan cabang), nama dan alamat kantor cabang, NPWP cabang, jenis kegiatan usaha, dan pernyataan bahwa kantor cabang merupakan bagian dari entitas yang sama. Surat ditandatangani pejabat berwenang dari kantor pusat.

Apa saja jenis surat yang diperlukan saat mendaftar PKP?

Untuk pendaftaran PKP badan, dokumen yang umumnya dibutuhkan meliputi: formulir permohonan pengukuhan PKP (via Coretax), fotokopi akta pendirian, fotokopi NPWP badan dan pengurus, fotokopi KTP pengurus, dan surat pernyataan bermeterai tentang kegiatan usaha. Untuk PKP cabang, ditambahkan surat penunjukan dari kantor pusat.

Apakah format surat PKP cabang diatur resmi oleh DJP?

Tidak ada format baku resmi dari DJP untuk surat penunjukan PKP cabang. Namun, surat ini harus memuat informasi yang cukup jelas: identitas kantor pusat, identitas pimpinan cabang yang ditunjuk, alamat kantor cabang, dan pernyataan tegas bahwa cabang tersebut merupakan bagian dari entitas yang sama. Surat perlu ditandatangani pejabat berwenang dan sebaiknya menggunakan kop surat perusahaan.

Kelola Administrasi PKP Lebih Efisien dengan OnlinePajak

Setelah memiliki status PKP, kewajiban administrasi perpajakan dimulai — mulai dari penerbitan e-Faktur, rekonsiliasi PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN setiap bulan. OnlinePajak, sebagai mitra resmi DJP (PJAP), menyediakan solusi terintegrasi untuk seluruh proses tersebut dalam satu platform. Pelajari lebih lanjut tentang pengukuhan PKP dan cara OnlinePajak dapat membantu bisnis Anda memenuhi kewajiban sebagai PKP.

Referensi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP dan Pengukuhan PKP
Direktorat Jenderal Pajak — Pengukuhan PKP
PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Coretax