Pengertian Desentralisasi Fiskal dan Pengaturannya dalam UU HKPD

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan negara — mencakup pemungutan penerimaan dan alokasi belanja — dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari penerapan otonomi daerah. Di Indonesia, kerangka hukum desentralisasi fiskal saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang […]