Resources / Blog /

Pajak

Pengertian Desentralisasi Fiskal dan Pengaturannya dalam UU HKPD

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan negara — mencakup pemungutan penerimaan dan alokasi belanja — dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari penerapan otonomi daerah. Di Indonesia, kerangka hukum desentralisasi fiskal saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya sekaligus.

Artikel ini membahas pengertian desentralisasi fiskal, bagaimana UU HKPD mengatur ulang hubungan keuangan pusat-daerah, serta dampaknya bagi kewajiban pajak daerah dan retribusi yang harus dipenuhi pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Ringkasan Cepat: Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah pembagian kewenangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mencakup sumber penerimaan (pajak dan retribusi daerah), transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sejak 5 Januari 2022, kerangka hukumnya diatur dalam UU HKPD, yang mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

  • Dasar hukum terkini: UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
  • Empat pilar utama: penguatan pajak/retribusi daerah, penurunan ketimpangan vertikal-horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat-daerah.
  • Dampak langsung bagi bisnis: restrukturisasi jenis pajak daerah dan penyederhanaan jumlah retribusi.

Apa Itu Desentralisasi Fiskal?

Desentralisasi fiskal adalah konsekuensi keuangan dari desentralisasi kewenangan pemerintahan (otonomi daerah), di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk memungut sumber pendapatannya sendiri sekaligus mengelola belanjanya secara mandiri, selaras dengan prinsip otonomi daerah yang tercantum dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 1945. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berjalan berdampingan: pelimpahan kewenangan administratif dan politik kepada pemerintah daerah perlu didukung kemampuan keuangan yang memadai agar daerah benar-benar dapat menjalankan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Sistem desentralisasi fiskal di Indonesia sudah diterapkan lebih dari dua dekade, namun pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya optimal — di antaranya karena pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali secara maksimal. Tantangan inilah yang mendasari lahirnya UU HKPD sebagai kerangka baru.

Desentralisasi Fiskal dalam UU HKPD

UU HKPD disahkan pada 5 Januari 2022 dan mengatur lingkup hubungan keuangan pusat-daerah secara lebih komprehensif dibanding dua undang-undang yang digantikannya. Lingkup pengaturannya mencakup lima aspek:

  1. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
  2. Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).
  3. Pengelolaan belanja daerah.
  4. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah.
  5. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Secara substansi, UU HKPD dibangun di atas empat pilar utama desentralisasi fiskal:

Empat pilar substansi UU HKPD
Pilar Fokus Pengaturan
Pilar I — Ketimpangan Vertikal dan Horizontal Skema Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengurangi kesenjangan antardaerah.
Pilar II — Penguatan Local Taxing Power Restrukturisasi pajak daerah dan retribusi daerah agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih optimal.
Pilar III — Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Standarisasi, simplifikasi, dan sinkronisasi belanja daerah berbasis kinerja, termasuk batas alokasi belanja pegawai dan infrastruktur.
Pilar IV — Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah Penyelarasan kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD, termasuk pengendalian defisit dan pembiayaan utang daerah.

Di antara keempat pilar tersebut, tiga pilar dinilai paling krusial dalam mewujudkan desentralisasi fiskal yang efektif: peningkatan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta sinergi dan harmonisasi belanja pusat-daerah.

Dampak bagi Pajak Daerah dan Retribusi

Bagi pelaku usaha, dampak paling konkret dari desentralisasi fiskal era UU HKPD terletak pada restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan retribusi daerah:

  • Restrukturisasi jenis pajak daerah. UU HKPD menata ulang jenis dan tarif pajak daerah, termasuk memberikan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru untuk memperkuat kewenangan pemajakan (local taxing power) pemerintah daerah.
  • Skema opsen pajak. Sebagai pengganti skema bagi hasil, UU HKPD memperkenalkan opsen — tambahan pungutan pajak berdasarkan persentase tertentu — yang diterapkan pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dipungut Pemerintah Provinsi, serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota. Skema ini mengubah alur pembagian penerimaan pajak kendaraan bermotor antara provinsi dan kabupaten/kota.
  • Rasionalisasi retribusi daerah. Jumlah jenis retribusi disederhanakan dan diklasifikasikan menjadi tiga kategori: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu — bertujuan mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha tanpa mengorbankan penerimaan daerah.
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). UU HKPD turut mengatur ketentuan BPHTB sebagai salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, dengan objek pajak mencakup peralihan hak atas tanah dan bangunan termasuk hibah wasiat.

Bagi pelaku usaha yang beroperasi di berbagai wilayah, perubahan ini berarti perlu memperbarui pemahaman tentang jenis pajak daerah dan retribusi yang berlaku di masing-masing yurisdiksi, karena tarif dan mekanisme pemungutannya dapat berbeda dari ketentuan sebelum UU HKPD berlaku — terutama untuk sektor yang bersinggungan dengan pajak kendaraan bermotor, mineral bukan logam, dan perizinan usaha di tingkat daerah.

Tantangan Desentralisasi Fiskal yang Mendasari UU HKPD

Sebelum UU HKPD lahir, evaluasi pemerintah menunjukkan sejumlah tantangan yang belum terselesaikan meski desentralisasi fiskal telah berjalan lebih dari dua dekade sejak era reformasi:

  • Transfer ke Daerah belum optimal dari segi kualitas. Sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) justru terserap untuk belanja pegawai, berkisar 30–65% dari total alokasi, sehingga porsi untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik menjadi terbatas.
  • Tax ratio daerah masih rendah. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap total pendapatan daerah belum mencapai potensi optimalnya, membuat sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pusat.
  • Ketimpangan fiskal antardaerah. Kapasitas fiskal antara daerah kaya sumber daya alam dan daerah yang minim SDA masih menunjukkan kesenjangan signifikan, sehingga kualitas layanan publik antarwilayah belum merata.
  • Belum ada sinergi kebijakan fiskal nasional dan daerah. Kebijakan fiskal di tingkat pusat kerap berjalan terpisah dari pelaksanaan APBD di daerah, sehingga capaian program prioritas nasional tidak selalu tercermin dalam realisasi anggaran daerah.

Berdasarkan tantangan tersebut, UU HKPD dirancang bukan sekadar merevisi tarif atau jenis pungutan, tetapi merestrukturisasi keseluruhan arsitektur hubungan keuangan pusat-daerah — mulai dari penguatan kewenangan pajak daerah, redesain transfer ke daerah, hingga penetapan batas minimum-maksimum alokasi belanja tertentu seperti batas alokasi belanja pegawai maksimal 30% di luar tunjangan guru, dan kewajiban alokasi belanja infrastruktur minimal 40% dari APBD.

Perbedaan UU HKPD dengan Regulasi Sebelumnya

Perbandingan UU HKPD dengan dua undang-undang yang digantikannya
Regulasi Status Cakupan
UU 33/2004 (Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah) Dicabut oleh UU HKPD Skema bagi hasil dan transfer ke daerah versi lama.
UU 28/2009 (PDRD) Dicabut oleh UU HKPD Jenis dan tarif pajak daerah serta retribusi versi lama, jumlah retribusi lebih banyak dan kurang tersederhanakan.
UU 1/2022 (HKPD) Berlaku saat ini Menggabungkan dan merestrukturisasi kedua UU di atas menjadi satu kerangka hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih terintegrasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu desentralisasi fiskal?

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan negara dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, mencakup pemungutan sumber penerimaan daerah (pajak dan retribusi) serta pengelolaan belanja daerah, sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah.

Bagaimana UU HKPD mengatur desentralisasi fiskal?

UU HKPD (UU 1/2022) mengatur desentralisasi fiskal melalui empat pilar: penanganan ketimpangan vertikal-horizontal antardaerah, penguatan kewenangan pajak daerah (local taxing power), peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Apa perbedaan UU HKPD dengan UU PDRD sebelumnya?

UU HKPD mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, lalu menggabungkan serta merestrukturisasi keduanya menjadi satu kerangka hukum baru yang mencakup jenis pajak daerah baru, skema opsen, dan penyederhanaan retribusi menjadi tiga kategori.

Apa itu skema opsen pajak dalam UU HKPD?

Opsen adalah tambahan pungutan pajak berdasarkan persentase tertentu yang menggantikan skema bagi hasil, diterapkan pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mengatur pembagian penerimaan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Kelola Kewajiban Pajak Daerah dan Pusat dalam Satu Platform

Perubahan struktur pajak daerah pasca-UU HKPD membuat perusahaan dengan operasional lintas wilayah perlu memantau kewajiban pajak daerah sekaligus pajak pusat secara konsisten. Platform perpajakan OnlinePajak membantu bisnis mengelola kepatuhan pajak pusat seperti PPh dan PPN secara terintegrasi, sehingga tim finance dapat fokus memantau perubahan regulasi pajak daerah tanpa kehilangan visibilitas atas kewajiban pajak pusat perusahaan.

Pelajari juga konteks kebijakan perpajakan nasional terkait di penjelasan Omnibus Law dan klaster perpajakannya, yang turut memengaruhi harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak