Resources / Blog /

Pajak

Perpajakan di Indonesia: Sejarah, Sistem, dan Dasar Hukum Terbaru (Era Coretax)

ereg.pajak.go.id

Perpajakan di Indonesia adalah sistem pemungutan kontribusi wajib dari masyarakat dan badan usaha kepada negara, yang diatur oleh undang-undang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Sistem ini telah berevolusi selama lebih dari satu abad, dari era upeti kerajaan, pemungutan kolonial, hingga sistem digital terintegrasi Coretax DJP yang berlaku sejak 1 Januari 2025.

Quick Answer: Apa Itu Perpajakan di Indonesia?

Secara ringkas, perpajakan di Indonesia berlandaskan tiga pilar utama: dasar hukum konstitusional Pasal 23A UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pajak bersifat memaksa dan harus diatur undang-undang; sistem pemungutan self assessment sejak reformasi 1983, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya; serta kerangka hukum terkini, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No. 7/2021) yang diikuti implementasi teknis melalui sistem Coretax DJP sejak 2025. Struktur pajak Indonesia terbagi menjadi pajak pusat yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pajak daerah yang dikelola pemerintah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan UU HKPD No. 1/2022.

Sejarah Singkat Perpajakan di Indonesia

Era Pra-Kemerdekaan

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Nusantara telah mengenal upeti sebagai bentuk kontribusi kepada penguasa kerajaan. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang lebih sistematis, seperti huistaks (pajak rumah, 1816) dan landrente (sewa tanah), dengan tarif yang dibedakan berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak, sebuah praktik yang jauh berbeda dari prinsip keadilan pajak modern.

Era Kemerdekaan hingga Reformasi 1983

Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, pajak masuk dalam Pasal 23 UUD 1945. Pada masa awal, Indonesia masih mengadopsi sistem official assessment warisan kolonial, di mana fiskus (otoritas pajak) yang menetapkan besaran pajak dan wajib pajak bersikap pasif. Titik balik terjadi pada 1983, ketika pemerintah mereformasi total sistem perpajakan melalui lima undang-undang pajak nasional dan beralih ke sistem self assessment.

Era Reformasi Digital: Menuju Coretax

Sejak awal 2000-an, DJP mulai mendigitalisasi proses administrasi pajak melalui e-Registration, e-Filing, dan e-Faktur. Puncak transformasi ini adalah peluncuran Coretax DJP (Core Tax Administration System) pada 1 Januari 2025, yang mengintegrasikan seluruh proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan pajak dalam satu sistem administrasi inti berbasis data wajib pajak tunggal.

Evolusi Sistem Perpajakan hingga Era Coretax

Tabel berikut merangkum tonggak reformasi hukum pajak yang paling relevan bagi wajib pajak saat ini:

Tabel 1: Timeline Reformasi Perpajakan Indonesia (1983–2026)
Tahun Peristiwa/Regulasi Dampak bagi Wajib Pajak
1983 Lima UU pajak nasional (KUP, PPh, PPN) disahkan Peralihan dari official assessment ke self assessment
2007–2009 UU KUP (28/2007), UU PPh (36/2008), UU PPN (42/2009) Penyempurnaan tarif dan prosedur administrasi
2021 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No. 7/2021) Perubahan tarif PPN bertahap, PTKP berbasis TER, NIK jadi NPWP
2023–2024 PMK 168/2023 (TER PPh 21), PMK 136/2023 (NIK=NPWP) Skema tarif efektif rata-rata (TER) kategori A/B/C; kartu NPWP fisik digantikan NIK sejak 1 Juli 2024
2025 Coretax DJP resmi beroperasi (1 Januari 2025) Satu portal terintegrasi untuk registrasi, e-Faktur, e-Bupot, SPT, dan pembayaran
2026 PMK 28/2026 (restitusi), PMK 51/2025 (PPh 22), PP 20/2026 (UMKM) Pembaruan lanjutan prosedur restitusi, tarif pemungutan, dan akses tarif final UMKM

Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia Saat Ini

Berikut dasar hukum utama yang masih berlaku dan wajib dipahami wajib pajak, badan usaha, maupun praktisi keuangan:

  • Pasal 23A UUD 1945 — landasan konstitusional bahwa pajak bersifat memaksa dan diatur undang-undang.
  • UU No. 6/1983 jo. UU HPP No. 7/2021 — Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), termasuk aturan sanksi administrasi terbaru.
  • UU No. 7/1983 jo. UU HPP No. 7/2021 — Pajak Penghasilan (PPh), termasuk perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi.
  • UU No. 8/1983 jo. UU HPP No. 7/2021 — Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk mekanisme DPP Nilai Lain yang membuat beban PPN non-mewah efektif 11% meski tarif nominal 12% (PMK 131/2024).
  • UU No. 1/2022 (UU HKPD) — menggantikan UU PDRD 28/2009 sebagai dasar hukum pajak daerah, termasuk BPHTB dan PBB-P2.
  • PER-11/PJ/2025 — tata cara SPT Masa PPN melalui Coretax, menggantikan PER-15/PJ/2021.

Struktur Pajak Pusat dan Daerah Saat Ini

Pemahaman struktur ini penting agar bisnis tidak salah alamat saat melapor atau membayar pajak:

Tabel 2: Perbandingan Pajak Pusat vs Pajak Daerah
Aspek Pajak Pusat Pajak Daerah
Otoritas pemungut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Contoh jenis pajak PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai PBB-P2, BPHTB, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran
Dasar hukum utama UU HPP No. 7/2021 UU HKPD No. 1/2022
Sistem pelaporan Coretax DJP (mulai 2025) Sistem informasi daerah masing-masing (bervariasi per wilayah)

Apa yang Berubah bagi Bisnis Sejak Coretax?

Bagi perusahaan dan praktisi keuangan, transisi ke Coretax membawa beberapa perubahan operasional penting:

  • Aktivasi akun tunggal: EFIN lama berangsur digantikan aktivasi akun Coretax dengan Kode Otorisasi DJP (KO DJP) dan Sertifikat Digital, dimulai untuk pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 (dilaporkan 2026).
  • SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terintegrasi: Formulir 1770/1770S/1770SS digabung menjadi satu formulir dinamis dengan Lampiran I–III untuk tahun pajak 2025.
  • Registrasi PKP mandiri: Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kini self-service melalui Coretax sesuai PER-7/PJ/2025.
  • Identitas tunggal: NIK berfungsi sebagai NPWP sejak 1 Juli 2024, dan NITKU (22 digit) menggantikan NPWP cabang.

Perubahan-perubahan ini menuntut bisnis untuk memastikan seluruh sistem pencatatan keuangan, payroll, dan e-Faktur terhubung dengan format data Coretax agar kepatuhan tetap terjaga tanpa hambatan administratif.

Kesalahan Umum dalam Memahami Perpajakan di Indonesia

  • Menganggap tarif PPN seragam 12%: Padahal PMK 131/2024 menetapkan mekanisme DPP Nilai Lain sehingga barang/jasa non-mewah tetap memiliki beban PPN efektif 11%; tarif 12% penuh hanya berlaku untuk barang mewah (PPnBM).
  • Mengira EFIN masih wajib: Untuk pelaporan SPT Tahunan mulai tahun pajak 2025, EFIN digantikan aktivasi akun Coretax.
  • Menyamakan pajak pusat dan daerah: Kesalahan alamat pembayaran (misalnya BPHTB dibayarkan ke DJP, bukan ke pemda) masih sering terjadi di kalangan pelaku usaha baru.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa dasar hukum pajak di Indonesia saat ini?

Dasar hukum utamanya adalah Pasal 23A UUD 1945, UU HPP No. 7/2021 (mengubah UU KUP, UU PPh, dan UU PPN), serta UU HKPD No. 1/2022 untuk pajak daerah. Implementasi teknis terbaru dijalankan melalui sistem Coretax DJP sejak 2025.

Apa perubahan sistem pajak sejak Coretax?

Coretax mengintegrasikan registrasi, e-Faktur, e-Bupot, pelaporan SPT, dan pembayaran dalam satu portal. EFIN digantikan aktivasi akun Coretax, formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disatukan, dan PKP registrasi menjadi self-service.

Apa beda pajak pusat dan daerah?

Pajak pusat (PPh, PPN, PPnBM) dipungut DJP berdasarkan UU HPP, sedangkan pajak daerah (PBB-P2, BPHTB, pajak kendaraan) dipungut pemerintah daerah berdasarkan UU HKPD No. 1/2022.

Kapan sistem self assessment mulai diterapkan di Indonesia?

Sistem self assessment mulai diterapkan sejak reformasi pajak 1983, menggantikan sistem official assessment warisan era kolonial di mana fiskus yang menetapkan besaran pajak.

Apakah NPWP fisik masih berlaku?

Kartu NPWP fisik sudah digantikan oleh NIK (Nomor Induk Kependudukan) sejak 1 Juli 2024 berdasarkan PMK 136/2023, sehingga NIK kini berfungsi ganda sebagai identitas pajak.

Apa itu UU HPP dan mengapa penting?

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No. 7/2021) adalah reformasi pajak paling komprehensif sejak 1983, mengubah ketentuan PPh, PPN, program pengungkapan sukarela, dan menjadi dasar hukum bagi implementasi Coretax.

Kelola Kepatuhan Pajak Bisnis Anda Lebih Mudah

Memahami sejarah dan dasar hukum perpajakan adalah fondasi, namun penerapannya sehari-hari membutuhkan sistem yang andal. Sebagai mitra resmi PJAP DJP, OnlinePajak membantu bisnis Anda menghitung, membayar, dan melaporkan pajak — termasuk e-Faktur dan e-Bupot yang telah menyesuaikan dengan ekosistem Coretax — dalam satu platform terintegrasi, sehingga transisi regulasi tidak lagi menjadi beban administratif.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak