UU 36 Tahun 2008 adalah Undang-Undang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), berlaku sejak 1 Januari 2009. UU ini sering disebut sebagai “UU PPh” karena menjadi dasar hukum utama pengenaan pajak penghasilan di Indonesia. Penting dipahami: UU 36/2008 masih berlaku, namun sejumlah pasal kuncinya telah diubah oleh UU Cipta Kerja (UU 11/2020) dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan/UU HPP (UU 7/2021) sehingga sebagian tarif dan ketentuan yang tertulis di naskah asli 2008 sudah tidak berlaku dalam praktik saat ini.
Quick Answer: Apakah UU 36/2008 Masih Berlaku?
Ya, UU 36/2008 masih menjadi payung hukum PPh di Indonesia dan belum dicabut. Namun UU ini bukan lagi rujukan tunggal yang utuh — sejak 2020 dan 2021, beberapa pasal krusial (tarif PPh Badan, insentif dividen, lapisan tarif PPh Orang Pribadi) telah diubah oleh UU Cipta Kerja dan UU HPP. Untuk kepastian hukum, wajib pajak harus membaca UU 36/2008 bersama-sama dengan kedua undang-undang perubahan tersebut, bukan berdiri sendiri.
Sejarah dan Kedudukan UU 36/2008
UU 36/2008 merupakan mata rantai keempat dari evolusi UU PPh Indonesia:
| Undang-Undang | Perubahan Ke- | Keterangan |
|---|---|---|
| UU No. 7 Tahun 1983 | Naskah asli | UU PPh pertama Indonesia |
| UU No. 7 Tahun 1991 | Perubahan I | Penyesuaian tarif dan lapisan penghasilan |
| UU No. 10 Tahun 1994 | Perubahan II | Perluasan objek dan subjek pajak |
| UU No. 17 Tahun 2000 | Perubahan III | Penyempurnaan sistem self-assessment |
| UU No. 36 Tahun 2008 | Perubahan IV | Penurunan tarif PPh Badan bertahap, tarif tunggal 28%→25%, insentif Wajib Pajak terbuka (go public) |
Isi utama UU 36/2008 mencakup Bab I (Ketentuan Umum, Pasal 1), pengaturan Subjek Pajak (Pasal 2–3), Objek Pajak (Pasal 4), Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP (Pasal 7), Biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan (Pasal 6 dan 9), tarif pajak (Pasal 17), hingga pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21–26.
Perubahan UU 36/2008 melalui UU Cipta Kerja dan UU HPP
Inilah bagian yang paling sering terlewat oleh pembaca awam: UU 36/2008 telah mengalami dua gelombang perubahan besar dalam lima tahun terakhir.
1. Perubahan melalui UU Cipta Kerja (UU 11/2020)
- Penurunan tarif PPh Badan: dari 25% menjadi 22% untuk Tahun Pajak 2020–2021, dan sempat direncanakan turun ke 20% mulai 2022 (rencana ini kemudian dibatalkan oleh UU HPP — tarif 22% tetap dipertahankan).
- Insentif dividen dalam negeri: dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh apabila diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu (mengubah Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- Perlakuan pajak natura/fringe benefit: mulai dibuka celah pengaturan lebih lanjut yang kemudian disempurnakan oleh UU HPP.
2. Perubahan melalui UU HPP (UU 7/2021)
- Tarif PPh Badan tetap 22% — rencana penurunan ke 20% pada 2022 (sesuai UU Cipta Kerja) resmi dibatalkan melalui UU HPP.
- Lapisan tarif PPh Orang Pribadi bertambah dari 4 lapisan menjadi 5 lapisan, dengan batas bawah lapisan pertama dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta serta lapisan tertinggi baru 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar/tahun.
- Natura dan kenikmatan (fringe benefit) resmi menjadi objek pajak bagi penerima dan dapat dibiayakan oleh pemberi kerja — mengubah Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 UU PPh, dengan pengecualian tertentu diatur lebih lanjut lewat PMK.
- Pengaturan PPh Final UMKM 0,5% (semula dari PP 23/2018, kemudian PP 55/2022, dan terakhir PP 20/2026) memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, termasuk fasilitas omzet hingga Rp500 juta pertama yang tidak dikenai PPh bagi Orang Pribadi.
Ringkasan Pasal-Pasal yang Berubah
| Pasal UU 36/2008 | Ketentuan Asli 2008 | Status Setelah UU Cipta Kerja/UU HPP |
|---|---|---|
| Pasal 4 ayat (3) | Dividen dalam negeri umumnya objek PPh | Dikecualikan jika diinvestasikan kembali di Indonesia (UU Cipta Kerja) |
| Pasal 4, 6, 9 (natura) | Natura umumnya bukan objek/bukan biaya | Natura tertentu jadi objek PPh penerima & biaya bagi pemberi kerja (UU HPP) |
| Pasal 17 (tarif Badan) | 28% flat | 22% (setelah UU Cipta Kerja & dikunci UU HPP, rencana 20% dibatalkan) |
| Pasal 17 (tarif OP) | 4 lapisan, tertinggi 30% | 5 lapisan, tertinggi 35% (UU HPP) |
| PPh Final UMKM | Belum diatur di UU 36/2008 | Diatur turunan UU HPP → PP 55/2022 → PP 20/2026 (0,5%, kriteria diperbarui) |
Struktur Utama UU 36/2008 yang Masih Relevan
Terlepas dari amendemen di atas, sebagian besar kerangka dasar UU 36/2008 tetap menjadi rujukan struktural hingga kini:
- Subjek Pajak (Pasal 2–3): membedakan Subjek Pajak Dalam Negeri (orang pribadi berdomisili di Indonesia atau berada lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, serta badan yang didirikan di Indonesia) dan Subjek Pajak Luar Negeri.
- Objek Pajak (Pasal 4): mendefinisikan penghasilan secara luas — setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.
- Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP (Pasal 7): menetapkan batas penghasilan minimum yang tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan besaran yang telah beberapa kali disesuaikan lewat PMK (terakhir Rp54 juta/tahun untuk Wajib Pajak tidak kawin tanpa tanggungan).
- Biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan (Pasal 6 dan 9): mengatur pengurang penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, termasuk daftar biaya yang secara eksplisit tidak boleh dibiayakan.
- Mekanisme pemotongan/pemungutan (Pasal 21–26): dasar hukum PPh 21 (gaji karyawan), PPh 22 (impor/bendahara), PPh 23 (jasa/sewa/dividen antar-badan), dan PPh 26 (transaksi dengan pihak luar negeri) — seluruhnya masih merujuk struktur Pasal-Pasal ini meskipun tarif dan tata cara teknisnya terus diperbarui lewat PMK dan PER-DJP, termasuk migrasi ke sistem Coretax DJP sejak 1 Januari 2025.
Kenapa Status Amendemen Ini Penting bagi Wajib Pajak?
Banyak pencarian “UU 36 Tahun 2008” berasal dari kebutuhan memahami “UU PPh” secara umum — misalnya untuk menghitung PPh Badan, memahami dasar hukum pemotongan gaji, atau riset akademik/hukum. Risiko utamanya: jika hanya membaca naskah asli 2008 tanpa memperhitungkan UU Cipta Kerja dan UU HPP, seseorang bisa salah menerapkan tarif PPh Badan (mengira masih 28% atau 25%, padahal sudah 22%) atau melewatkan aturan baru soal natura dan dividen.
Sebagai praktik terbaik: gunakan UU 36/2008 untuk memahami struktur dasar PPh (subjek, objek, mekanisme pemotongan), namun selalu verifikasi tarif dan ketentuan teknis terkini melalui UU HPP, peraturan pemerintah turunannya, dan PMK yang berlaku saat transaksi terjadi — karena beberapa ketentuan berubah lagi seiring waktu (misalnya PP 20/2026 yang memperbarui kriteria PPh Final UMKM).
FAQ Seputar UU 36 Tahun 2008
Apakah UU 36 Tahun 2008 masih berlaku penuh?
UU 36/2008 masih berlaku sebagai dasar hukum PPh, tetapi tidak “penuh” dalam arti utuh tanpa perubahan. Sejumlah pasal kunci — terutama tarif PPh Badan, insentif dividen, dan perlakuan natura — telah diubah oleh UU Cipta Kerja (2020) dan UU HPP (2021).
Apa saja perubahan UU PPh setelah UU HPP?
Perubahan utama meliputi: penambahan lapisan tarif PPh Orang Pribadi menjadi 5 lapisan (tertinggi 35%), penguncian tarif PPh Badan di 22%, natura/kenikmatan menjadi objek pajak bagi penerima dan biaya bagi pemberi kerja, serta penguatan dasar hukum PPh Final UMKM 0,5%.
Berapa tarif PPh Badan yang berlaku saat ini?
Tarif PPh Badan umum saat ini adalah 22%, berlaku sejak Tahun Pajak 2022 setelah UU HPP membatalkan rencana penurunan ke 20% yang sebelumnya diatur UU Cipta Kerja.
Apa itu UU Cipta Kerja dalam konteks perpajakan?
UU Cipta Kerja (UU 11/2020) adalah undang-undang omnibus yang salah satu klasternya mengubah ketentuan perpajakan, termasuk UU PPh (36/2008) dan UU KUP, untuk mendorong iklim investasi — misalnya lewat pengecualian pajak atas dividen yang diinvestasikan kembali di Indonesia.
Di mana bisa membaca teks resmi UU 36/2008 dan perubahannya?
Teks resmi dapat diakses melalui situs JDIH Kementerian Keuangan (jdih.kemenkeu.go.id), situs resmi DJP (pajak.go.id), atau Peraturan BPK (peraturan.bpk.go.id) untuk memastikan Anda membaca naskah yang telah disusun ulang (sinkronisasi) dengan perubahan terbaru.
Karena PPh Badan dan pemotongan pajak karyawan terus mengikuti dinamika UU HPP dan peraturan turunannya, memastikan perhitungan tetap akurat secara manual berisiko keliru. OnlinePajak menyediakan kalkulasi PPh Badan dan PPh 21/TER yang selalu diperbarui mengikuti regulasi terkini, sehingga bisnis Anda tidak perlu memantau setiap perubahan undang-undang secara manual.