Potongan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dari gaji karyawan mencakup dua program: Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Tiga program lain seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepenuhnya ditanggung perusahaan/pemerintah tanpa memotong gaji karyawan. Memahami rincian iuran ini penting bagi tim HR dan payroll karena berdampak langsung pada perhitungan take-home pay dan interaksinya dengan PPh Pasal 21.
Ringkasan Cepat: Berapa Potongan BPJS TK dari Gaji?
Total potongan langsung dari gaji karyawan untuk BPJS TK adalah 3% dari upah: 2% untuk JHT dan 1% untuk JP. Perusahaan menanggung porsi jauh lebih besar mencakup JHT, JKK, JKM, dan JP.
Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan Terbaru
| Program | Total Iuran | Porsi Karyawan | Porsi Perusahaan | Batas Upah Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| Jaminan Hari Tua (JHT) | 5,7% dari upah | 2% | 3,7% | Tidak ada batas atas |
| Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 0,10%–1,60% (sesuai tingkat risiko, setelah rekomposisi PP 6/2025) | 0% | Penuh oleh perusahaan | Tidak ada batas atas |
| Jaminan Kematian (JKM) | 0,3% dari upah | 0% | Penuh oleh perusahaan | Tidak ada batas atas |
| Jaminan Pensiun (JP) | 3% dari upah | 1% | 2% | Rp10.547.400/bulan (2026) |
| Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) | 0,36%–0,46% dari upah | 0% | Dibiayai pemerintah pusat + rekomposisi JKK/JKM | Rp5.000.000/bulan |
Tarif JKK bersifat dinamis mengikuti kelompok tingkat risiko lingkungan kerja (sangat rendah hingga sangat tinggi) sesuai PP 6/2025, dan sejak rekomposisi untuk mendanai JKP, tarif JKK di kelompok risiko sangat rendah turun menjadi sekitar 0,10–0,12%, sementara kelompok risiko sangat tinggi bisa mencapai 1,60%.
Contoh Perhitungan Potongan BPJS TK
Karyawan dengan gaji Rp8.000.000/bulan, bekerja di perusahaan risiko kerja rendah (asumsi tarif JKK 0,24%):
| Program | Ditanggung Karyawan | Ditanggung Perusahaan |
|---|---|---|
| JHT (5,7%) | Rp160.000 (2%) | Rp296.000 (3,7%) |
| JKK (0,24%) | Rp0 | Rp19.200 |
| JKM (0,3%) | Rp0 | Rp24.000 |
| JP (3%, di bawah batas upah) | Rp80.000 (1%) | Rp160.000 (2%) |
| Total potongan dari gaji karyawan | Rp240.000 | — |
Pengaruh Iuran BPJS TK terhadap Take-Home Pay
Potongan JHT dan JP langsung mengurangi gaji bersih (take-home pay) yang diterima karyawan setiap bulan. Namun secara perpajakan, iuran JHT dan JP yang dibayar sendiri oleh karyawan (bukan yang ditanggung perusahaan) umumnya menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh Pasal 21, sehingga potongan BPJS TK justru sedikit menurunkan dasar pengenaan PPh 21 bulanan karyawan.
Sebaliknya, iuran JKK, JKM, dan porsi JHT/JP yang ditanggung perusahaan dianggap sebagai penghasilan/kenikmatan bagi karyawan dalam ketentuan tertentu, tergantung skema yang digunakan perusahaan (metode gross, gross-up, atau net) untuk menghitung PPh 21.
Hub Konten BPJS Ketenagakerjaan OnlinePajak
Halaman ini menjadi rujukan utama perhitungan iuran BPJS TK. Untuk memahami definisi dan manfaat masing-masing program secara lebih mendalam, baca pengertian lengkap BPJS Ketenagakerjaan. Anda juga bisa menelusuri panduan terkait lain seputar kepesertaan dan klaim BPJS TK di halaman-halaman terkait pada situs kami.
Kewajiban Perusahaan: Pendaftaran dan Pembayaran Iuran BPJS TK
Setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak hari pertama bekerja, mengikuti minimal program JKK, JKM, dan JHT untuk skala usaha kecil-mikro, atau seluruh lima program untuk perusahaan skala menengah-besar. Iuran dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran dapat dikenai denda 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak, serta berisiko membuat karyawan tidak dapat mengakses manfaat program (misalnya klaim JKK) selama status kepesertaan tidak aktif.
Kapan Iuran JHT dan JP Bisa Dicairkan
Saldo JHT dapat dicairkan penuh saat karyawan mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berhenti bekerja (resign/PHK) dengan syarat tertentu. Pencairan sebagian (maksimal 30% untuk keperluan perumahan atau 10% untuk keperluan lain) dimungkinkan setelah masa kepesertaan minimal 10 tahun. Manfaat JP dibayarkan bulanan setelah peserta memenuhi masa iuran minimal 15 tahun dan mencapai usia pensiun yang berlaku.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa persen iuran BPJS TK yang ditanggung karyawan vs perusahaan?
Karyawan menanggung total 3% dari upah (2% untuk JHT, 1% untuk JP). Perusahaan menanggung porsi lebih besar: 3,7% untuk JHT, seluruh JKK (0,10%–1,60% sesuai risiko), seluruh JKM (0,3%), dan 2% untuk JP.
Bagaimana iuran BPJS TK memengaruhi PPh 21?
Iuran JHT dan JP yang dibayar sendiri oleh karyawan umumnya menjadi pengurang penghasilan bruto sebelum dihitung PPh Pasal 21, sehingga sedikit menurunkan dasar pengenaan pajak bulanan. Perlakuan iuran yang ditanggung perusahaan tergantung metode perhitungan PPh 21 yang dipakai perusahaan (gross, gross-up, atau net).
Apa batas upah maksimal untuk perhitungan iuran JP dan JKP?
Untuk tahun 2026, batas upah maksimal perhitungan iuran Jaminan Pensiun (JP) adalah Rp10.547.400/bulan, sedangkan untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah Rp5.000.000/bulan. Jika gaji karyawan melebihi batas ini, iuran tetap dihitung menggunakan nilai batas tersebut.
Apakah tarif JKK sama untuk semua perusahaan?
Tidak. Tarif JKK bervariasi sesuai kelompok tingkat risiko lingkungan kerja perusahaan, mulai dari sekitar 0,10%–0,24% untuk risiko sangat rendah hingga 1,60% untuk risiko sangat tinggi, berdasarkan PP 6/2025.
Kapan saldo JHT bisa dicairkan?
Saldo JHT dapat dicairkan penuh saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berhenti bekerja (resign/PHK). Pencairan sebagian dimungkinkan setelah masa kepesertaan minimal 10 tahun, maksimal 30% untuk keperluan perumahan atau 10% untuk keperluan lain.
Hitung potongan BPJS TK dan PPh 21 karyawan secara otomatis dan akurat setiap bulan dengan fitur payroll terintegrasi OnlinePajak, yang selalu diperbarui mengikuti tarif dan regulasi BPJS Ketenagakerjaan terbaru.