Resources / Blog /

Pajak Pribadi

Pengertian Retribusi Daerah, Jenis, dan Bedanya dengan Pajak Daerah

By

Fajar Billy Sandi

Bagi pelaku usaha yang mengurus izin usaha, menyewa lapak pasar, atau memarkirkan kendaraan operasional di fasilitas milik pemerintah daerah, retribusi daerah adalah pungutan yang pasti pernah dihadapi, tetapi sering tertukar pemahamannya dengan pajak daerah. Artikel ini menjelaskan pengertian retribusi daerah, jenis-jenisnya berdasarkan UU HKPD, perbedaannya dengan pajak daerah, hingga contoh kewajiban retribusi yang relevan bagi pelaku usaha.

Quick Answer: Apa Itu Retribusi Daerah?

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sesuai Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Berbeda dari pajak, retribusi hanya dikenakan kepada pihak yang benar-benar menerima manfaat atau layanan langsung dari pemerintah daerah. UU HKPD menyederhanakan retribusi daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis, terbagi dalam tiga golongan: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Apa Itu Retribusi Daerah?

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU HKPD, retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa serta pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah, sementara wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tersebut.

Ciri utama retribusi adalah adanya kontraprestasi langsung: pembayar retribusi mendapat manfaat nyata dan seketika. Misalnya, seseorang yang membayar retribusi parkir tepi jalan umum langsung bisa memarkirkan kendaraannya di area tersebut berbeda dari pajak yang manfaatnya bersifat umum dan tidak langsung.

Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perbandingan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Aspek Pajak Daerah Retribusi Daerah
Sifat kontraprestasi Tidak langsung — manfaat dinikmati secara umum oleh masyarakat Langsung — pembayar menerima jasa/izin spesifik seketika
Subjek Seluruh wajib pajak yang memenuhi kriteria objek pajak Hanya pihak yang secara aktif meminta/menggunakan jasa atau izin
Sifat pemungutan Dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa syarat penggunaan jasa Timbul karena adanya permintaan jasa atau permohonan izin dari wajib retribusi
Contoh PBB-P2, BBNKB, Pajak Hotel/Restoran, Pajak Reklame Retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi izin usaha
Dasar hukum utama UU HKPD (UU No. 1/2022) & PP 35/2023 UU HKPD (UU No. 1/2022) & PP 35/2023

Jenis-Jenis Retribusi Berdasarkan UU HKPD

UU HKPD merampingkan jumlah objek retribusi daerah dari 32 jenis layanan (di bawah UU PDRD lama) menjadi 18 jenis, yang dikelompokkan dalam tiga golongan utama:

1. Retribusi Jasa Umum

Pungutan atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Di bawah UU HKPD, cakupannya disederhanakan menjadi 5 objek (dari 15 objek sebelumnya): pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan/persampahan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi seperti biaya cetak KTP, pemakaman, dan pengujian kendaraan bermotor (KIR) telah dihapus dari daftar objek retribusi jasa umum.

2. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan prinsip komersial, jasa yang sebenarnya juga bisa disediakan sektor swasta. Sesuai Pasal 88 UU HKPD, cakupannya meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha (pasar grosir, pertokoan), tempat pelelangan, tempat khusus parkir di luar badan jalan, tempat penginapan/pesanggrahan/vila, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi/pariwisata/olahraga, penyeberangan orang/barang dengan kendaraan air, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dan pemanfaatan aset daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan atas pelayanan pemberian izin oleh pemerintah daerah untuk tujuan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. UU HKPD menyusutkan cakupannya menjadi 3 jenis: persetujuan bangunan gedung (dahulu IMB), penggunaan tenaga kerja asing (kompensasi atas pengesahan RPTKA), dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Ringkasan 3 Golongan Retribusi Daerah
Golongan Jumlah Objek Contoh
Jasa Umum 5 objek Kesehatan, kebersihan, parkir tepi jalan, pasar, pengendalian lalu lintas
Jasa Usaha 10 objek Pasar grosir, tempat pelelangan, parkir khusus, penginapan, RPH, pelabuhan
Perizinan Tertentu 3 objek Persetujuan bangunan gedung, TKA, pertambangan rakyat

Contoh Retribusi untuk Pelaku Usaha

  • Pemilik restoran/kafe yang menyewa lapak di pasar tradisional milik pemerintah daerah membayar retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
  • Perusahaan yang membangun gedung kantor atau pabrik baru membayar retribusi perizinan tertentu untuk persetujuan bangunan gedung sebelum konstruksi dimulai.
  • Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) membayar retribusi atas pengesahan rencana penggunaan TKA sesuai wilayah kerja izin tersebut.
  • Usaha yang menggunakan tempat parkir khusus milik pemerintah daerah (bukan parkir tepi jalan) membayar retribusi jasa usaha tempat parkir.
  • Pengusaha yang menyewa fasilitas pelabuhan daerah untuk bongkar-muat barang membayar retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Bagaimana Tarif dan Pembayaran Retribusi Ditetapkan?

Berbeda dari pajak yang tarifnya ditetapkan berjenjang secara nasional, tarif retribusi ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda), dengan prinsip penetapan yang berbeda per golongan:

  • Retribusi jasa umum — tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian layanan tersebut. Tarifnya umumnya tidak dimaksudkan mencari laba.
  • Retribusi jasa usaha — tarif ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak, mengingat sifatnya yang komersial dan berpotensi bersaing dengan penyedia jasa sejenis dari swasta.
  • Retribusi perizinan tertentu — tarif ditetapkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin, mencakup biaya dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, dan tata usaha.

Karena tarif dan mekanisme pembayaran retribusi diatur di tingkat Perda masing-masing daerah, pelaku usaha yang beroperasi di beberapa wilayah perlu mengecek Perda retribusi setempat, jangan berasumsi tarif atau prosedur di satu kabupaten/kota sama dengan daerah lain, meskipun objek retribusinya serupa. Pasal 187 UU HKPD memberikan masa transisi bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan Perda lama berbasis UU PDRD 2009 ke ketentuan UU HKPD, sehingga sejumlah daerah mungkin masih dalam proses penyesuaian regulasi lokalnya.

Kesalahan Umum Terkait Retribusi Daerah

  • Menyamakan retribusi dengan pajak daerah — keduanya memiliki dasar hukum yang sama (UU HKPD) tetapi mekanisme pengenaan yang berbeda: pajak bersifat memaksa tanpa syarat penggunaan jasa, retribusi timbul karena permintaan jasa/izin secara aktif.
  • Tidak mengecek pembaruan Perda pasca-UU HKPD — banyak daerah masih menyesuaikan peraturan daerahnya; sejumlah jenis retribusi lama (misalnya retribusi terminal, izin gangguan) sudah dihapus dan tidak boleh lagi dipungut.
  • Mengabaikan retribusi perizinan saat ekspansi bisnis — pembangunan gedung baru atau penggunaan TKA tetap memerlukan pembayaran retribusi terpisah dari kewajiban pajak pusat maupun daerah lainnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa beda pajak daerah dan retribusi daerah?

Pajak daerah bersifat memaksa dan manfaatnya dinikmati masyarakat secara umum tanpa syarat penggunaan jasa tertentu, sementara retribusi daerah hanya dikenakan pada pihak yang secara aktif meminta atau menikmati jasa/izin spesifik dari pemerintah daerah, dengan kontraprestasi langsung.

Apa saja jenis retribusi menurut UU HKPD?

UU HKPD mengelompokkan retribusi menjadi tiga golongan: retribusi jasa umum (5 objek, seperti kesehatan dan parkir tepi jalan), retribusi jasa usaha (10 objek, seperti pasar grosir dan penginapan), dan retribusi perizinan tertentu (3 objek: persetujuan bangunan gedung, tenaga kerja asing, dan pertambangan rakyat).

Siapa yang wajib membayar retribusi usaha?

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan dari pemerintah daerah — misalnya pelaku usaha yang menyewa lapak pasar daerah, mengurus persetujuan bangunan gedung, atau mempekerjakan tenaga kerja asing.

Apa dasar hukum retribusi daerah saat ini?

Dasar hukum utamanya adalah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menggantikan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta diperinci lebih lanjut dalam PP No. 35/2023.

Apakah semua jenis retribusi lama masih berlaku?

Tidak. UU HKPD menyederhanakan jumlah objek retribusi dari 32 menjadi 18 jenis. Beberapa retribusi lama seperti retribusi terminal, izin gangguan, biaya cetak KTP, dan pengujian kendaraan bermotor (KIR) telah dihapus dari daftar objek retribusi.

Kelola Kewajiban Pajak dan Retribusi Bisnis Anda Lebih Tertib

Selain retribusi daerah, pelaku usaha juga memiliki berbagai kewajiban pajak pusat seperti PPh dan PPN yang perlu dikelola secara tertata agar tidak terlewat tenggat waktunya. Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terhubung dengan Coretax DJP, OnlinePajak membantu bisnis Anda menghitung, membuat kode billing, dan melaporkan kewajiban pajak pusat secara terintegrasi — sehingga tim finance bisa fokus mengelola kepatuhan retribusi dan pajak daerah tanpa kehilangan kendali atas kewajiban pajak pusat.

Share

Related articles

Pajak Pribadi
Pajak Pribadi
Pajak Pribadi