Resources / Blog /

PPh 21

Cek Bantuan BPJS Kesehatan dan Cara Kerja Potongannya di Gaji Karyawan

Banyak pekerja ingin cek bantuan BPJS Kesehatan atau status kepesertaannya untuk memastikan iuran dan subsidi yang mereka terima berjalan sesuai ketentuan. Bagi karyawan penerima upah, status keanggotaan ini terkait erat dengan potongan gaji bulanan yang dikelola oleh perusahaan tempat mereka bekerja — sehingga penting memahami keduanya sekaligus.

Ringkasan Singkat

  • Cek status/bantuan BPJS Kesehatan: dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, situs resmi bpjs-kesehatan.go.id, WhatsApp Pandawa (08118165165), atau Care Center 165.
  • Potongan gaji karyawan: total iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah adalah 5% dari gaji (gaji pokok + tunjangan tetap), dengan 4% ditanggung perusahaan dan 1% dipotong dari gaji karyawan.
  • Dasar hukum: Perpres No. 82/2018 jo. Perpres No. 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Cara Cek Bantuan atau Status Keanggotaan BPJS Kesehatan

Untuk memastikan status kepesertaan aktif atau mengetahui apakah Anda termasuk penerima bantuan iuran (PBI), berikut cara pengecekannya:

  • Aplikasi Mobile JKN: login menggunakan NIK/nomor kartu, lalu cek menu “Peserta” untuk melihat status dan kelas layanan.
  • Situs resmi BPJS Kesehatan: gunakan fitur cek status kepesertaan dengan memasukkan NIK atau nomor kartu BPJS.
  • WhatsApp Pandawa (08118165165): layanan chat resmi untuk cek status, ubah data, dan konsultasi administrasi.
  • Care Center 165: layanan telepon resmi BPJS Kesehatan untuk pertanyaan status kepesertaan dan iuran.

Bagi karyawan yang didaftarkan oleh perusahaan (Pekerja Penerima Upah/PPU), status kepesertaan biasanya otomatis aktif selama perusahaan rutin membayar iuran bulanan — sehingga jika status tidak aktif, hal pertama yang perlu dicek adalah kepatuhan pembayaran iuran oleh pemberi kerja, bukan hanya data pribadi peserta.

Bagaimana BPJS Kesehatan Dipotong dari Gaji Karyawan?

Bagi karyawan swasta, ASN, maupun pekerja BUMN/BUMD (kategori PPU), iuran BPJS Kesehatan dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap, dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 1: Pembagian Iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah
Pihak Persentase Keterangan
Perusahaan (pemberi kerja) 4% Ditanggung penuh oleh perusahaan
Karyawan 1% Dipotong langsung dari gaji bulanan
Total iuran 5% Dari gaji pokok + tunjangan tetap, dengan batas atas dasar perhitungan Rp12.000.000/bulan

Contoh perhitungan: Karyawan dengan gaji pokok + tunjangan tetap Rp8.000.000/bulan akan dipotong iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% x Rp8.000.000 = Rp80.000, sementara perusahaan menyetorkan 4% x Rp8.000.000 = Rp320.000 setiap bulan.

Apa Kewajiban Perusahaan atas Iuran BPJS Kesehatan?

Tabel 2: Kewajiban Perusahaan Terkait BPJS Kesehatan Karyawan
Kewajiban Penjelasan
Pendaftaran Mendaftarkan seluruh karyawan tetap maupun kontrak sebagai peserta PPU sejak hari pertama bekerja
Pemotongan gaji Memotong 1% dari gaji pokok + tunjangan tetap karyawan setiap bulan
Penyetoran iuran Menyetorkan total iuran (4% perusahaan + 1% karyawan) paling lambat tanggal 10 setiap bulan
Pelaporan data Memperbarui data gaji dan status karyawan agar perhitungan iuran akurat

Keterlambatan penyetoran iuran oleh perusahaan dapat menyebabkan status kepesertaan seluruh karyawan menjadi nonaktif sementara, sehingga akses layanan kesehatan ikut terganggu — inilah sebabnya kepatuhan iuran BPJS menjadi bagian penting dari kepatuhan payroll perusahaan secara keseluruhan.

Kesalahan Umum Terkait BPJS Kesehatan dan Payroll

  • Menganggap potongan BPJS Kesehatan sama dengan BPJS Ketenagakerjaan: keduanya adalah program terpisah dengan tarif dan pembagian beban yang berbeda.
  • Tidak memperbarui dasar perhitungan gaji: perubahan gaji pokok/tunjangan tetap karyawan harus segera disesuaikan agar potongan iuran akurat.
  • Melewatkan tenggat penyetoran tanggal 10: keterlambatan dapat membuat status kepesertaan karyawan nonaktif sementara.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana BPJS Kesehatan dipotong dari gaji karyawan?

Iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah adalah 5% dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap, dengan 4% ditanggung perusahaan dan 1% dipotong langsung dari gaji karyawan setiap bulan.

Apa kewajiban perusahaan atas iuran BPJS Kesehatan?

Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawan, memotong 1% iuran dari gaji, dan menyetorkan total iuran (4%+1%) paling lambat tanggal 10 setiap bulan agar status kepesertaan tetap aktif.

Bagaimana cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan?

Status kepesertaan dapat dicek melalui aplikasi Mobile JKN, situs resmi BPJS Kesehatan, WhatsApp Pandawa (08118165165), atau Care Center 165.

Kenapa status BPJS Kesehatan saya nonaktif padahal masih bekerja?

Status nonaktif pada karyawan PPU biasanya disebabkan keterlambatan penyetoran iuran oleh perusahaan, bukan masalah data pribadi peserta, sehingga perlu dikonfirmasi ke bagian HR atau payroll perusahaan.

Apakah batas maksimal gaji untuk perhitungan iuran BPJS Kesehatan?

Ya, dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan memiliki batas atas Rp12.000.000 per bulan; jika gaji karyawan melebihi angka ini, iuran tetap dihitung dari batas maksimal tersebut.

Kelola Potongan BPJS dan Payroll Karyawan Lebih Mudah

Menghitung dan menyetorkan iuran BPJS Kesehatan secara manual setiap bulan berisiko menimbulkan keterlambatan yang dapat menonaktifkan kepesertaan karyawan. OnlinePajak membantu perusahaan mengintegrasikan perhitungan potongan BPJS dengan komponen payroll dan PPh 21 lainnya dalam satu sistem, sehingga kepatuhan penyetoran iuran tetap terjaga tanpa proses manual berulang.

Share

Related articles

PPh 21
PPh 21
PPh 21