Resources / Blog /

PPh 21

Pengertian Gaji Pokok, Komponen Gaji, dan Kena Tidaknya PPh 21

Ini 5 Komponen Gaji dalam Sistem Pengupahan di Indonesia

Gaji pokok adalah komponen upah dasar yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan sesuai perjanjian kerja, tanpa memperhitungkan tunjangan, bonus, atau insentif tambahan lainnya. Gaji pokok menjadi basis utama perhitungan berbagai komponen penggajian lain, mulai dari tunjangan yang dihitung persentase dari gaji pokok, iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hingga perhitungan pesangon. Seluruh komponen gaji, termasuk gaji pokok, pada dasarnya merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai Pasal 4 ayat (1) UU HPP, meskipun sebagian komponen tertentu dikecualikan.

Gaji Pokok vs Tunjangan: Komponen Gaji Lengkap

Slip gaji karyawan umumnya terdiri dari beberapa lapisan komponen dengan sifat dan perlakuan pajak yang berbeda-beda:

Komponen Gaji dan Karakteristiknya
Komponen Sifat Deskripsi
Gaji Pokok Tetap Upah dasar sesuai kontrak kerja, tidak berubah setiap bulan (kecuali kenaikan gaji/promosi)
Tunjangan Jabatan Tetap Tunjangan berdasarkan posisi/level struktural karyawan
Tunjangan Keluarga Tetap Tambahan untuk pasangan dan tanggungan sesuai kebijakan perusahaan
Tunjangan Transportasi/Makan Tetap/Tidak tetap Bisa dibayar flat bulanan atau berdasarkan kehadiran harian
Uang Lembur Tidak tetap Dibayarkan sesuai jam kerja lembur yang tercatat
THR/Bonus/Insentif Tidak tetap Dibayarkan berkala (tahunan) atau berdasarkan pencapaian kinerja
Natura/Kenikmatan Non-tunai Fasilitas seperti kendaraan dinas, rumah dinas, atau asuransi tambahan

Perbedaan mendasar: gaji pokok adalah komponen tetap yang menjadi dasar perhitungan hak-hak lain (pesangon, iuran BPJS, THR proporsional), sedangkan tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sifatnya bisa tetap maupun tidak tetap, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan.

Komponen Gaji yang Kena dan Tidak Kena PPh 21

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU HPP, prinsip dasarnya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima karyawan merupakan objek PPh 21. Namun, ada pengecualian tertentu untuk komponen non-tunai (natura) sesuai PMK 66/2023.

Status PPh 21 atas Komponen Gaji
Komponen Status PPh 21 Catatan
Gaji pokok Kena PPh 21 Selalu menjadi bagian penghasilan bruto
Tunjangan jabatan, keluarga, transportasi, makan (tunai) Kena PPh 21 Ditambahkan ke penghasilan bruto bulanan
Uang lembur Kena PPh 21 Menambah penghasilan bruto pada bulan pembayaran, dapat menaikkan lapisan tarif TER
THR, bonus, tantiem, gratifikasi Kena PPh 21 Dipotong dengan TER pada saat dibayar; rekonsiliasi akhir tahun pakai tarif progresif Pasal 17
Iuran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan Umumnya bukan objek PPh 21 karyawan Merupakan kewajiban pemberi kerja, bukan penghasilan karyawan
Natura umum (makan bersama, seragam kerja) Dikecualikan dari objek PPh 21 Sesuai batasan PMK 66/2023
Natura tertentu (rumah dinas di luar daerah, kendaraan dinas pejabat, fasilitas olahraga eksklusif) Kena PPh 21 Dikenakan berdasarkan nilai wajar fasilitas, diatur PMK 66/2023
Zakat/sumbangan keagamaan wajib yang disetor lewat lembaga resmi Pengurang penghasilan bruto Bukan objek pajak, justru menurunkan PPh 21 terutang

Cara Menghitung PPh 21 dari Gaji Pokok dan Komponen Lain

Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh 21 masa Januari–November menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023 jauh lebih sederhana dibanding metode lama:

  1. Jumlahkan seluruh penghasilan bruto bulanan — gaji pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap + lembur (jika ada) yang dibayarkan pada bulan tersebut.
  2. Tentukan kategori TER (A, B, atau C) berdasarkan status PTKP karyawan (TK/0, K/0, K/1, dst).
  3. Kalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER sesuai kategori dan lapisan penghasilan — hasilnya langsung menjadi PPh 21 yang dipotong bulan tersebut, tanpa perlu menghitung biaya jabatan dan iuran pensiun setiap bulan.
  4. Pada masa pajak Desember (masa terakhir), hitung ulang PPh 21 setahun penuh menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh atas penghasilan neto setahun (setelah dikurangi biaya jabatan maksimal Rp6 juta/tahun, iuran pensiun, dan PTKP), lalu kurangi dengan total PPh 21 yang sudah dipotong Januari–November.

Contoh sederhana: Karyawan dengan status TK/0 menerima gaji pokok Rp8.000.000 + tunjangan tetap Rp2.000.000 = penghasilan bruto Rp10.000.000/bulan. Pada bulan tertentu ia menerima THR Rp10.000.000 tambahan, sehingga penghasilan bruto bulan itu naik menjadi Rp20.000.000 — ini bisa mendorong tarif TER ke lapisan yang lebih tinggi, sehingga potongan PPh 21 bulan tersebut jauh lebih besar dibanding bulan biasa.

Kaitan Gaji Pokok dengan Perhitungan Lain

Selain PPh 21, gaji pokok juga menjadi basis perhitungan kewajiban lain yang wajib diperhatikan HR dan payroll:

  • Iuran BPJS Ketenagakerjaan — JHT, JP, JKK, dan JKM dihitung dari persentase upah (gaji pokok + tunjangan tetap), dengan batas atas tertentu untuk JP.
  • Pesangon dan uang penghargaan masa kerja — dihitung berdasarkan komponen upah sesuai PP 35/2021, yang umumnya mengacu pada gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
  • THR keagamaan — dihitung proporsional dari upah tetap (gaji pokok + tunjangan tetap) sesuai masa kerja karyawan.

FAQ Seputar Gaji Pokok

Apa itu gaji pokok dan bedanya dengan tunjangan?

Gaji pokok adalah upah dasar tetap sesuai kontrak kerja, sedangkan tunjangan adalah tambahan penghasilan yang bisa bersifat tetap (tunjangan jabatan, keluarga) maupun tidak tetap (transportasi berbasis kehadiran, lembur). Gaji pokok menjadi basis perhitungan hak-hak lain seperti pesangon dan iuran BPJS.

Komponen gaji apa saja yang kena PPh 21?

Hampir seluruh komponen tunai — gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, lembur, THR, dan bonus — merupakan objek PPh 21. Pengecualian utama adalah natura/kenikmatan umum (sesuai batasan PMK 66/2023) dan iuran BPJS yang dibayar perusahaan.

Apakah THR dan bonus dipotong PPh 21 dengan tarif yang sama seperti gaji bulanan?

THR dan bonus dipotong menggunakan skema TER pada bulan pembayarannya, namun karena menambah penghasilan bruto bulan tersebut, tarif TER yang berlaku bisa naik ke lapisan lebih tinggi dibanding bulan-bulan biasa.

Apakah gaji pokok bisa lebih kecil dari upah minimum?

Total upah (gaji pokok ditambah tunjangan tetap) tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi/Kabupaten-Kota yang berlaku, sesuai UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan — meski gaji pokok sendiri bisa lebih rendah selama total dengan tunjangan tetap mencapai UMP/UMK.

Apa dasar hukum perhitungan PPh 21 saat ini?

Dasar hukum utamanya adalah UU HPP (Pasal 4 ayat 1), PP 58/2023, dan PMK 168/2023 yang mengatur skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berlaku sejak 1 Januari 2024, serta PMK 66/2023 untuk perlakuan natura/kenikmatan.

Menghitung PPh 21 dari berbagai komponen gaji — apalagi saat ada THR, bonus, atau lembur yang mengubah lapisan tarif TER — cukup rumit jika dilakukan manual. OnlinePajak menyediakan kalkulator payroll dan PPh 21/TER yang otomatis menyesuaikan setiap komponen gaji sesuai regulasi terbaru, sehingga tim HR dan finance dapat memastikan potongan pajak karyawan selalu akurat setiap bulan.

Share

Related articles

PPh 21
PPh 21
PPh 21