Sistem upah adalah metode yang digunakan perusahaan untuk menghitung dan membayar imbalan kerja kepada karyawan, yang di Indonesia umumnya terbagi menjadi sistem upah waktu (bulanan, harian), upah satuan hasil, dan upah borongan. Setiap sistem upah memiliki perlakuan PPh Pasal 21 yang berbeda sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 mulai dari kategori Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan untuk pegawai tetap, hingga TER harian untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, satuan, atau borongan.
Ringkasan Cepat: Jenis Sistem Upah di Indonesia
| Sistem Upah | Dasar Perhitungan | Status Kepegawaian Terkait |
|---|---|---|
| Upah waktu (bulanan) | Periode kerja tetap (bulanan) | Pegawai tetap |
| Upah harian | Jumlah hari bekerja | Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas |
| Upah satuan hasil | Jumlah unit hasil pekerjaan yang diselesaikan | Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas |
| Upah borongan | Penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu | Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas |
Sistem Upah dan Kategori TER PPh 21 Masing-Masing
PMK 168/2023 membagi tarif efektif PPh 21 menjadi dua jenis utama: TER Bulanan (untuk pegawai tetap yang menerima penghasilan bulanan) dan TER Harian (untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan). Pemetaan yang tepat antara sistem upah dan kategori TER sangat penting agar tim payroll tidak salah potong.
| Sistem Upah | Jenis TER yang Digunakan | Dasar Perhitungan |
|---|---|---|
| Upah bulanan (pegawai tetap) | TER Bulanan (Kategori A/B/C sesuai PTKP) | Penghasilan bruto sebulan |
| Upah harian dibayar harian | TER Harian | Upah harian aktual |
| Upah mingguan | TER Harian | Upah mingguan ÷ jumlah hari kerja dalam seminggu |
| Upah satuan hasil | TER Harian | Upah satuan × rata-rata unit dihasilkan per hari |
| Upah borongan | TER Harian | Total upah borongan ÷ jumlah hari penyelesaian pekerjaan |
| Upah harian/satuan/borongan tetapi dibayar bulanan | TER Bulanan | Akumulasi penghasilan bruto sebulan |
Poin kunci: jenis TER yang digunakan tidak semata ditentukan oleh jenis sistem upahnya, melainkan oleh frekuensi pembayaran. Karyawan harian yang upahnya diakumulasikan dan dibayarkan bulanan tetap menggunakan TER Bulanan, bukan TER Harian — meski sistem upahnya tetap “harian”.
Tarif TER Harian: Dua Skema Berdasarkan Nilai Upah
Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PMK 168/2023, perhitungan PPh 21 untuk upah harian/satuan/borongan yang dibayar tidak secara bulanan mengikuti dua skema tergantung besaran upah harian atau rata-rata harian:
| Kondisi Upah Harian/Rata-Rata Harian | Skema Perhitungan PPh 21 |
|---|---|
| Sampai dengan Rp450.000 | Tarif TER Harian 0% (tidak dipotong) |
| Di atas Rp450.000 s.d. Rp2.500.000 | Tarif TER Harian 0,5% dari penghasilan bruto |
| Lebih dari Rp2.500.000 | Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a × 50% dari penghasilan bruto rata-rata sehari |
Contoh Perhitungan per Sistem Upah
Contoh 1: Upah Harian
Joko (ber-NPWP, TK/0) bekerja sebagai buruh harian dengan upah Rp500.000/hari. Karena upah hariannya di atas Rp450.000 namun di bawah Rp2.500.000, PPh 21 dihitung dengan TER Harian 0,5%: PPh 21 = 0,5% × Rp500.000 = Rp2.500/hari.
Contoh 2: Upah Satuan Hasil
Rizal (belum menikah) dibayar Rp125.000 per unit TV yang dirakit, dibayarkan mingguan. Dalam seminggu (6 hari kerja) ia menghasilkan 24 unit TV dengan total upah Rp3.000.000. Rata-rata upah per hari = Rp3.000.000 ÷ 6 hari = Rp500.000/hari — di atas Rp450.000, sehingga dikenakan TER Harian 0,5% dari total penghasilan mingguan.
Contoh 3: Upah Borongan
Mawan menyelesaikan dekorasi rumah dengan upah borongan Rp950.000, diselesaikan dalam 2 hari. Rata-rata upah per hari = Rp950.000 ÷ 2 = Rp475.000/hari — di atas Rp450.000, sehingga bagian yang melebihi Rp450.000 (Rp25.000/hari) dikenakan pajak: PPh 21 terutang = 2 hari × Rp25.000 = Rp50.000 (menggunakan skema lama sebagai ilustrasi konsep bagian yang melebihi batas TER 0%; skema TER 2024 dan seterusnya menerapkan tarif 0,5% langsung dari total penghasilan bruto harian jika di atas Rp450.000).
| Nama | Sistem Upah | Upah/Rata-rata Harian | Kategori TER |
|---|---|---|---|
| Joko | Harian | Rp500.000 | TER Harian 0,5% |
| Rizal | Satuan hasil (mingguan) | Rp500.000 | TER Harian 0,5% |
| Mawan | Borongan | Rp475.000 | TER Harian 0,5% |
Sistem Upah Bulanan: TER Kategori A, B, C
Untuk pegawai tetap dengan sistem upah bulanan, kategori TER ditentukan oleh status PTKP, bukan oleh besaran upah:
| Kategori | Status PTKP |
|---|---|
| TER A | TK/0, TK/1, K/0 |
| TER B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 |
| TER C | K/3 |
Contoh: Fuad, pegawai tetap dengan status PTKP TK/0, menerima gaji bulanan Rp8.000.000. Dengan kategori TER A pada lapisan penghasilan tersebut, tarif efektifnya 1,5%, sehingga PPh 21 bulan berjalan = 1,5% × Rp8.000.000 = Rp120.000 (berlaku untuk masa pajak Januari–November; Desember direkonsiliasi dengan tarif progresif Pasal 17).
Kesalahan Umum dalam Pemetaan Sistem Upah ke TER
- Menggunakan TER Bulanan untuk semua karyawan tidak tetap — padahal upah harian/satuan/borongan yang dibayar tidak secara bulanan wajib menggunakan TER Harian.
- Lupa mengecek ambang batas Rp450.000 dan Rp2.500.000 per hari saat menentukan skema TER Harian yang berlaku.
- Salah menghitung rata-rata harian untuk upah satuan/borongan — seharusnya total upah dibagi jumlah hari penyelesaian pekerjaan, bukan dibagi jumlah unit yang dihasilkan.
- Tidak membedakan upah harian yang dibayar harian vs dibayar bulanan — keduanya menggunakan kategori TER yang berbeda meski sama-sama berbasis upah harian.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah setiap sistem upah punya kategori TER berbeda?
Ya, namun pembedanya bukan jenis sistem upah semata, melainkan frekuensi pembayaran. Upah bulanan pegawai tetap menggunakan TER Bulanan (Kategori A/B/C sesuai PTKP). Upah harian, mingguan, satuan, dan borongan yang dibayar tidak secara bulanan menggunakan TER Harian. Namun jika upah harian/satuan/borongan diakumulasikan dan dibayar bulanan, perhitungannya beralih menggunakan TER Bulanan.
Apa beda upah satuan dan upah borongan?
Upah satuan dihitung berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang diselesaikan (misalnya per buah barang dirakit). Upah borongan dihitung berdasarkan penyelesaian satu jenis pekerjaan tertentu secara keseluruhan (misalnya proyek dekorasi selesai dalam beberapa hari), bukan per unit.
Berapa batas upah harian yang tidak dikenakan PPh 21?
Berdasarkan tarif TER Harian, upah harian atau rata-rata harian sampai dengan Rp450.000 dikenakan tarif 0% (tidak dipotong PPh 21). Di atas Rp450.000 hingga Rp2.500.000 dikenakan TER Harian 0,5%; di atas Rp2.500.000 dikenakan tarif Pasal 17 dikalikan 50% dari penghasilan bruto.
Apakah upah borongan dan upah satuan termasuk objek PPh 21?
Ya. Upah borongan dan upah satuan hasil tetap merupakan objek PPh 21 sama seperti gaji bulanan, dan wajib dipotong pemberi kerja mengikuti skema TER Harian sesuai besaran rata-rata upah per hari.
Apa yang terjadi jika karyawan tidak tetap tidak memiliki NPWP?
Karyawan tidak tetap yang belum memiliki NPWP/NIK terdaftar sebagai wajib pajak dikenakan tarif PPh 21 lebih tinggi (umumnya tambahan 20% dari tarif normal) dibandingkan karyawan yang sudah ber-NPWP, sesuai ketentuan umum UU PPh.
Bagi perusahaan yang mempekerjakan kombinasi pegawai tetap, harian, dan borongan, memastikan setiap sistem upah menggunakan kategori TER yang tepat sangat penting untuk kepatuhan pajak. OnlinePajak mendukung perhitungan otomatis PPh 21 TER Bulanan maupun TER Harian sesuai sistem upah masing-masing karyawan, sehingga tim payroll tidak perlu menghitung manual setiap kategori.
Sumber resmi: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) dan JDIH Kementerian Keuangan untuk salinan lengkap PMK 168/2023.