Saat barang kiriman dari luar negeri tertahan di bea cukai, banyak orang bingung membedakan dokumen apa yang berlaku untuk kirimannya: PIBK atau PIB. Artikel ini menjelaskan pengertian keduanya, kapan masing-masing digunakan, serta kaitannya dengan kewajiban pajak impor sesuai regulasi kepabeanan terkini.
Quick Answer: Apa Itu PIBK dan PIB?
PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) adalah pemberitahuan pabean untuk barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos/kurir dengan penerima bukan badan usaha, di mana tarif dan nilai pabean ditetapkan oleh petugas bea cukai. PIB (Pemberitahuan Impor Barang) adalah dokumen deklarasi impor formal berbasis self-assessment yang digunakan importir umum, termasuk badan usaha, untuk barang kiriman bernilai di atas ambang tertentu. Ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas barang kiriman kini diatur dalam PMK 96/2023 sebagaimana diubah dengan PMK 111/2023 dan PMK 4/2025 — bukan lagi PMK 199/2019 yang telah dicabut.
Apa Itu PIBK?
PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan, dengan penerima barang bukan badan usaha. Pada PIBK, penetapan tarif dan nilai pabean dilakukan oleh petugas bea dan cukai berdasarkan dokumen Consignment Note (CN) yang disampaikan penyelenggara pos, bukan oleh importir sendiri. Jika ditemukan selisih kurang/lebih bayar, petugas menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).
Apa Itu PIB?
PIB (Pemberitahuan Impor Barang) adalah dokumen deklarasi impor yang disampaikan importir atau PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) berdasarkan prinsip self-assessment melalui sistem CEISA. Importir sendiri yang mengisi data identitas, rincian barang, HS Code, nilai barang, bea masuk, dan pajak, kemudian sistem memverifikasi dan menentukan jalur pemeriksaan (hijau, kuning, atau merah) berdasarkan analisis risiko.
Kapan Menggunakan PIBK vs PIB
| Aspek | PIBK | PIB |
|---|---|---|
| Penerima barang | Bukan badan usaha (perorangan) | Bisa badan usaha maupun perorangan |
| Saluran pengiriman | Penyelenggara pos/jasa titipan dengan dokumen Consignment Note (CN) | Umumnya kontainer/kargo, atau barang kiriman bernilai lebih tinggi |
| Penetapan tarif & nilai pabean | Ditetapkan oleh petugas bea cukai | Self-assessment oleh importir/PPJK |
| Nilai pabean (FOB) | Sampai dengan USD 1.500 per penerima per kiriman | Umumnya di atas USD 1.500, atau barang kiriman dengan skema impor umum |
| Dasar hukum | PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023 jo. PMK 4/2025 | PMK 96/2023 jo. PMK 111/2023 jo. PMK 4/2025; PER-02/BC/2023 untuk teknis PIB |
Tarif Bea Masuk dan Pajak Barang Kiriman Terkini
Ketentuan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman diatur berjenjang berdasarkan nilai pabean (FOB):
| Nilai Pabean (FOB) | Bea Masuk | PPh 22 | PPN |
|---|---|---|---|
| Sampai dengan USD 3 | Bebas | Bebas | Tetap dipungut |
| Di atas USD 3 s.d. USD 1.500 (non-komoditas tertentu) | 7,5% flat | Bebas | Sesuai ketentuan PPN |
| Di atas USD 3 s.d. USD 1.500 (9 kategori komoditas tertentu*) | 0% (buku), 15% (kosmetik/besi baja/jam tangan), 25% (tas/tekstil/alas kaki/sepeda) | 5% untuk kategori 15% & 25% | Sesuai ketentuan PPN |
*Sembilan kategori barang tertentu diatur khusus dalam Pasal 29 ayat (4) PMK 96/2023 sebagaimana diubah PMK 4/2025 dan tidak menikmati fasilitas pembebasan PPh atas nilai FOB USD 3-1.500 seperti barang kiriman umum lainnya.
PIBK dan Kewajiban PPh 22 Impor
Perbedaan penting antara PIBK dan PIB adalah bagaimana PPh Pasal 22 impor diperlakukan. Untuk barang kiriman via PIBK dengan nilai pabean USD 3-1.500 di luar kategori barang tertentu, PPh 22 dikecualikan pemerintah hanya memungut bea masuk 7,5% dan PPN. Namun untuk 9 kategori barang tertentu (kosmetik, tas, tekstil, dll.) tetap dikenai PPh 22 sebesar 5% meski melalui skema PIBK.
Sebaliknya, barang yang diimpor melalui PIB reguler (umumnya bernilai di atas USD 1.500 atau oleh badan usaha dengan API) tunduk pada ketentuan PPh 22 impor umum sesuai PMK 51/2025 dengan tarif 2,5% bagi importir ber-API dan 7,5% bagi yang tanpa API, dihitung dari nilai impor (CIF + bea masuk). Artinya, memilih atau ditetapkan pada skema PIBK vs PIB bukan sekadar soal jalur administratif, tetapi berdampak langsung pada besaran total pajak impor yang harus dibayar.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa beda PIBK dan PIB?
PIBK adalah pemberitahuan pabean untuk barang kiriman pos/kurir dengan penerima bukan badan usaha, di mana tarif dan nilai pabean ditetapkan petugas bea cukai. PIB adalah deklarasi impor self-assessment yang diisi sendiri oleh importir/PPJK, umumnya untuk barang bernilai lebih tinggi atau diimpor badan usaha.
Kapan barang kena PIBK bukan PIB?
Barang kiriman dikenai PIBK jika dikirim melalui penyelenggara pos dengan dokumen Consignment Note, nilai pabean (FOB) tidak melebihi USD 1.500 per penerima per kiriman, dan penerimanya bukan badan usaha.
Apa hubungan PIBK dengan PPh 22 impor?
Barang kiriman via PIBK dengan nilai FOB USD 3-1.500 di luar 9 kategori komoditas tertentu dikecualikan dari PPh 22 impor — hanya dikenai bea masuk 7,5% dan PPN. Namun kategori barang tertentu seperti kosmetik, tas, dan tekstil tetap dikenai PPh 22 sebesar 5% meski melalui PIBK.
Apakah PMK 199/2019 masih berlaku untuk barang kiriman?
Tidak. PMK 199/2019 telah dicabut dan digantikan oleh PMK 96/2023, yang kemudian diubah dengan PMK 111/2023 dan PMK 4/2025 sebagai dasar hukum terkini ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas barang kiriman.
Bagaimana cara membayar tagihan PIBK?
Setelah petugas bea cukai menerbitkan SPPBMCP atau SPTNP, penyelenggara pos/kurir akan menyampaikan tagihan kepada penerima barang. Pembayaran dilakukan melalui kode billing yang bisa dibayar via bank, e-banking, atau aplikasi CEISA Mobile sebelum barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean.
Apa yang terjadi jika nilai barang kiriman melebihi USD 1.500?
Barang kiriman dengan nilai pabean di atas USD 1.500 tidak lagi diselesaikan melalui skema PIBK/CN sederhana, melainkan harus diselesaikan menggunakan PIB reguler mengikuti ketentuan impor umum, termasuk kewajiban PPh 22 sesuai PMK 51/2025.
Kelola Kewajiban Pajak Impor Bisnis Anda Lebih Mudah
Baik menggunakan skema PIBK maupun PIB, memastikan PPh 22 dan PPN impor dihitung dan disetor dengan benar tetap menjadi tanggung jawab importir. Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terhubung dengan Coretax DJP, OnlinePajak membantu bisnis Anda membuat kode billing pajak impor, mengelola bukti pungut PPh 22, dan menjaga kepatuhan pajak impor tetap tertib.