Resources / Blog /

PPh 21

Perbedaan Upah dan Gaji: Definisi, Dasar Hukum, dan Perhitungan PPh 21-nya

Perbedaan upah dan gaji terletak pada dasar perhitungan dan status kepegawaian penerimanya: gaji adalah imbalan tetap yang dibayarkan secara periodik (umumnya bulanan) kepada pekerja tetap tanpa memandang jumlah hari atau jam kerja aktual, sedangkan upah adalah imbalan yang dihitung berdasarkan satuan waktu kerja, unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian pekerjaan tertentu, umumnya diterima pekerja harian, lepas, atau borongan. Perbedaan status ini bukan sekadar istilah HR — keduanya juga memiliki mekanisme pemotongan PPh 21 yang berbeda, dan inilah bagian yang paling sering luput dipahami oleh tim payroll.

Quick Answer: Apa Beda Upah dan Gaji?

Gaji adalah kompensasi tetap yang dibayarkan secara berkala kepada pegawai tetap sesuai perjanjian kerja, tidak berubah berdasarkan jumlah hari kerja dalam sebulan. Upah adalah kompensasi yang dihitung berdasarkan hari kerja, unit hasil, atau penyelesaian pekerjaan, dan hanya dibayarkan jika pekerjaan benar-benar dilakukan — sesuai definisi Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan. Perbedaan ini berdampak langsung pada pajak: gaji karyawan tetap dipotong PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan, sementara upah pekerja harian/lepas dipotong menggunakan TER harian dengan skema dan ambang batas yang berbeda, sesuai PMK 168/2023.

Perbandingan Upah dan Gaji

Perbedaan Utama Upah dan Gaji
Aspek Gaji Upah
Status Penerima Pegawai tetap (karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu/PKWTT) Pegawai tidak tetap, pekerja harian, lepas, atau borongan
Dasar Perhitungan Periode waktu tetap (bulanan), tidak bergantung jumlah hari kerja aktual Jumlah hari kerja, unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian pekerjaan tertentu
Konsistensi Nominal Cenderung tetap setiap periode selama tidak ada perubahan jabatan/kontrak Berfluktuasi tergantung jumlah hari/unit kerja yang diselesaikan
Dasar Hukum Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30 UU No. 13/2003 jo. UU Cipta Kerja (UU No. 6/2023) Pasal 1 angka 30 UU No. 13/2003 jo. UU Cipta Kerja (UU No. 6/2023)
Skema Pemotongan PPh 21 TER Bulanan (kategori A/B/C berdasarkan status PTKP) TER Harian (skema tarif berbeda berdasarkan besaran upah per hari)

PPh 21 untuk Upah Harian vs Gaji Bulanan

Sejak berlakunya PMK 168/2023 (mulai 1 Januari 2024), pemotongan PPh 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) — namun jenis TER yang digunakan berbeda antara gaji bulanan dan upah harian:

  • Gaji pegawai tetap: dipotong menggunakan TER Bulanan berdasarkan kategori A, B, atau C sesuai status PTKP, diterapkan setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir (Desember), yang dihitung ulang menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.
  • Upah pekerja harian/lepas/borongan: dipotong menggunakan TER Harian berdasarkan besaran upah per hari, dengan ambang batas dan tarif yang sama sekali berbeda dari TER Bulanan.
Skema TER Harian untuk Upah Pekerja Tidak Tetap (PMK 168/2023)
Besaran Upah Harian Tarif PPh 21
Rp0 − Rp450.000/hari 0% (tidak dipotong)
> Rp450.000 − Rp2.500.000/hari 0,5% dari penghasilan bruto harian
> Rp2.500.000/hari (atau rata-rata harian untuk upah satuan/borongan) Tarif Pasal 17 UU PPh atas Dasar Pengenaan Pajak 50% dari penghasilan bruto

Perlu diperhatikan satu ketentuan penting yang sering terlewat: meskipun upah harian di bawah Rp450.000, jika akumulasi penghasilan dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000, maka upah pada hari-hari berikutnya dalam bulan tersebut tetap dikenakan tarif TER harian 0,5%, bukan lagi 0%.

Contoh Perhitungan PPh 21 Pekerja Harian

Contoh 1 — Upah harian di bawah ambang batas: Ali (ber-NPWP) bekerja sebagai buruh harian dengan upah Rp450.000/hari selama 15 hari kerja dalam sebulan (total Rp6.750.000). Karena upah harian tidak melebihi Rp450.000, awalnya dikenakan tarif TER harian 0%. Namun, setelah akumulasi penghasilan bulan berjalan melewati Rp4.500.000 (yaitu pada hari ke-10), upah pada hari-hari berikutnya dikenakan tarif TER harian 0,5%.

Contoh 2 — Upah harian di atas ambang batas: Budi bekerja sebagai teknisi lepas dengan upah Rp600.000/hari. Karena upah harian melebihi Rp450.000 namun masih di bawah Rp2.500.000, PPh 21 dipotong langsung sebesar 0,5% × Rp600.000 = Rp3.000/hari.

Contoh 3 — Upah borongan dengan rata-rata harian tinggi: Wahyu menyelesaikan pekerjaan instalasi jaringan selama 3 hari dengan total bayaran Rp12.000.000. Rata-rata harian = Rp12.000.000 ÷ 3 = Rp4.000.000 (melebihi Rp2.500.000/hari). Perhitungan PPh 21 menggunakan tarif Pasal 17 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 50% × Rp4.000.000 = Rp2.000.000, kemudian dikalikan tarif progresif Pasal 17 sesuai lapisan penghasilan yang berlaku.

Mengapa Perbedaan Ini Penting bagi Tim Payroll

  • Kesalahan klasifikasi berisiko pajak — menerapkan skema TER Bulanan pada pekerja harian atau sebaliknya dapat menyebabkan kurang/lebih potong PPh 21 yang berdampak pada rekonsiliasi tahunan.
  • Kewajiban bukti potong berbeda — baik gaji maupun upah tetap wajib diterbitkan bukti potong PPh 21 melalui e-Bupot di Coretax, namun format dan periode pelaporannya mengikuti pola pembayaran masing-masing.
  • Implikasi status ketenagakerjaan — klasifikasi upah vs gaji juga berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan lain seperti THR, pesangon, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang berbeda antara pekerja tetap dan tidak tetap.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah upah harian kena PPh 21?

Ya, upah harian tetap merupakan objek PPh 21, namun dengan ambang batas bebas pajak: upah harian sampai dengan Rp450.000 tidak dipotong PPh 21, selama akumulasi penghasilan dalam sebulan belum melebihi Rp4.500.000. Jika upah harian melebihi Rp450.000 atau akumulasi bulanan sudah melewati Rp4.500.000, PPh 21 mulai dipotong sesuai skema TER harian.

Bagaimana tarif PPh 21 untuk pekerja harian berbeda dari karyawan tetap?

Karyawan tetap dipotong PPh 21 menggunakan TER Bulanan berdasarkan kategori PTKP (A/B/C) dari total penghasilan bruto bulanan, sementara pekerja harian dipotong menggunakan TER Harian yang dihitung dari besaran upah per hari, dengan tarif 0% untuk upah hingga Rp450.000/hari, 0,5% untuk upah Rp450.000–Rp2.500.000/hari, dan tarif Pasal 17 atas 50% penghasilan bruto untuk upah di atas Rp2.500.000/hari.

Apakah gaji dan upah sama-sama wajib dipotong PPh 21?

Ya, keduanya merupakan objek PPh 21 sepanjang jumlahnya melebihi ambang batas yang ditentukan. Perbedaannya hanya pada skema tarif dan mekanisme penghitungan yang digunakan sesuai status kepegawaian penerima penghasilan.

Apakah pekerja harian berhak atas bukti potong PPh 21?

Ya. Setiap pekerja yang penghasilannya telah dipotong PPh 21, termasuk pekerja harian/lepas, berhak menerima bukti potong yang diterbitkan pemberi kerja melalui aplikasi e-Bupot di Coretax DJP.

Apa dasar hukum yang membedakan upah dan gaji secara ketenagakerjaan?

Definisi upah diatur dalam Pasal 1 angka 30 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja (UU No. 6/2023), yang mendefinisikannya sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atas suatu pekerjaan atau jasa. Istilah gaji sendiri tidak didefinisikan terpisah dalam undang-undang, namun secara praktik merujuk pada komponen upah tetap yang dibayarkan berkala kepada pekerja tetap.

Kelola Penggajian dan PPh 21 Karyawan Tetap Maupun Harian dalam Satu Sistem

Menghitung PPh 21 secara manual untuk kombinasi karyawan tetap dan pekerja harian rentan menimbulkan kesalahan penerapan skema TER. Dengan fitur PPh 21/TER OnlinePajak, perusahaan dapat menghitung pemotongan pajak untuk gaji bulanan dan upah harian secara otomatis sesuai skema TER yang berlaku, menerbitkan bukti potong elektronik, dan menyampaikan pelaporan SPT Masa PPh 21 tanpa risiko salah kategori pekerja.

Sumber referensi: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), PMK 168/2023, PP 58/2023, dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 6/2023.

Share

Related articles

PPh 21
PPh 21
PPh 21