Resources / Blog /

Pajak

Surat SKD: Pengertian, Manfaat Tax Treaty, dan Cara Ajukan di Coretax

Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah dokumen resmi yang membuktikan status domisili perpajakan seseorang atau badan untuk memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty antarnegara. Sejak awal 2025, seluruh pengajuan SKD — baik untuk Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) maupun Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) — dialihkan sepenuhnya dari DJP Online ke sistem Coretax. Artikel ini menjelaskan definisi SKD, manfaatnya dalam tax treaty, syarat dan dokumen yang diperlukan, serta cara mengajukan e-SKD secara lengkap.

Quick Answer: Apa Itu Surat SKD?

SKD (Surat Keterangan Domisili) atau Certificate of Tax Residency adalah dokumen yang menyatakan status domisili perpajakan seorang wajib pajak, digunakan untuk mengklaim tarif pajak khusus atau pembebasan sesuai P3B agar penghasilan lintas negara tidak dikenai pajak berganda. Ada dua jenis: SKD WPDN (Certificate of Taxpayer Residency) untuk Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dan SKD WPLN (menggunakan DGT Form) untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Sejak 1 Januari 2025, kedua jenis SKD ini diajukan sepenuhnya melalui sistem Coretax DJP.

SKD WPDN vs SKD WPLN
Aspek SKD WPDN SKD WPLN
Untuk siapa WP Indonesia berpenghasilan dari luar negeri WP luar negeri berpenghasilan dari Indonesia
Dasar hukum PMK 112/2025 PER-25/PJ/2018 (DGT Form)
Diajukan oleh Wajib pajak sendiri atau kuasa Pemotong/pemungut pajak di Indonesia atas nama WPLN
Masa berlaku Sampai 31 Desember tahun diterbitkan Maksimal 12 bulan sesuai periode dalam dokumen
Kode layanan Coretax AS.03-01 Terintegrasi dalam modul Layanan Wajib Pajak

Manfaat SKD untuk Tax Treaty

Tanpa SKD, wajib pajak berisiko dikenai pajak berganda atas penghasilan lintas negara — misalnya dipotong pajak penuh di negara sumber penghasilan, padahal seharusnya berhak atas tarif lebih rendah atau bebas pajak sesuai P3B. SKD menjadi bukti sah status domisili sehingga otoritas pajak negara mitra dapat menerapkan tarif treaty, bukan tarif normal/tarif domestik yang lebih tinggi. Manfaat ini relevan bagi bisnis lintas negara yang menerima penghasilan berupa jasa, royalti, bunga, atau dividen dari negara mitra P3B.

Syarat & Dokumen SKD WPDN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PMK 112/2025, terdapat empat syarat untuk mengajukan SKD WPDN:

  • Berstatus Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) pada tahun pajak yang diajukan;
  • Telah memiliki NPWP;
  • Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak terkait (tahun berjalan atau tahun sebelumnya sesuai periode permohonan);
  • Melengkapi data lawan transaksi di negara mitra: nama, nomor identitas pajak (TIN), alamat, alamat surel, dan deskripsi penghasilan.

Perlu diperhatikan, SKD WPDN diajukan untuk satu negara mitra P3B, satu tahun pajak, dan satu lawan transaksi — sehingga jika Anda memiliki penghasilan dari beberapa negara atau lawan transaksi berbeda, permohonan harus diajukan terpisah untuk masing-masing kombinasi.

Cara Mengajukan e-SKD di Coretax

Untuk SKD WPDN

  1. Login ke Coretax DJP menggunakan NIK/NPWP; lakukan impersonate jika mengajukan atas nama perusahaan.
  2. Pilih menu Layanan Wajib Pajak → Layanan Administrasi → Buat Permohonan Layanan Administrasi.
  3. Cari dan pilih kode layanan AS.03, lalu sub-layanan AS.03-01 (SKD SPDN), klik Simpan.
  4. Buka Alur Kasus, isi formulir Informasi Umum dan Detail Permohonan (bulan mulai, bulan berakhir, tahun pajak), lalu centang “Cek Data Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terkait”.
  5. Isi Data Lawan Transaksi: kewarganegaraan, TIN, nama, alamat, dan deskripsi transaksi/penghasilan.
  6. Centang Pernyataan Wajib Pajak, pilih kota/kabupaten pengajuan, lalu klik Simpan.
  7. Jika seluruh syarat terpenuhi, Coretax dapat menerbitkan SKD WPDN secara otomatis; dokumen dapat diunduh melalui menu Portal Saya → Dokumen Saya.

Untuk SKD WPLN

  1. Pemotong/pemungut pajak di Indonesia login ke Coretax dengan NIK/NPWP 16 digit.
  2. Isi DGT Form atas nama WPLN sesuai ketentuan PER-25/PJ/2018, termasuk pernyataan tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan pernyataan status beneficial owner (jika dipersyaratkan).
  3. Sistem akan merekam SKD dalam daftar fasilitas dan menerbitkan dokumen sesuai periode yang diajukan, maksimal berlaku 12 bulan.

Contoh Penerapan Tarif Treaty dengan dan tanpa SKD

PT Nusantara Digital menerima pembayaran royalti dari klien di Singapura sebesar Rp1.000.000.000. Tanpa SKD, otoritas pajak Singapura berhak memotong pajak sesuai tarif domestik mereka atas penghasilan bersumber dari luar negeri. Dengan SKD WPDN yang terbit dari Coretax, PT Nusantara Digital dapat mengklaim tarif P3B Indonesia-Singapura yang umumnya lebih rendah dari tarif domestik.

Ilustrasi Dampak SKD terhadap Pemotongan Pajak Royalti Lintas Negara
Skenario Status SKD Dampak Pemotongan Pajak di Negara Sumber
Dengan SKD WPDN Diajukan & disetujui via Coretax Berhak atas tarif P3B (umumnya lebih rendah dari tarif domestik negara sumber)
Tanpa SKD WPDN Tidak diajukan / ditolak Dipotong sesuai tarif domestik penuh negara sumber, berisiko pajak berganda

Kesalahan Umum Saat Mengajukan SKD

  • Mengajukan SKD WPDN untuk lebih dari satu negara mitra atau lawan transaksi dalam satu permohonan — padahal harus diajukan terpisah per kombinasi negara-transaksi.
  • Belum melaporkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang diajukan, sehingga sistem otomatis menolak permohonan saat validasi.
  • Menganggap SKD berlaku selamanya — SKD WPDN hanya berlaku sampai 31 Desember tahun diterbitkan dan harus diajukan ulang setiap tahun.
  • Tidak melampirkan pernyataan anti-penyalahgunaan P3B pada SKD WPLN, yang dapat menyebabkan penolakan fasilitas treaty oleh DJP.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa fungsi SKD dalam perjanjian pajak berganda?

SKD membuktikan status domisili perpajakan sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan tarif khusus atau pembebasan sesuai P3B, menghindari pajak berganda atas penghasilan lintas negara.

Bagaimana cara membuat e-SKD di Coretax?

Login ke Coretax, pilih Layanan Wajib Pajak → Layanan Administrasi → Buat Permohonan Layanan Administrasi, pilih kode layanan AS.03 untuk SKD WPDN, lengkapi formulir dan data lawan transaksi, lalu submit untuk penerbitan otomatis.

Berapa lama masa berlaku SKD?

SKD WPDN berlaku sampai dengan 31 Desember pada tahun diterbitkannya dan harus diajukan permohonan baru untuk tahun berikutnya. SKD WPLN berlaku maksimal 12 bulan sesuai periode yang tercantum.

Apakah SKD WPDN bisa diajukan untuk beberapa negara sekaligus?

Tidak. SKD WPDN diajukan untuk satu negara mitra P3B, satu tahun pajak, dan satu lawan transaksi dalam setiap permohonan.

Siapa yang mengajukan SKD WPLN?

SKD WPLN diajukan oleh pemotong/pemungut pajak di Indonesia atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia, menggunakan DGT Form.

Kelola Kepatuhan Pajak Internasional dengan OnlinePajak

Mengurus pemotongan PPh 26 dan pengajuan SKD untuk transaksi lintas negara membutuhkan ketepatan dokumen agar fasilitas tax treaty tidak ditolak. OnlinePajak membantu tim finance mengelola bukti potong PPh 26 sekaligus mendokumentasikan status SKD setiap lawan transaksi, sehingga proses klaim manfaat P3B lebih tertata dan selaras dengan alur kerja Coretax.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak