Resources / Blog /

PPh 21

Cara Lapor, Formulir, dan Batas Waktu SPT Masa PPh 21 di Coretax

Setiap perusahaan yang memotong pajak penghasilan karyawan wajib melaporkan kewajiban itu setiap bulan melalui SPT Masa PPh 21. Sejak Coretax DJP berjalan penuh, proses pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 21 berpindah total ke satu portal terintegrasi, dengan format formulir yang berbeda dari sistem e-SPT maupun e-Bupot lama. Artikel ini membahas pengertian, dasar hukum, komponen formulir, langkah lapor di Coretax, hingga batas waktu dan sanksi yang perlu diketahui tim payroll dan finance.

Quick Answer: Apa Itu SPT Masa PPh 21 dan Kapan Dilaporkan?

SPT Masa PPh 21 adalah surat pemberitahuan bulanan yang wajib disampaikan pemberi kerja (pemotong pajak) untuk melaporkan PPh Pasal 21/26 yang telah dipotong dari penghasilan karyawan dan bukan pegawai. Sejak berlakunya PMK Nomor 81 Tahun 2024, batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dilakukan sepenuhnya melalui sistem Coretax dan wajib didahului dengan penerbitan bukti potong elektronik (e-Bupot) untuk setiap penerima penghasilan.

Dasar Hukum SPT Masa PPh 21

Kewajiban dan tata cara pelaporan SPT Masa PPh 21 diatur berlapis dalam beberapa regulasi yang saling melengkapi:

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 — dasar hukum awal mengenai bentuk dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa, termasuk SPT Masa PPh Pasal 21/26.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 — mengatur tarif efektif rata-rata (TER) dan klasifikasi penerima penghasilan yang dipotong PPh 21.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (sebagaimana diubah, terakhir dengan PMK Nomor 1 Tahun 2026) — mengatur pelaksanaan Coretax sebagai Sistem Inti Administrasi Perpajakan, termasuk batas waktu setor dan lapor.
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 dan penerus teknisnya di era Coretax — mengatur tata cara pembuatan dan pelaporan bukti pemotongan PPh secara elektronik (e-Bupot) yang menjadi prasyarat SPT Masa.

Dengan berlakunya Coretax mulai 1 Januari 2025, format formulir induk SPT Masa PPh Pasal 21/26 mengalami perubahan signifikan dibandingkan sistem lama, termasuk struktur SPT Induk dan daftar lampiran bukti potong.

Formulir dan Komponen SPT Masa PPh 21 di Coretax

Formulir Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26 di Coretax terdiri dari empat bagian utama: Bagian A berisi identitas pemotong (NPWP, nama, alamat, nomor telepon), Bagian B memuat total PPh Pasal 21 yang dipotong dan PPh yang Ditanggung Pemerintah (DTP), disusul bagian mengenai PPh Pasal 26 dan pernyataan pemotong. Selain formulir induk, SPT Masa juga memiliki lampiran yang merinci data per penerima penghasilan.

Struktur Formulir dan Lampiran SPT Masa PPh Pasal 21/26 di Coretax
Bagian Isi Digunakan Untuk
SPT Induk Identitas pemotong, rekap PPh 21 dipotong & DTP, PPh 26 Semua pemotong pajak
Lampiran L-I Daftar bukti potong bulanan pegawai tetap (BPMP/BPA1) Pegawai tetap dan pensiunan bulanan
Lampiran L-II Daftar pemotongan satu tahun/bagian tahun pajak Pegawai tetap, pensiunan, dan ASN/TNI/Polri berkala
Lampiran L-III Daftar pemotongan PPh 21/26 selain pegawai tetap Tenaga ahli, bukan pegawai, pekerja lepas, komisaris

Perbedaan SPT Masa PPh 21 dan SPT Tahunan PPh 21

Banyak tim payroll masih tertukar antara dua kewajiban ini karena namanya mirip, padahal fungsi dan pelapornya berbeda.

Perbandingan SPT Masa PPh 21 dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Aspek SPT Masa PPh 21 SPT Tahunan PPh OP
Pelapor Perusahaan/pemberi kerja (pemotong pajak) Karyawan/wajib pajak orang pribadi
Periode Bulanan, setiap masa pajak Tahunan, satu tahun pajak
Batas waktu Tanggal 20 bulan berikutnya 31 Maret tahun berikutnya (orang pribadi)
Dasar pengisian Data payroll bulan berjalan Akumulasi bukti potong (BPA1/BPA2) setahun

Syarat Sebelum Lapor SPT Masa PPh 21

Sebelum konsep SPT Masa bisa dibuat di Coretax, beberapa hal ini harus sudah terpenuhi:

  • Akun Person in Charge (PIC) sudah terdaftar dan berperan sebagai wajib pajak badan atau kuasa yang sah di Coretax.
  • Kode Otorisasi DJP (KO DJP) atau sertifikat elektronik yang masih valid sebagai tanda tangan digital.
  • Data payroll bulan berjalan sudah final dan terkunci, termasuk komponen penghasilan dan potongan.
  • Seluruh bukti potong (e-Bupot) untuk masa pajak terkait sudah dibuat dan diterbitkan.

Cara Membuat Bukti Potong (e-Bupot) Sebelum Lapor SPT Masa

SPT Masa PPh 21 tidak bisa dibuat tanpa bukti potong yang sudah terbit lebih dulu. Secara umum, alurnya:

  • Login ke Coretax dengan akun PIC, lalu impersonate akun wajib pajak badan yang benar.
  • Buka menu e-Bupot, pilih jenis bukti potong sesuai penerima penghasilan — misalnya Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap untuk karyawan tetap, atau BP 21 untuk tenaga ahli dan pekerja lepas.
  • Klik “Create eBupot”, lalu lengkapi data penghasilan, PTKP, dan pajak terutang sesuai payroll final.
  • Submit data, lalu terbitkan bukti potong agar berstatus resmi dan siap ditarik ke SPT Masa.

Untuk volume karyawan besar, data bisa diunggah massal lewat fitur impor XML sehingga tidak perlu input manual satu per satu.

Cara Lapor SPT Masa PPh 21 di Coretax

Setelah seluruh bukti potong terbit, berikut langkah pelaporan SPT Masa PPh 21/26 di Coretax:

  • Login ke Coretax menggunakan akun PIC, lalu pastikan peran yang aktif adalah wajib pajak badan yang benar.
  • Buka menu Surat Pemberitahuan (SPT), lalu klik “Buat Konsep SPT” dan pilih jenis “PPh Pasal 21/26”.
  • Pilih periode dan tahun pajak yang akan dilaporkan, misalnya Januari 2026, lalu tentukan model SPT: Normal atau Pembetulan.
  • Klik “Posting SPT” agar data dari e-Bupot yang sudah terbit otomatis masuk ke formulir induk dan lampiran.
  • Periksa kembali seluruh data — jumlah pajak dipotong, DTP, dan daftar bukti potong — sebelum lanjut.
  • Klik “Bayar dan Lapor”. Jika berstatus kurang bayar, sistem akan membuatkan kode billing untuk pembayaran terlebih dahulu.
  • Konfirmasi tanda tangan digital menggunakan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat elektronik, lalu simpan.
  • Cek status SPT hingga berubah menjadi “Terlapor”, dan unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai arsip.

Batas Waktu Setor dan Lapor SPT Masa PPh 21

PMK 81/2024 menetapkan batas waktu setor dan lapor yang terpisah — perusahaan wajib membayar pajak terutang lebih dulu sebelum tenggat pelaporan.

Batas Waktu Setor dan Lapor SPT Masa PPh 21
Kewajiban Batas Waktu Dasar Hukum
Penyetoran PPh 21 terutang Tanggal 15 bulan berikutnya PMK 81/2024
Pelaporan SPT Masa PPh 21 Tanggal 20 bulan berikutnya PMK 81/2024
SPT Masa nihil (tidak ada pemotongan) Tetap wajib lapor tanggal 20 PMK 81/2024 Pasal 171 ayat (5)

Ketentuan Khusus SPT Masa Desember

Masa pajak Desember memiliki perlakuan khusus karena menjadi penutup perhitungan setahun. Pada masa ini, PPh 21 dihitung ulang secara tahunan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, bukan lagi tarif efektif bulanan (TER) yang dipakai Januari–November. Selisih antara total PPh yang sudah dipotong Januari–November dengan PPh terutang setahun penuh menentukan apakah masa Desember berstatus kurang bayar atau lebih bayar. SPT Masa Desember tetap wajib dilaporkan meskipun hasilnya nihil, karena menjadi dasar rekonsiliasi data bukti potong tahunan bagi karyawan yang akan melapor SPT Tahunan pribadi.

Cara Pembetulan SPT Masa PPh 21

Jika ditemukan kesalahan setelah SPT Masa terlapor — misalnya jumlah pajak atau data bukti potong yang tidak sesuai — perusahaan dapat melakukan pembetulan dengan alur berikut: temukan dan koreksi bukti potong yang salah di menu bukti potong bulanan, buat konsep SPT baru untuk masa pajak yang sama dengan memilih model “Pembetulan”, periksa ulang seluruh data yang telah diperbaiki, lalu lakukan “Bayar dan Lapor” seperti pelaporan normal untuk memperbarui data di sistem DJP.

Kesalahan Umum Saat Lapor SPT Masa PPh 21

  • Format NPWP/NIK penerima penghasilan tidak sesuai standar Coretax.
  • Masa pajak salah input, misalnya tertulis “20251” alih-alih format “202501”.
  • Nominal pajak pada bukti potong tidak sama dengan total potongan di laporan payroll.
  • Bukti potong belum diterbitkan (masih berstatus draf) sehingga tidak muncul saat posting SPT.
  • PTKP karyawan tidak diperbarui saat ada perubahan status pernikahan atau tanggungan.

Sanksi Keterlambatan Lapor SPT Masa PPh 21

Keterlambatan pelaporan SPT Masa dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan umum perpajakan, selain risiko keterlambatan penyetoran yang dikenai bunga. Pada masa transisi penuh ke Coretax, DJP beberapa kali memberikan relaksasi tanpa sanksi untuk masa pajak tertentu, namun relaksasi ini bersifat sementara dan diumumkan resmi oleh DJP — bukan ketentuan tetap. Perusahaan tetap disarankan menyelesaikan pelaporan sebelum tenggat normal tanggal 20 setiap bulannya agar tidak bergantung pada kebijakan relaksasi.

Integrasi e-Bupot dengan SPT Masa untuk Tim Payroll

Bagi perusahaan dengan jumlah karyawan besar, proses manual — dari input data payroll ke e-Bupot lalu ke SPT Masa — memakan waktu dan rawan mismatch data. Menghubungkan sistem payroll dengan platform pelaporan pajak seperti e-Bupot OnlinePajak memungkinkan data potongan pajak karyawan langsung dikonversi menjadi bukti potong tanpa proses ekspor-impor manual, sekaligus menjaga kesesuaian angka antara payroll dan SPT Masa yang dilaporkan ke Coretax.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan batas lapor SPT Masa PPh 21?

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai PMK 81/2024. Ini terpisah dari batas waktu penyetoran pajak yang jatuh pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Bagaimana cara lapor SPT Masa PPh 21?

Pelaporan dilakukan melalui Coretax: buat konsep SPT PPh Pasal 21/26, pilih periode pajak, lakukan posting agar data bukti potong terisi otomatis, lalu klik Bayar dan Lapor serta konfirmasi tanda tangan digital menggunakan Kode Otorisasi DJP.

Apa bedanya SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21?

SPT Masa dilaporkan perusahaan setiap bulan berdasarkan data payroll bulan berjalan, sedangkan SPT Tahunan dilaporkan karyawan setiap tahun berdasarkan akumulasi seluruh bukti potong yang diterima selama satu tahun pajak.

Apakah SPT Masa PPh 21 nihil tetap wajib dilaporkan?

Ya. Meskipun tidak ada pemotongan pajak pada suatu masa — misalnya seluruh penghasilan di bawah PTKP atau mendapat fasilitas DTP — perusahaan tetap wajib melaporkan SPT Masa berstatus nihil sesuai PMK 81/2024.

Apa yang terjadi jika bukti potong belum dibuat saat akan lapor SPT Masa?

SPT Masa tidak dapat diposting dengan benar karena data penerima penghasilan tidak akan muncul. Bukti potong harus diterbitkan lebih dulu di menu e-Bupot sebelum konsep SPT Masa dibuat.

Bagaimana jika ada kesalahan setelah SPT Masa berhasil dilaporkan?

Perusahaan dapat mengajukan pembetulan dengan membuat konsep SPT baru untuk masa pajak yang sama, memilih model “Pembetulan”, memperbaiki data yang salah, lalu melakukan Bayar dan Lapor ulang.

Kelola SPT Masa PPh 21 Lebih Rapi dengan OnlinePajak

Menyelaraskan data payroll, bukti potong, dan SPT Masa secara manual setiap bulan membuka banyak celah kesalahan input yang berujung pada pembetulan berulang. Dengan e-Bupot PPh 21 dan fitur pelaporan SPT Masa dari OnlinePajak, tim payroll dapat membuat bukti potong dari data gaji yang sudah final, memastikan kesesuaian angka sebelum diunggah ke Coretax, dan memantau status pelaporan seluruh masa pajak dalam satu dasbor — sehingga kepatuhan bulanan lebih terjaga tanpa harus berpindah-pindah sistem.

Share

Related articles

PPh 21
PPh 21
PPh 21