Sejak awal 2024, pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap setiap bulan tidak lagi dihitung manual dengan rumus penyetahunan dan tarif progresif Pasal 17. Pemerintah menggantinya dengan tarif TER PPh 21 (Tarif Efektif Rata-rata), sebuah tabel tarif siap pakai yang langsung dikalikan dengan penghasilan bruto bulanan. Bagi tim payroll dan HR, perubahan ini menyederhanakan perhitungan rutin, tetapi sering menimbulkan kebingungan saat menentukan kategori TER yang tepat, membaca tabel bracket, dan merekonsiliasi pemotongan pada Masa Pajak Desember.
Artikel ini membahas tarif TER PPh 21 secara lengkap: dasar hukum, tabel kategori A, B, dan C, cara menghitung langkah demi langkah, contoh perhitungan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga cara merekonsiliasi pemotongan tahunan di bulan Desember.
Apa Itu Tarif TER PPh 21?
Tarif TER PPh 21 adalah tarif efektif rata-rata yang digunakan pemberi kerja untuk memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap setiap masa pajak, kecuali Masa Pajak Desember (atau masa pajak terakhir). TER dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan persentase tarif yang sudah ditentukan berdasarkan kategori PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) karyawan, tanpa perlu menyetahunkan penghasilan, mengurangi biaya jabatan, atau menghitung PTKP setiap bulan.
Skema ini diberlakukan agar pemotongan bulanan lebih sederhana dan seragam, sementara beban pajak setahun tetap dihitung menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti sebelumnya. Selisih antara pajak setahun dan total pemotongan TER Januari–November dilunasi pada Masa Pajak Desember.
Dasar Hukum: PP 58/2023 dan PMK 168/2023
Skema TER PPh 21 diatur dalam dua regulasi yang saling melengkapi:
| Regulasi | Mengatur |
|---|---|
| Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 | Menetapkan tarif pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif (TER) sebagai turunan Pasal 21 ayat (5) UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP, berlaku efektif 1 Januari 2024 |
| Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 | Petunjuk pelaksanaan teknis pemotongan PPh Pasal 21/26, termasuk tabel tarif efektif bulanan kategori A, B, C dan tarif efektif harian; menggantikan PMK 252/PMK.03/2008 |
Menurut DJP, penerapan TER tidak menambah beban pajak baru bagi pegawai karena perhitungan PPh 21 setahun tetap memakai tarif Pasal 17 yang sama seperti sebelum TER berlaku. TER hanya menyederhanakan cara menghitung pemotongan bulanan.
TER Bulanan vs TER Harian: Apa Bedanya?
PMK 168/2023 membagi tarif efektif menjadi dua jenis sesuai cara penghasilan dibayarkan.
| Aspek | TER Bulanan | TER Harian |
|---|---|---|
| Berlaku untuk | Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan | Pegawai tidak tetap yang dibayar harian, satuan, mingguan, atau borongan dan tidak dibayar bulanan |
| Kategori | A, B, C berdasarkan status PTKP | Tidak dibedakan kategori, hanya berdasarkan nominal penghasilan harian |
| Tarif | 0%–34% sesuai bracket penghasilan bruto bulanan | 0% untuk penghasilan sampai Rp450.000/hari; 0,5% untuk Rp450.001–Rp2.500.000/hari; di atas Rp2.500.000/hari memakai Tarif Pasal 17 x 50% dari bruto |
Perbandingan TER dengan Skema Penghitungan PPh 21 Sebelumnya
Sebelum PMK 168/2023 berlaku, pemotongan PPh 21 bulanan pegawai tetap dihitung dengan menyetahunkan penghasilan, mengurangi biaya jabatan dan iuran pensiun, mengurangi PTKP, mengalikan tarif progresif Pasal 17, lalu membaginya kembali menjadi dua belas. Proses ini harus diulang setiap bulan dan rawan selisih pembulatan.
| Aspek | Skema Lama (sebelum 2024) | Skema TER (PP 58/2023) |
|---|---|---|
| Langkah perhitungan bulanan | Disetahunkan, kurangi biaya jabatan/pensiun, kurangi PTKP, kalikan tarif Pasal 17, bagi 12 | Kalikan penghasilan bruto bulanan langsung dengan tarif TER sesuai kategori |
| Risiko kesalahan hitung | Tinggi, karena banyak variabel dihitung manual setiap bulan | Rendah, karena hanya mencocokkan satu angka ke tabel tarif |
| Kebutuhan rekonsiliasi Desember | Tidak relevan karena perhitungan bulanan sudah mendekati angka tahunan | Wajib dilakukan karena tarif bulanan dan tahunan dihitung dengan basis berbeda |
| Total beban pajak setahun | Mengacu tarif Pasal 17 | Identik, tetap mengacu tarif Pasal 17 pada rekonsiliasi tahunan |
Simulasi resmi DJP atas berbagai level penghasilan menunjukkan bahwa pada beberapa bulan pemotongan TER bisa sedikit lebih rendah dari skema lama dan pada bulan lain sedikit lebih tinggi, namun jumlah total pemotongan dalam satu tahun pajak akan sama persis dengan skema lama setelah memperhitungkan rekonsiliasi Desember.
Cara Menentukan Kategori TER Berdasarkan Status PTKP
Kategori TER ditentukan dari status PTKP karyawan pada awal tahun pajak, bukan dari besaran gaji. Berikut pemetaannya sesuai Lampiran PMK 168/2023.
| Kategori TER | Status PTKP | PTKP Setahun |
|---|---|---|
| TER A | TK/0 (tidak kawin, tanpa tanggungan) | Rp54.000.000 |
| TK/1 dan K/0 (tidak kawin 1 tanggungan, atau kawin tanpa tanggungan) | Rp58.500.000 | |
| TER B | TK/2 dan K/1 | Rp63.000.000 |
| TK/3 dan K/2 | Rp67.500.000 | |
| TER C | K/3 (kawin, 3 tanggungan) | Rp72.000.000 |
Status PTKP mengikuti kondisi keluarga pegawai pada 1 Januari tahun pajak berjalan, sebagaimana tercantum pada data kepegawaian atau NPWP. Perubahan status pernikahan atau jumlah tanggungan di tengah tahun baru diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya, kecuali ada perubahan signifikan yang dilaporkan ke pemberi kerja.
Tabel TER PPh 21 Kategori A (PTKP TK/0, TK/1, K/0)
TER Kategori A memiliki 44 lapisan tarif, dari 0% hingga 34%. Berikut lapisan-lapisan utama yang paling sering dipakai untuk penghasilan setara UMR hingga menengah; lapisan lengkap tersedia pada Lampiran PMK 168/2023.
| Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | Tarif TER A |
|---|---|
| Sampai dengan 5.400.000 | 0,00% |
| 5.400.001 – 5.650.000 | 0,25% |
| 5.650.001 – 5.950.000 | 0,50% |
| 5.950.001 – 6.300.000 | 0,75% |
| 6.300.001 – 6.750.000 | 1,00% |
| 6.750.001 – 7.500.000 | 1,25% |
| 7.500.001 – 8.550.000 | 1,50% |
| 8.550.001 – 9.650.000 | 1,75% |
| 9.650.001 – 10.050.000 | 2,00% |
| 10.050.001 – 10.350.000 | 2,25% |
| 10.350.001 – 10.700.000 | 2,50% |
| 10.700.001 – 11.050.000 | 3,00% |
| 11.050.001 – 11.600.000 | 3,50% |
| 11.600.001 – 12.500.000 | 4,00% |
| 12.500.001 – 13.750.000 | 5,00% |
| 15.100.001 – 16.950.000 | 7,00% |
| 19.750.001 – 24.150.000 | 9,00% |
| 30.050.001 – 32.400.000 | 13,00% |
| 56.300.001 – 62.200.000 | 20,00% |
| 103.000.001 – 125.000.000 | 25,00% |
| 910.000.001 – 1.400.000.000 | 33,00% |
| Lebih dari 1.400.000.000 | 34,00% |
Tabel TER PPh 21 Kategori B (PTKP TK/2, K/1, TK/3, K/2)
TER Kategori B terdiri dari 40 lapisan tarif, dimulai dari penghasilan bruto bulanan Rp6.200.000.
| Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | Tarif TER B |
|---|---|
| Sampai dengan 6.200.000 | 0,00% |
| 6.200.001 – 6.500.000 | 0,25% |
| 6.500.001 – 6.850.000 | 0,50% |
| 6.850.001 – 7.300.000 | 0,75% |
| 7.300.001 – 9.200.000 | 1,00% |
| 9.200.001 – 10.750.000 | 1,50% |
| 10.750.001 – 11.250.000 | 2,00% |
| 12.600.001 – 13.600.000 | 4,00% |
| 16.400.001 – 18.450.000 | 7,00% |
| 21.850.001 – 26.000.000 | 9,00% |
| 37.100.001 – 41.100.000 | 15,00% |
| 64.000.001 – 71.000.000 | 21,00% |
| 109.000.001 – 129.000.000 | 25,00% |
| 957.000.001 – 1.405.000.000 | 33,00% |
| Lebih dari 1.405.000.000 | 34,00% |
Tabel TER PPh 21 Kategori C (PTKP K/3)
TER Kategori C memiliki 41 lapisan tarif, dimulai dari penghasilan bruto bulanan Rp6.600.000, sesuai PTKP K/3 yang paling besar di antara ketiga kategori.
| Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | Tarif TER C |
|---|---|
| Sampai dengan 6.600.000 | 0,00% |
| 6.600.001 – 6.950.000 | 0,25% |
| 6.950.001 – 7.350.000 | 0,50% |
| 7.800.001 – 8.850.000 | 1,00% |
| 9.800.001 – 10.950.000 | 1,50% |
| 12.050.001 – 12.950.000 | 3,00% |
| 17.050.001 – 19.500.000 | 7,00% |
| 22.700.001 – 26.600.000 | 9,00% |
| 38.900.001 – 43.000.000 | 15,00% |
| 66.700.001 – 74.500.000 | 21,00% |
| 110.000.001 – 134.000.000 | 25,00% |
| 965.000.001 – 1.419.000.000 | 33,00% |
| Lebih dari 1.419.000.000 | 34,00% |
Untuk lapisan tarif yang tidak tercantum di atas, gunakan tabel lengkap pada lampiran resmi PMK 168/2023 yang dapat diunduh dari situs DJP, atau hitung otomatis melalui sistem payroll yang sudah mengintegrasikan tabel TER terbaru.
Cara Menghitung PPh 21 dengan Metode TER (Langkah demi Langkah)
Perhitungan PPh 21 bulanan dengan TER jauh lebih ringkas dibanding skema lama. Berikut langkahnya untuk pegawai tetap pada masa pajak selain Desember.
- Tentukan status PTKP pegawai (TK/0, K/0, K/1, dan seterusnya) dari data kepegawaian awal tahun.
- Konversi status PTKP ke kategori TER A, B, atau C menggunakan tabel pemetaan di atas.
- Jumlahkan seluruh penghasilan bruto pegawai dalam satu bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, dan komponen rutin lain.
- Cocokkan total penghasilan bruto bulanan dengan lapisan tarif pada tabel TER sesuai kategori.
- Kalikan penghasilan bruto bulanan dengan persentase tarif TER yang berlaku untuk lapisan tersebut.
- Hasil perkalian adalah PPh Pasal 21 yang dipotong untuk masa pajak bersangkutan.
Perhatikan bahwa pada skema TER, biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP tidak lagi dikurangkan secara manual setiap bulan karena seluruh komponen tersebut sudah diperhitungkan di dalam tarif efektif. Pengurang-pengurang ini baru dipakai kembali saat menghitung PPh 21 setahun untuk keperluan rekonsiliasi Desember.
Contoh Perhitungan PPh 21 TER untuk Karyawan Tetap
Berikut contoh resmi dari DJP yang menggambarkan penerapan TER pada kasus umum.
Tuan R bekerja di PT ABC dengan gaji Rp10.000.000 per bulan dan membayar iuran pensiun Rp100.000 per bulan. Tuan R berstatus kawin tanpa tanggungan (K/0), sehingga masuk kategori TER A.
| Komponen | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Penghasilan bruto bulanan | 10.000.000 |
| Lapisan TER A yang berlaku | 9.650.001 – 10.050.000 → tarif 2,00% |
| PPh 21 Januari–November (per bulan) | 2% x 10.000.000 = 200.000 |
Bandingkan dengan perhitungan tahunan menggunakan tarif Pasal 17: penghasilan neto sebulan (gaji dikurangi biaya jabatan 5% dan iuran pensiun) adalah Rp9.400.000, disetahunkan menjadi Rp112.800.000, dikurangi PTKP K/0 sebesar Rp58.500.000, sehingga Penghasilan Kena Pajak setahun adalah Rp54.300.000. PPh 21 setahun menjadi 5% x Rp54.300.000 = Rp2.715.000 jumlah yang identik dengan total pemotongan TER plus rekonsiliasi Desember, sesuai prinsip DJP bahwa TER tidak menambah beban pajak baru.
TER Bulanan vs Tarif Pasal 17 di Masa Pajak Desember
TER hanya berlaku untuk Masa Pajak Januari sampai November (atau masa pajak selain masa pajak terakhir bagi pegawai yang berhenti di tengah tahun). Pada Masa Pajak Desember, pemberi kerja wajib menghitung ulang PPh 21 terutang setahun penuh menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, lalu menguranginya dengan total PPh 21 yang sudah dipotong pada Januari–November. Selisihnya itulah yang dipotong pada Masa Pajak Desember.
Mekanisme ini penting dipahami tim payroll karena nominal pemotongan Desember bisa jauh lebih besar atau lebih kecil dibanding bulan-bulan biasa, tergantung fluktuasi penghasilan sepanjang tahun (bonus, THR, kenaikan gaji, atau lembur).
Contoh Perhitungan Rekonsiliasi PPh 21 Masa Desember
Melanjutkan contoh Tuan R di atas, dengan penghasilan bruto konsisten Rp10.000.000 per bulan sepanjang tahun:
| Komponen | Nilai (Rp) |
|---|---|
| PPh 21 setahun (tarif Pasal 17) | 2.715.000 |
| Total PPh 21 yang sudah dipotong Januari–November (11 x 200.000) | 2.200.000 |
| PPh 21 yang dipotong pada Masa Pajak Desember | 2.715.000 − 2.200.000 = 515.000 |
Jika penghasilan pegawai berfluktuasi karena bonus atau THR, pola yang sama tetap berlaku: jumlahkan seluruh PPh 21 yang dipotong dengan TER sepanjang Januari–November menggunakan tarif sesuai lapisan penghasilan bruto masing-masing bulan, lalu kurangi dari PPh 21 setahun yang dihitung dengan tarif Pasal 17 atas total penghasilan neto setahun.
Siapa Saja yang Dikenakan Tarif TER?
Selain pegawai tetap, PMK 168/2023 juga menerapkan TER Bulanan pada beberapa subjek lain dengan dasar pengenaan yang berbeda-beda.
| Subjek | Dasar Pengenaan | Tarif |
|---|---|---|
| Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala | Penghasilan bruto bulanan (selain masa pajak terakhir) | TER Bulanan A/B/C |
| PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunannya | Penghasilan bruto bulanan teratur | TER Bulanan A/B/C |
| Anggota dewan komisaris/pengawas berpenghasilan tidak teratur | Penghasilan bruto per masa pajak | TER Bulanan A/B/C |
| Mantan pegawai (jasa produksi, tantiem, bonus tidak teratur) | Penghasilan bruto per masa pajak | TER Bulanan A/B/C |
| Pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan | Penghasilan bruto bulanan | TER Bulanan A/B/C |
| Pegawai tidak tetap yang dibayar harian/borongan/satuan | Penghasilan bruto harian | TER Harian |
Bukan pegawai seperti tenaga ahli dan peserta kegiatan tidak menggunakan TER; mereka tetap dihitung dengan tarif Pasal 17 dikalikan dasar pengenaan pajak masing-masing (umumnya 50% dari penghasilan bruto untuk bukan pegawai).
Kesalahan Umum dalam Menerapkan TER PPh 21
- Salah menentukan kategori TER karena status PTKP karyawan tidak diperbarui sejak awal tahun pajak, terutama setelah pernikahan atau kelahiran anak.
- Mengurangi biaya jabatan dan PTKP secara manual saat menghitung TER bulanan, padahal dua komponen ini sudah built-in di dalam tarif efektif dan hanya relevan untuk perhitungan tahunan.
- Lupa melakukan rekonsiliasi Desember sehingga PPh 21 yang dipotong sepanjang tahun tidak sama dengan PPh 21 terutang sesungguhnya.
- Tidak menggabungkan seluruh komponen penghasilan bruto bulanan, misalnya tunjangan tidak tetap atau natura kena pajak, sehingga lapisan tarif TER yang dipakai keliru.
- Menggunakan tabel TER tahun sebelumnya tanpa memverifikasi apakah lapisan PTKP atau kategori pegawai berubah karena perubahan status keluarga.
Mengelola Perhitungan TER PPh 21 dengan Sistem Payroll Terintegrasi
Karena setiap kategori TER memiliki puluhan lapisan tarif dan harus direkonsiliasi setiap Desember, perhitungan manual lewat spreadsheet rawan salah ketik dan sulit diaudit saat jumlah karyawan bertambah. OnlinePajak menyediakan fitur perhitungan PPh 21 otomatis berbasis TER yang langsung menyesuaikan kategori A/B/C berdasarkan status PTKP setiap karyawan, menghitung pemotongan bulanan sesuai lapisan tarif resmi PMK 168/2023, dan menjalankan rekonsiliasi Masa Pajak Desember secara otomatis sehingga tim payroll tidak perlu menghitung ulang manual di akhir tahun. Hasil perhitungan juga dapat langsung diteruskan ke proses pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 21 melalui Coretax DJP.
Pertanyaan Seputar Tarif TER PPh 21
Apa itu tarif TER PPh 21?
Tarif TER PPh 21 adalah tarif efektif rata-rata yang digunakan untuk memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan beberapa subjek lain setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Tarif ini langsung dikalikan dengan penghasilan bruto bulanan berdasarkan kategori A, B, atau C sesuai status PTKP, tanpa perlu menyetahunkan penghasilan setiap bulan.
Bagaimana cara menghitung PPh 21 dengan TER?
Tentukan kategori TER (A, B, atau C) berdasarkan status PTKP karyawan, jumlahkan seluruh penghasilan bruto dalam satu bulan, cocokkan dengan lapisan tarif pada tabel TER kategori yang sesuai, lalu kalikan penghasilan bruto bulanan dengan persentase tarif pada lapisan tersebut. Hasilnya adalah PPh 21 yang dipotong untuk masa pajak bersangkutan.
TER berlaku mulai kapan?
Skema TER PPh 21 berlaku efektif sejak Masa Pajak Januari 2024, sesuai PP 58/2023 dan petunjuk pelaksanaannya pada PMK 168/2023 yang menggantikan PMK 252/PMK.03/2008.
Apa beda TER bulanan dan tahunan?
TER bulanan dipakai untuk memotong PPh 21 setiap masa pajak selain Desember, langsung dari penghasilan bruto bulanan. Perhitungan tahunan menggunakan tarif progresif Pasal 17 atas Penghasilan Kena Pajak setahun penuh, dan hasilnya dipakai untuk menentukan pemotongan pada Masa Pajak Desember sebagai bentuk rekonsiliasi.
Apakah TER membuat beban pajak karyawan lebih besar?
Tidak. DJP menegaskan bahwa penerapan TER hanya menyederhanakan cara menghitung pemotongan bulanan; total PPh 21 yang dibayar dalam satu tahun tetap dihitung dengan tarif Pasal 17 yang sama seperti sebelum TER diberlakukan, sehingga tidak ada tambahan beban pajak baru.
Apa yang terjadi jika kategori TER karyawan salah ditentukan?
Jika kategori TER tidak sesuai status PTKP sebenarnya, pemotongan bulanan bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Selisih ini biasanya baru terkoreksi pada rekonsiliasi Masa Pajak Desember, tetapi kesalahan kategori yang berlarut-larut berisiko menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar PPh 21 yang perlu dibetulkan dalam SPT Masa.
Kesimpulan
Tarif TER PPh 21 menyederhanakan pemotongan pajak karyawan bulanan dengan tabel siap pakai kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP, sementara beban pajak setahun tetap mengacu pada tarif Pasal 17 dan dilunasi melalui rekonsiliasi di Masa Pajak Desember. Memahami cara membaca tabel TER, menentukan kategori yang tepat, dan menjalankan rekonsiliasi tahunan adalah kunci agar pemotongan PPh 21 perusahaan selalu akurat dan sesuai PMK 168/2023.
Referensi: Panduan PPh 21 di OnlinePajak, cara menghitung PPh 21 atas uang lembur, kalkulator PPh 21 online, dan fitur payroll terintegrasi OnlinePajak.
Referensi Regulasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)