Perusahaan yang menanggung pajak karyawan dalam bentuk tunjangan pajak perlu menghitung nilainya dengan tepat agar take-home pay karyawan benar-benar tidak terpotong. Metode ini disebut gross up, dan sejak berlakunya Tarif Efektif Rata-rata (TER), rumus penghitungannya menjadi lebih sederhana dibanding metode lapisan tarif progresif lama. Artikel ini menjelaskan kedua metode tersebut secara berdampingan, lengkap dengan contoh perhitungan.
Quick Answer: Rumus Gross Up PPh 21
Rumus gross up PPh 21 dengan metode TER adalah Tunjangan Pajak = Penghasilan Bruto × TER ÷ (100% − TER), di mana TER adalah Tarif Efektif Rata-rata bulanan sesuai kategori A, B, atau C berdasarkan status PTKP karyawan menurut PMK-168/2023. Metode ini digunakan untuk pemotongan PPh 21 masa Januari–November, sementara rumus tarif lapisan progresif Pasal 17 UU PPh tetap digunakan untuk penghitungan ulang PPh 21 masa Desember (rekonsiliasi tahunan).
Apa Itu Gross Up? (vs Gross, Nett)
Gross up adalah metode penghitungan PPh 21 di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan senilai persis PPh 21 yang akan dipotong, sehingga penghasilan yang diterima bersih (take-home pay) karyawan tidak berkurang sama sekali akibat pajak. Metode ini berbeda dari dua metode lain yang umum digunakan:
- Metode Gross: PPh 21 sepenuhnya ditanggung dan dipotong dari penghasilan karyawan, sehingga take-home pay berkurang sebesar pajak terutang.
- Metode Nett: perusahaan menanggung penuh PPh 21 karyawan sebagai beban perusahaan, tanpa menambahkannya sebagai tunjangan dalam slip gaji, sehingga tidak menambah penghasilan bruto karyawan.
- Metode Gross Up: perusahaan menambahkan tunjangan pajak ke penghasilan bruto karyawan, sehingga PPh 21 yang dihitung dari penghasilan bruto baru tersebut nilainya sama persis dengan tunjangan yang diberikan — hasil akhirnya take-home pay karyawan sama seperti metode nett, namun tunjangan pajak tercatat sebagai komponen penghasilan yang dapat dibiayakan perusahaan (deductible expense).
Rumus Gross Up dengan TER
Sejak PP No. 58/2023 dan PMK-168/2023 berlaku, pemotongan PPh 21 masa bulanan (Januari–November) menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), yang dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan status PTKP: TER A, TER B, dan TER C, masing-masing dengan tabel tarif berjenjang sesuai rentang penghasilan bruto bulanan pada Lampiran PMK-168/2023.
Rumus gross up dengan TER adalah:
Tunjangan Pajak = Penghasilan Bruto Bulanan × TER ÷ (100% − TER)
Karena TER bersifat tarif tunggal untuk satu rentang penghasilan (bukan berjenjang seperti Pasal 17), penghitungan gross up dengan TER menjadi jauh lebih sederhana dibanding metode lapisan tarif lama, tanpa perlu memecah penghasilan ke beberapa lapisan tarif berbeda.
Rumus Lapisan Lama (Pra-TER / Pasal 17)
Rumus tarif lapisan progresif Pasal 17 UU PPh tetap digunakan untuk penghitungan ulang PPh 21 setahun pada masa pajak Desember, sebagai rekonsiliasi atas pemotongan bulanan berbasis TER. Lapisan tarif PPh orang pribadi sesuai UU HPP adalah 5% (PKP s.d. Rp60 juta), 15% (Rp60 juta – Rp250 juta), 25% (Rp250 juta – Rp500 juta), 30% (Rp500 juta – Rp5 miliar), dan 35% (di atas Rp5 miliar).
Rumus gross up untuk setiap lapisan mengikuti pola: Tunjangan Pajak = (PKP × tarif ÷ (100% − tarif)) − konstanta lapisan, dengan konstanta yang diturunkan dari akumulasi pajak pada batas bawah setiap lapisan:
| Lapisan PKP Setahun | Tarif | Rumus Tunjangan Pajak |
|---|---|---|
| Rp0 – Rp60 juta | 5% | PKP × 5/95 |
| >Rp60 juta – Rp250 juta | 15% | (PKP × 15/85) − Rp7.058.824 |
| >Rp250 juta – Rp500 juta | 25% | (PKP × 25/75) − Rp41.333.333 |
| >Rp500 juta – Rp5 miliar | 30% | (PKP × 30/70) − Rp80.000.000 |
| >Rp5 miliar | 35% | (PKP × 35/65) − Rp470.769.231 |
Contoh Perhitungan: TER vs Lapisan Lama
Contoh dengan TER (pemotongan masa bulanan): Seorang karyawan lajang tanpa tanggungan (kategori TER A) memiliki penghasilan bruto bulanan Rp10.000.000. Misalkan tarif TER yang berlaku untuk rentang penghasilan tersebut adalah 5% sesuai tabel resmi Lampiran PMK-168/2023 (tarif aktual mengikuti kategori TER A/B/C dan rentang penghasilan sesuai lampiran resmi). Maka:
Tunjangan Pajak = Rp10.000.000 × 5% ÷ (100% − 5%) = Rp10.000.000 × 0,05 ÷ 0,95 = Rp526.316 (dibulatkan).
Penghasilan bruto baru = Rp10.000.000 + Rp526.316 = Rp10.526.316, dan PPh 21 yang dipotong dari penghasilan bruto baru tersebut akan sama persis dengan Rp526.316, sehingga take-home pay karyawan tetap Rp10.000.000.
Contoh dengan lapisan lama (rekonsiliasi Desember): Karyawan yang sama memiliki PKP setahun Rp80.000.000 (masuk lapisan 15%). Maka: Tunjangan Pajak = (Rp80.000.000 × 15/85) − Rp7.058.824 = Rp14.117.647 − Rp7.058.824 = Rp7.058.823 (dibulatkan).
Kenapa Ada Dua Rumus? Ilustrasi Rekonsiliasi Desember
TER dan tarif lapisan Pasal 17 digunakan pada periode yang berbeda karena tujuannya juga berbeda: TER dirancang untuk mempermudah pemotongan bulanan tanpa perlu menghitung akumulasi penghasilan setahun, sedangkan tarif Pasal 17 memastikan total PPh 21 yang dipotong setahun penuh benar-benar sesuai dengan penghasilan kena pajak riil karyawan.
Ilustrasinya: sepanjang Januari-November, total PPh 21 yang dipotong dari karyawan menggunakan TER terkumpul, misalnya, Rp5.700.000. Pada masa pajak Desember, perusahaan menghitung ulang total PPh 21 setahun penuh menggunakan tarif lapisan Pasal 17 berdasarkan total penghasilan aktual karyawan sepanjang tahun, misalnya hasilnya Rp5.850.000. Selisih Rp150.000 inilah yang dipotong tambahan pada gaji Desember sebagai bagian dari rekonsiliasi akhir tahun. Sebaliknya, jika hasil rekonsiliasi Desember lebih kecil dari akumulasi TER, selisihnya dikembalikan sebagai kelebihan potong pada gaji Desember.
Untuk karyawan dengan skema gross up, tunjangan pajak bulanan dihitung berdasarkan TER berjalan, sementara tunjangan pajak final di masa Desember disesuaikan mengikuti hasil rekonsiliasi tarif lapisan Pasal 17, agar take-home pay karyawan tetap konsisten sepanjang tahun tanpa ada potongan mendadak yang tidak terduga.
Lapor Otomatis via Payroll dan e-Bupot 21
Setelah tunjangan pajak dihitung dan ditambahkan ke penghasilan bruto, perusahaan tetap perlu menerbitkan bukti potong PPh 21/26 untuk setiap karyawan melalui e-Bupot 21 di Coretax DJP. Untuk perusahaan dengan puluhan hingga ribuan karyawan, penghitungan gross up manual per individu sangat rawan kesalahan, terutama saat harus membedakan kategori TER A/B/C serta menyesuaikan rekonsiliasi Desember dengan tarif lapisan Pasal 17. Sistem payroll yang terintegrasi dengan e-Bupot 21 memungkinkan penghitungan tunjangan pajak, pemotongan, hingga penerbitan bukti potong dilakukan otomatis dan konsisten untuk seluruh karyawan setiap periode.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah TER menggantikan tarif Pasal 17 sepenuhnya?
Tidak sepenuhnya. TER digunakan untuk pemotongan PPh 21 masa bulanan Januari-November, sedangkan tarif Pasal 17 tetap digunakan untuk penghitungan ulang PPh 21 setahun pada masa pajak Desember sebagai rekonsiliasi akhir tahun.
Apa perbedaan gross up dan nett dari sisi biaya perusahaan?
Keduanya sama-sama membuat take-home pay karyawan tidak berkurang, tetapi pada metode gross up, tunjangan pajak dicatat sebagai komponen penghasilan yang dapat dibiayakan (deductible) dalam laporan keuangan perusahaan, sedangkan metode nett tidak menambah komponen penghasilan bruto karyawan.
Mengapa hasil gross up TER dan lapisan lama bisa berbeda untuk karyawan yang sama?
TER dihitung dari penghasilan bruto bulanan menggunakan tarif tunggal per rentang, sedangkan tarif lapisan lama dihitung dari total PKP setahun secara progresif berjenjang. Perbedaan basis dan periode perhitungan inilah yang membuat kedua metode saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Kesimpulan
Rumus gross up PPh 21 kini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi: TER untuk pemotongan bulanan yang lebih sederhana, dan tarif lapisan Pasal 17 untuk rekonsiliasi tahunan di masa Desember. Memahami kedua rumus ini penting bagi tim payroll agar tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan akurat dan sesuai ketentuan PP 58/2023 serta PMK-168/2023.
Hitung gross up PPh 21 karyawan secara otomatis dan terbitkan bukti potong massal langsung terintegrasi Coretax bersama OnlinePajak.