Bagi pebisnis baru, terutama yang belum berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), istilah faktur dan invoice sering dianggap sama. Padahal keduanya adalah dokumen yang berbeda secara hukum dan fungsi, dan mencampuradukkan keduanya bisa berakibat pada kesalahan administrasi pajak.
Kutipan Cepat: Perbedaan utama faktur (invoice) dan faktur pajak terletak pada siapa yang berhak menerbitkan dan fungsinya. Invoice adalah dokumen tagihan komersial biasa yang bisa diterbitkan oleh siapa saja untuk menagih pembayaran atas barang atau jasa yang terjual. Faktur pajak hanya boleh diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dipungut atas transaksi tersebut, dan wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Apa Itu Invoice dan Faktur Pajak?
Sebelum membandingkan keduanya, penting memahami definisi masing-masing dokumen secara terpisah karena keduanya lahir dari kebutuhan yang berbeda: satu untuk kebutuhan bisnis, satu lagi untuk kebutuhan kepatuhan pajak.
Apa Itu Invoice?
Invoice, atau dalam bahasa Indonesia disebut faktur penjualan/tagihan, adalah dokumen komersial yang diterbitkan penjual kepada pembeli untuk menagih pembayaran atas barang atau jasa yang telah diserahkan. Invoice memuat informasi dasar seperti nama dan alamat penjual-pembeli, deskripsi barang/jasa, jumlah, harga satuan, total tagihan, dan jangka waktu pembayaran. Setiap pelaku usaha, baik PKP maupun non-PKP, boleh dan lazim menerbitkan invoice untuk setiap transaksi penjualan.
Apa Itu Faktur Pajak?
Faktur pajak adalah dokumen yang diterbitkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dasar hukumnya adalah Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berbeda dengan invoice, faktur pajak wajib memuat elemen khusus seperti NPWP penjual dan pembeli, kode dan nomor seri faktur pajak, tarif dan jumlah PPN yang dipungut, serta tanda tangan elektronik yang sah, dan wajib dilaporkan ke DJP melalui sistem Coretax.
5 Perbedaan Utama Faktur Pajak dan Invoice
Berikut rangkuman perbedaan paling mendasar antara invoice dan faktur pajak yang perlu dipahami sebelum menerbitkan salah satunya.
| Aspek | Invoice (Faktur Penjualan) | Faktur Pajak |
|---|---|---|
| Siapa yang boleh menerbitkan | Semua pelaku usaha, PKP maupun non-PKP | Hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dikukuhkan DJP |
| Fungsi utama | Bukti tagihan dan alat penagihan pembayaran | Bukti pemungutan PPN/PPnBM dan sarana pelaporan pajak |
| Dasar hukum | Kebiasaan dan praktik bisnis (bukti transaksi komersial) | Pasal 13 dan 14 UU No. 42/2009 jo. UU HPP |
| Unsur wajib dalam dokumen | Nama pihak, deskripsi barang/jasa, harga, total tagihan | Semua unsur invoice, ditambah NPWP, kode/nomor seri faktur, tarif dan nominal PPN |
| Kewajiban pelaporan ke DJP | Tidak ada kewajiban pelaporan ke DJP | Wajib dilaporkan melalui SPT Masa PPN di Coretax |
Contoh Perbandingan: Isi Invoice vs Isi Faktur Pajak
Karena tidak semua pembaca familier dengan tampilan kedua dokumen ini, berikut perbandingan struktur isi keduanya untuk transaksi yang sama, penjualan jasa senilai Rp10.000.000 oleh PKP kepada pelanggan bisnis.
| Elemen Dokumen | Invoice | Faktur Pajak |
|---|---|---|
| Nomor dokumen | Nomor internal perusahaan, format bebas (mis. INV/2026/08/001) | Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diterbitkan DJP melalui Coretax |
| Identitas para pihak | Nama dan alamat perusahaan/perorangan | Nama, alamat, dan NPWP penjual serta pembeli |
| Rincian transaksi | Deskripsi barang/jasa, kuantitas, harga satuan | Sama seperti invoice, plus Dasar Pengenaan Pajak (DPP) |
| Komponen pajak | Umumnya tidak dirinci sebagai pos pajak formal | Tarif PPN (11% umum atau 12% untuk barang/jasa mewah) dan jumlah PPN terutang dirinci eksplisit |
| Total tagihan | Rp10.000.000 (harga jasa saja jika belum kena PPN) | Rp10.000.000 + PPN 11% (Rp1.100.000) = Rp11.100.000 |
| Keabsahan hukum pajak | Tidak bisa jadi dasar pengkreditan Pajak Masukan | Sah sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan bagi pembeli PKP |
Dari contoh ini terlihat bahwa faktur pajak pada dasarnya “menumpang” pada satu transaksi yang sama dengan invoice, tetapi memuat lapisan informasi pajak yang tidak ada di invoice biasa. Dalam praktiknya, satu transaksi penjualan oleh PKP umumnya menghasilkan dua dokumen sekaligus, invoice untuk penagihan dan faktur pajak untuk kepatuhan PPN.
Kapan Wajib Menerbitkan Faktur Pajak?
Kewajiban menerbitkan faktur pajak hanya berlaku bagi pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya telah melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku atau yang secara sukarela memilih dikukuhkan sebagai PKP meski omzetnya di bawah batas tersebut.
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN, faktur pajak wajib dibuat paling lambat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran jika pembayaran terjadi sebelum penyerahan, saat penerimaan pembayaran termin untuk penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau saat lain yang diatur Menteri Keuangan. Pengusaha yang belum berstatus PKP dilarang menerbitkan faktur pajak sesuai Pasal 14 UU PPN, dan jika tetap melakukannya, dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana perpajakan.
Bagi pengusaha yang belum menjadi PKP, transaksi tetap sah menggunakan invoice biasa tanpa pungutan PPN. Namun perlu diperhatikan, begitu omzet menembus ambang batas Rp4,8 miliar, pengusaha wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP dan mulai menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi kena pajak sejak saat itu.
Bagaimana Cara Membuat Faktur Pajak via e-Faktur?
Sejak implementasi penuh Coretax DJP, pembuatan faktur pajak elektronik (e-Faktur) dilakukan langsung melalui sistem Coretax atau aplikasi mitra resmi DJP yang terintegrasi dengannya, menggantikan aplikasi e-Faktur Desktop generasi sebelumnya. Secara umum, alurnya adalah sebagai berikut.
- Pastikan status PKP sudah aktif dan memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku.
- Login ke Coretax DJP atau aplikasi mitra resmi, lalu buka menu penerbitan faktur pajak keluaran.
- Input data transaksi: identitas pembeli (NPWP/NIK), Dasar Pengenaan Pajak, dan tarif PPN yang berlaku untuk barang/jasa yang diserahkan.
- Sistem akan otomatis menghitung PPN terutang dan menerbitkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).
- Tanda tangani faktur pajak secara elektronik, lalu kirimkan salinannya kepada pembeli sebagai bukti pungutan PPN.
- Faktur pajak yang telah diterbitkan otomatis tercatat dan menjadi dasar pengisian SPT Masa PPN bulanan.
Menerbitkan faktur pajak secara manual satu per satu cukup rentan terhadap kesalahan input, terutama saat volume transaksi tinggi. Banyak bisnis kini menggunakan aplikasi pajak terintegrasi agar penerbitan faktur pajak, pencocokan dengan invoice, dan pelaporan SPT Masa PPN berjalan dalam satu alur otomatis.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah bisnis non-PKP boleh menerbitkan dokumen bernama “faktur pajak”?
Tidak boleh. Pasal 14 UU PPN secara tegas melarang pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP menerbitkan faktur pajak. Bisnis non-PKP cukup menerbitkan invoice atau kuitansi biasa tanpa mencantumkan PPN.
Apakah invoice tetap diperlukan meski sudah ada faktur pajak?
Ya. Invoice tetap dibutuhkan sebagai dokumen penagihan komersial dan pencatatan akuntansi internal, sedangkan faktur pajak berfungsi khusus untuk kepatuhan PPN. Keduanya biasanya diterbitkan berdampingan untuk satu transaksi yang sama.
Apa yang terjadi jika faktur pajak terlambat diterbitkan?
Keterlambatan penerbitan faktur pajak dari batas waktu yang ditentukan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Kesimpulan
Invoice dan faktur pajak sama-sama muncul dari satu transaksi, tetapi memiliki fungsi hukum yang berbeda. Invoice adalah dokumen tagihan yang bisa diterbitkan siapa saja, sedangkan faktur pajak hanya boleh diterbitkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti pemungutan PPN yang wajib dilaporkan ke DJP. Memahami perbedaan ini penting agar bisnis, terutama yang baru merintis dan belum berstatus PKP, tidak salah menerbitkan dokumen yang justru berisiko secara hukum pajak.
Jika bisnis Anda sudah berstatus PKP atau tengah bersiap menjadi PKP, penerbitan dan pelaporan faktur pajak akan jauh lebih efisien menggunakan sistem yang terintegrasi. Pelajari lebih lanjut layanan e-Faktur OnlinePajak untuk membuat, mengelola, dan melaporkan faktur pajak keluaran maupun masukan tanpa berpindah-pindah aplikasi.