Sejak aturan pajak natura mulai diterapkan, HR dan finance manager perlu memastikan apakah fasilitas makan dan minum yang diberikan kepada karyawan menjadi objek PPh 21 atau tidak. Jawabannya tidak sesederhana “kena” atau “tidak kena”, karena bergantung pada bentuk penyediaannya.
Quick Answer: Pajak Makan Minum Karyawan
Makanan dan minuman yang disediakan langsung di tempat kerja untuk seluruh pegawai dikecualikan dari objek PPh tanpa batas nilai. Namun, kupon makan atau penggantian biaya makan (reimbursement) untuk pegawai dinas luar hanya dikecualikan hingga Rp2.000.000 per pegawai per bulan; kelebihannya menjadi objek PPh 21, sesuai Pasal 5 PMK Nomor 66 Tahun 2023.
Dasar Hukum PMK 66/2023
Ketentuan pajak natura, termasuk untuk makan dan minum karyawan, diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang PPh dan diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan, yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2023. PMK ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menegaskan bahwa natura dan kenikmatan pada dasarnya merupakan objek pajak penghasilan, kecuali dikecualikan secara spesifik.
Sebelum PMK 66/2023, aturan mengenai penyediaan makan minum diatur dalam PMK No. 167/PMK.03/2018 yang cakupannya lebih terbatas. PMK 66/2023 memperluas dan mempertegas jenis natura yang dikecualikan dari objek pajak, termasuk makan minum karyawan.
Tiga Bentuk Penyediaan Makan Minum dan Batasannya
PMK 66/2023 membedakan perlakuan pajak berdasarkan bentuk penyediaan makan minum kepada karyawan:
| Bentuk Penyediaan | Perlakuan Pajak | Batasan Nilai |
|---|---|---|
| Makanan/minuman disediakan langsung di tempat kerja untuk seluruh pegawai (misalnya katering kantor, kopi, teh, snack) | Dikecualikan dari objek PPh | Tanpa batas nilai |
| Kupon makan untuk pegawai dinas luar (misalnya bagian pemasaran, transportasi, atau lapangan) | Dikecualikan dari objek PPh | Maksimal Rp2.000.000 per pegawai per bulan, atau senilai yang disediakan di kantor (mana yang lebih tinggi) |
| Penggantian atau reimbursement biaya makan/minum untuk pegawai dinas luar | Dikecualikan dari objek PPh, mengikuti batas kupon makan | Maksimal Rp2.000.000 per pegawai per bulan |
Perlu dicatat, jika perusahaan menyediakan katering senilai lebih dari Rp2 juta per pegawai per bulan di kantor, maka batas nilai kupon makan bagi pegawai dinas luar mengikuti angka yang lebih tinggi dari nilai yang disediakan di kantor tersebut, bukan otomatis dibatasi Rp2 juta.
Syarat Pengecualian
Pengecualian dari objek pajak hanya berlaku jika memenuhi syarat berikut:
- Makanan/minuman di tempat kerja harus disediakan untuk seluruh pegawai, bukan hanya kelompok tertentu. Jika hanya sebagian pegawai yang menerima fasilitas tersebut sementara yang lain tidak menerima apa pun, maka fasilitas tersebut menjadi objek pajak.
- Kupon makan untuk pegawai dinas luar diberikan sebagai kompensasi karena pegawai tersebut tidak dapat mengakses fasilitas makan di kantor akibat sifat pekerjaannya (misalnya sales lapangan atau kurir).
- Nilai kupon atau reimbursement tidak melebihi Rp2.000.000 per pegawai per bulan (atau nilai yang lebih tinggi jika disesuaikan dengan fasilitas kantor).
Contoh Perhitungan
Berikut ilustrasi perbandingan tiga skenario penyediaan makan minum dalam satu perusahaan:
| Skenario | Nilai yang Diberikan | Bagian Kena Pajak |
|---|---|---|
| Katering kantor untuk seluruh pegawai (snack, kopi/teh/jus, air mineral, makan siang) | Rp1.900.000/pegawai/bulan | Rp0 (di bawah tanpa batas, karena disediakan langsung) |
| Voucher makan untuk pegawai dinas luar (pemasaran & transportasi) | Rp2.300.000/pegawai/bulan | Rp300.000/pegawai/bulan (selisih di atas batas Rp2 juta) |
| Bingkisan Idulfitri untuk seluruh karyawan | Rp500.000/pegawai/tahun | Rp0 (bingkisan hari raya keagamaan tanpa batas nilai) |
Dari contoh di atas, hanya selisih nilai voucher makan pegawai dinas luar yang melebihi Rp2 juta yang menjadi objek PPh 21, sedangkan katering kantor dan bingkisan hari raya sepenuhnya dikecualikan.
FAQ
Apakah makan siang yang disediakan hanya untuk staf tertentu tetap dikecualikan dari pajak?
Tidak. Pengecualian hanya berlaku jika penyediaan makan minum di tempat kerja diberikan untuk seluruh pegawai. Jika hanya diberikan kepada staf tertentu, misalnya level manajerial saja, maka fasilitas tersebut menjadi objek PPh 21.
Bagaimana jika perusahaan memberi uang makan tunai setiap bulan?
Uang makan tunai yang diberikan langsung sebagai bagian dari gaji berbeda dengan natura atau kupon makan. Uang tunai umumnya diperlakukan sebagai penghasilan biasa dan sepenuhnya menjadi objek PPh 21, tanpa pengecualian batas Rp2 juta yang berlaku untuk kupon atau reimbursement.
Apakah batas Rp2 juta berlaku per pegawai atau per perusahaan?
Batas tersebut berlaku per pegawai per bulan, bukan agregat untuk seluruh perusahaan. Setiap pegawai dinas luar dihitung secara individual terhadap batas ini.
Kesimpulan
Makan minum karyawan yang disediakan langsung di tempat kerja untuk seluruh pegawai dikecualikan dari objek PPh tanpa batas, sedangkan kupon atau reimbursement makan bagi pegawai dinas luar dikecualikan hanya sampai Rp2.000.000 per pegawai per bulan sesuai PMK 66/2023. Memahami perbedaan bentuk penyediaan ini penting agar HR dan finance dapat menghitung PPh 21 secara akurat dan menghindari kesalahan pemotongan.
Menghitung natura dan kenikmatan karyawan sesuai PMK 66/2023 secara manual berisiko menimbulkan kesalahan pemotongan PPh 21. Layanan PPh 21 OnlinePajak membantu tim payroll menghitung komponen natura kena pajak secara akurat dan otomatis terintegrasi dengan sistem pelaporan Coretax.