Resources / Blog /

Pajak

Apa Itu PPh Pasal 15? Tarif Perusahaan Pelayaran & Penerbangan

Apa Itu PPh Pasal 15? Tarif Perusahaan Pelayaran & Penerbangan

Bagi tim finance dan accounting di perusahaan pelayaran, penerbangan, atau kantor perwakilan dagang asing, PPh Pasal 15 adalah jenis pajak yang khusus berlaku untuk sektor mereka dengan mekanisme perhitungan yang berbeda dari PPh badan pada umumnya.

Quick Answer: Apa Itu PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan dengan norma penghitungan khusus yang berlaku untuk wajib pajak tertentu seperti perusahaan pelayaran, penerbangan, dan kantor perwakilan dagang asing, di mana pajak dihitung berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto, bukan dari laba bersih. Tarif efektifnya bervariasi: 1,2% untuk pelayaran dalam negeri, 1,8% untuk penerbangan dalam negeri (charter), dan 2,64% untuk perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri yang beroperasi melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Apa Itu PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang pemungutannya menggunakan norma penghitungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan norma penghitungan khusus bagi golongan wajib pajak tertentu yang sulit dihitung penghasilan neto-nya menggunakan cara umum, karena karakteristik usahanya lintas negara atau lintas wilayah operasi.

Golongan wajib pajak yang tunduk pada norma khusus PPh Pasal 15 meliputi:

  • Perusahaan pelayaran dalam negeri.
  • Perusahaan penerbangan dalam negeri.
  • Perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang beroperasi melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
  • Perusahaan dagang asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
  • Wajib pajak asing yang bekerja di bidang pengeboran minyak, gas, dan panas bumi (dengan aturan tersendiri).

Tarif per Sektor

Karena setiap sektor memiliki norma penghitungan penghasilan neto yang berbeda, tarif efektif PPh Pasal 15 juga bervariasi:

Sektor Norma Penghasilan Neto Tarif Efektif Sifat
Pelayaran dalam negeri 4% dari peredaran bruto 1,2% dari peredaran bruto Final
Penerbangan dalam negeri (perjanjian charter) 6% dari peredaran bruto 1,8% dari peredaran bruto Tidak final (dapat dikreditkan sebagai PPh 23)
Pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri (BUT) 6% dari peredaran bruto 2,64% dari peredaran bruto Final

Tarif efektif diperoleh dari norma penghasilan neto dikalikan tarif PPh badan 30% (tarif lama yang menjadi basis penetapan norma khusus ini): misalnya untuk penerbangan dalam negeri, 6% x 30% = 1,8%. Perlu dicatat bahwa untuk pelayaran/penerbangan luar negeri via BUT, penerapan tarif tetap harus memperhatikan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/tax treaty) yang berlaku antara Indonesia dan negara domisili perusahaan tersebut, karena tax treaty dapat menurunkan tarif efektif yang berlaku.

PPh 15 vs PPh 23: Sewa Kapal

Kebingungan yang sering muncul adalah apakah transaksi penyewaan kapal dikenakan PPh Pasal 15 atau PPh Pasal 23. Perbedaannya terletak pada status penyedia jasa:

  • Jika penyewaan kapal dilakukan oleh perusahaan pelayaran yang secara resmi bergerak di bidang usaha pelayaran (memiliki izin usaha pelayaran), maka penghasilan dari penyewaan kapal termasuk objek PPh Pasal 15 dengan tarif 1,2% dari peredaran bruto, karena termasuk dalam pengertian “seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penyewaan kapal”.
  • Jika penyewaan kapal dilakukan oleh pihak yang bukan perusahaan pelayaran resmi (misalnya perusahaan trading yang kebetulan menyewakan kapal miliknya tanpa izin usaha pelayaran), maka penghasilan tersebut lebih tepat dikenakan PPh Pasal 23 sebagai sewa harta.

Untuk memastikan perlakuan pajak yang tepat, finance team perlu mengecek status legalitas usaha pihak yang menyewakan kapal, bukan hanya sekadar jenis transaksinya.

Cara Melaporkan via e-Bupot Unifikasi

Bukti potong PPh Pasal 15 kini dibuat dan dilaporkan melalui sistem e-Bupot Unifikasi yang terintegrasi dalam Coretax DJP, bersama jenis PPh potong-pungut lainnya seperti PPh 22, 23, 26, dan 4 ayat (2). Pihak yang memotong (misalnya penyewa kapal atau pesawat) wajib membuat bukti potong PPh Pasal 15 setiap kali transaksi terjadi, kemudian melaporkannya dalam SPT Masa PPh Unifikasi sesuai periode pelaporan. Penyetoran PPh Pasal 15 yang telah dipotong dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) yang sesuai.

FAQ

Apakah PPh Pasal 15 dapat dikreditkan di SPT Tahunan?

Tergantung sifatnya. PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri dan pelayaran/penerbangan luar negeri bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan. Sementara PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri (charter) bersifat tidak final dan dapat dikreditkan sebagai pembayaran PPh Pasal 23 dalam SPT Tahunan.

Apakah tax treaty bisa menurunkan tarif PPh Pasal 15?

Bisa, khususnya untuk perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri yang berasal dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia. Wajib pajak perlu menyertakan Surat Keterangan Domisili (SKD/Certificate of Domicile) untuk memanfaatkan tarif P3B yang lebih rendah dari tarif domestik.

Siapa yang wajib memotong PPh Pasal 15?

Pihak yang membayar jasa pengangkutan atau menyewa kapal/pesawat dari perusahaan pelayaran atau penerbangan wajib memotong PPh Pasal 15 pada saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan tersebut.

Kesimpulan

PPh Pasal 15 adalah pajak dengan norma penghitungan khusus untuk sektor pelayaran, penerbangan, dan perwakilan dagang asing, dengan tarif efektif yang bervariasi antara 1,2% hingga 2,64% dari peredaran bruto tergantung sektor dan status domestik atau luar negeri. Membedakan status legalitas usaha penyedia jasa penting untuk menentukan apakah transaksi sewa kapal masuk PPh Pasal 15 atau PPh Pasal 23, dan pelaporannya kini terintegrasi melalui e-Bupot Unifikasi di Coretax.

Mengelola pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 15 bersama jenis PPh lainnya membutuhkan sistem yang terhubung langsung dengan Coretax. Layanan PPh Unifikasi OnlinePajak membantu tim finance perusahaan pelayaran dan penerbangan membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa secara akurat dan tepat waktu.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak