Resources / Blog /

Pajak

Apa Itu UU No. 36 Tahun 2008? Isi & Status Terkini

Apa Itu UU No. 36 Tahun 2008? Isi & Status Terkini

UU No. 36 Tahun 2008 masih sering dirujuk dalam berbagai dokumen, kontrak, dan referensi perpajakan, meskipun sejumlah pasalnya telah diubah oleh undang-undang yang lebih baru. Bagi accountant, corporate finance team, atau peneliti pajak, penting memahami bagian mana dari UU ini yang masih berlaku dan bagian mana yang sudah digantikan.

Quick Answer: Apa Itu UU No. 36 Tahun 2008

UU No. 36 Tahun 2008 adalah Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menurunkan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal dan memperkenalkan berbagai fasilitas pajak baru. UU ini masih menjadi dasar hukum utama PPh, namun sebagian pasalnya, termasuk struktur tarif Pasal 17 PPh orang pribadi, telah diubah lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Apa Itu UU No. 36 Tahun 2008

UU No. 36 Tahun 2008 adalah Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU ini disahkan sebagai respons atas kebutuhan penyederhanaan sistem pajak penghasilan dan peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia pada masanya, dengan menurunkan tarif PPh Badan dari sistem berlapis menjadi tarif tunggal 28% (kemudian turun menjadi 25% mulai tahun pajak 2010).

Perubahan Penting dalam UU No. 36 Tahun 2008

Beberapa perubahan signifikan yang dibawa UU ini antara lain:

  • Penurunan tarif PPh Badan dari sistem tarif progresif berlapis menjadi tarif tunggal 28% (2009) dan 25% (mulai 2010).
  • Fasilitas pengurangan tarif 5% bagi perusahaan terbuka (Tbk) yang memenuhi syarat kepemilikan saham publik minimal 40%.
  • Pasal 31E: fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar, dikenakan atas bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.
  • Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan lapisan tarif PPh orang pribadi.
  • Perluasan definisi objek dan bukan objek pajak, termasuk berbagai penyesuaian terkait dividen, natura, dan penghasilan dari luar negeri.

Pasal 31E menjadi salah satu pasal yang paling banyak dimanfaatkan pelaku usaha menengah, karena secara signifikan mengurangi beban pajak badan bagi perusahaan dengan skala usaha menengah ke bawah.

Status Saat Ini (Pasca UU Cipta Kerja dan UU HPP)

Meskipun UU No. 36 Tahun 2008 masih menjadi salah satu dasar hukum utama PPh, sejumlah pasal di dalamnya telah mengalami perubahan lanjutan melalui dua undang-undang berikutnya:

Aspek Ketentuan UU 36/2008 Status Terkini
Tarif PPh Badan 28% (2009), 25% (2010 dan seterusnya) Masih berlaku 22% sejak disesuaikan UU Cipta Kerja (UU 11/2020, dipermanenkan UU 6/2023), tidak diubah lebih lanjut oleh UU HPP
Fasilitas Pasal 31E Pengurangan tarif 50% untuk peredaran bruto hingga Rp50 miliar Masih berlaku, tidak dicabut oleh UU HPP maupun UU Cipta Kerja
Lapisan tarif PPh Pasal 17 (orang pribadi) 5 lapisan, tarif tertinggi 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta Diubah UU HPP menjadi 5 lapisan baru dengan tarif tertinggi 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar
Fasilitas pengurangan tarif 5% untuk emiten Tbk Berlaku bagi Tbk dengan kepemilikan publik minimal 40% Masih berlaku, tidak diubah

UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020, kemudian dipermanenkan melalui UU No. 6 Tahun 2023) sempat mengubah beberapa ketentuan terkait tarif PPh Badan dan fasilitas investasi, sementara UU HPP secara lebih signifikan mengubah struktur tarif Pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi serta menambahkan ketentuan baru terkait Natural Resources dan pajak karbon yang tidak diatur dalam UU 36/2008.

Dengan demikian, UU No. 36 Tahun 2008 tetap menjadi rujukan yang sah untuk pasal-pasal yang tidak diubah oleh UU HPP maupun UU Cipta Kerja, tetapi wajib pajak dan praktisi perlu selalu memeriksa apakah pasal spesifik yang dirujuk telah mengalami perubahan pada undang-undang yang lebih baru.

FAQ

Apakah UU No. 36 Tahun 2008 masih menjadi dasar hukum PPh yang berlaku?

Ya, sebagian besar pasalnya masih berlaku sebagai bagian dari kerangka hukum PPh Indonesia, kecuali pasal-pasal yang secara eksplisit diubah oleh UU Cipta Kerja atau UU HPP.

Apakah fasilitas Pasal 31E masih bisa dimanfaatkan?

Ya, fasilitas pengurangan tarif 50% bagi badan usaha dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar masih berlaku hingga saat ini dan belum dicabut oleh perubahan undang-undang selanjutnya.

Apa perbedaan utama UU 36/2008 dengan UU HPP?

UU 36/2008 fokus pada penurunan tarif PPh Badan dan penyederhanaan sistem pajak penghasilan tahun 2008, sedangkan UU HPP (2021) lebih luas cakupannya, mencakup perubahan tarif PPh orang pribadi, pengenaan PPN, program pengungkapan sukarela, dan pajak karbon.

Kesimpulan

UU No. 36 Tahun 2008 adalah Perubahan Keempat UU PPh yang menurunkan tarif PPh Badan dan memperkenalkan fasilitas Pasal 31E, dan sebagian besar ketentuannya masih berlaku hingga saat ini. Namun, struktur tarif PPh orang pribadi telah diubah lebih lanjut oleh UU HPP No. 7 Tahun 2021, sehingga penting bagi accountant dan corporate finance team untuk membedakan pasal mana yang masih efektif dan mana yang sudah digantikan aturan yang lebih baru.

Menyusun kepatuhan pajak badan yang mengacu pada peraturan terkini, termasuk fasilitas Pasal 31E, membutuhkan pemantauan aturan yang selalu diperbarui. Layanan PPh Badan OnlinePajak membantu tim finance menghitung dan melaporkan PPh Badan sesuai ketentuan terbaru yang berlaku.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak