Resources / Blog /

Pajak

Apa Itu PPh Unifikasi? Jenis PPh & Cara Melaporkannya

Apa Itu PPh Unifikasi? Jenis PPh & Cara Melaporkannya

Bagi finance staff, accountant, atau corporate taxpayer yang bertanggung jawab atas pelaporan withholding tax, istilah “PPh Unifikasi” kini menjadi bagian penting dari kepatuhan pajak sejak sistem Coretax diberlakukan. Artikel ini menjelaskan apa itu PPh Unifikasi, jenis PPh yang tercakup, dan bagaimana cara membuat serta melaporkan bukti potongnya.

Quick Answer: Apa Itu PPh Unifikasi

PPh Unifikasi adalah sistem penyatuan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa untuk lima jenis pajak penghasilan withholding tax, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 (selain yang terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi), dalam satu formulir dan satu SPT Masa. Sejak 2025, proses ini dilakukan melalui modul e-Bupot Unifikasi yang terintegrasi penuh dengan sistem Coretax DJP.

Apa Itu PPh Unifikasi

PPh Unifikasi merujuk pada penyederhanaan administrasi pajak penghasilan potong-pungut (withholding tax), di mana pemotong pajak tidak lagi perlu membuat bukti potong dan SPT Masa terpisah untuk setiap jenis PPh. Sebelum sistem ini berlaku, perusahaan harus mengelola pelaporan PPh 23, PPh 22, PPh 15, dan PPh 4(2) secara terpisah dengan formulir dan SPT Masa masing-masing, yang membuat proses administrasi menjadi kompleks dan rawan kesalahan.

Sejak tahun 2022, pembuatan dan pelaporan bukti potong lima jenis PPh tersebut wajib dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Mulai tahun 2025, sistem ini terintegrasi penuh ke dalam Coretax Administration System DJP, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan PER-02/PJ/2024 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan bukti pemotongan atau pemungutan PPh secara elektronik.

5 Jenis PPh Tercakup

Berikut jenis PPh yang tercakup dalam modul PPh Unifikasi di Coretax:

Jenis PPh Objek Pajak
PPh Pasal 4 ayat (2) Pajak final atas sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, bunga deposito, hadiah undian, dan objek final lainnya.
PPh Pasal 15 Norma penghitungan khusus untuk sektor pelayaran, penerbangan, dan perwakilan dagang asing.
PPh Pasal 22 Pajak atas transaksi barang tertentu, seperti impor, pembelian oleh instansi pemerintah, dan ekspor komoditas.
PPh Pasal 23 Pajak atas penghasilan non-karyawan, seperti dividen, bunga, royalti, sewa harta, dan jasa tertentu.
PPh Pasal 26 Pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri (selain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi).

Perlu dicatat, PPh Pasal 21 (pajak karyawan) tidak termasuk dalam modul PPh Unifikasi, melainkan dikelola melalui menu e-Bupot 21/26 yang terpisah, meskipun kini keduanya tersedia dalam satu platform Coretax yang sama.

Keuntungan Sistem Terpadu

Penyatuan jenis PPh dalam satu sistem membawa beberapa manfaat praktis bagi wajib pajak pemotong:

  • Satu formulir untuk berbagai jenis PPh. Wajib pajak cukup memilih jenis pajak yang sesuai transaksi dalam satu platform, tanpa berpindah aplikasi.
  • Validasi otomatis. Sistem memvalidasi NPWP/NIK lawan transaksi, tarif, dan perhitungan pajak secara otomatis, mengurangi risiko salah hitung.
  • Integrasi langsung dengan SPT Masa. Setiap bukti potong yang diterbitkan otomatis masuk ke penyusunan SPT Masa PPh Unifikasi, sehingga tidak perlu input ulang data.
  • Jejak audit lebih rapi. Setiap dokumen elektronik memiliki nomor identifikasi unik dan tersimpan dalam arsip DJP, memudahkan proses audit di kemudian hari.
  • Berlaku seragam untuk seluruh wajib pajak pemotong, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah, tidak lagi dipisah seperti sistem sebelumnya.

Cara Membuat Bukti Potong dan Lapor

Secara umum, alur pembuatan dan pelaporan bukti potong PPh Unifikasi di Coretax adalah sebagai berikut:

  1. Login ke Coretax menggunakan akun wajib pajak yang telah diaktivasi untuk penggunaan e-Bupot.
  2. Pilih menu BPPU (Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi) untuk transaksi dengan wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau menu BPNR (Bukti Pemotongan Non-Residen) untuk transaksi dengan wajib pajak luar negeri (WPLN) selain BUT.
  3. Isi formulir dengan data transaksi lengkap, mencakup informasi umum (masa pajak, NPWP, nama, NITKU), jenis dan objek pajak, serta dokumen referensi transaksi.
  4. Submit dan terbitkan bukti potong. Data yang sudah lengkap akan tersimpan sebagai draf “Belum Terbit” sebelum diterbitkan resmi dan menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
  5. Lapor SPT Masa PPh Unifikasi yang secara otomatis terisi berdasarkan seluruh bukti potong yang telah diterbitkan pada masa pajak tersebut.

Untuk volume transaksi besar, wajib pajak juga dapat menggunakan fitur unggah file CSV sesuai template resmi Coretax agar proses input data lebih efisien.

FAQ

Apakah PPh 21 termasuk dalam PPh Unifikasi?

Tidak. PPh Pasal 21 dikelola melalui menu e-Bupot 21/26 yang terpisah dari modul PPh Unifikasi, meskipun keduanya kini tersedia dalam satu sistem Coretax yang sama.

Siapa yang wajib menggunakan e-Bupot Unifikasi?

Seluruh wajib pajak badan maupun bentuk usaha tetap yang berstatus sebagai pemotong atau pemungut PPh Pasal 4(2), 15, 22, 23, atau 26 wajib membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa melalui sistem ini.

Apa perbedaan BPPU dan BPNR?

BPPU digunakan untuk transaksi PPh Pasal 4(2), 15, 22, dan 23 dengan wajib pajak dalam negeri atau BUT, sedangkan BPNR khusus digunakan untuk transaksi PPh Pasal 4(2) dan 26 dengan wajib pajak luar negeri selain BUT.

Kesimpulan

PPh Unifikasi adalah sistem penyatuan bukti potong dan pelaporan untuk lima jenis PPh potong-pungut (Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan 26), yang kini sepenuhnya terintegrasi dalam e-Bupot Coretax. Sistem ini menyederhanakan administrasi pajak, meningkatkan akurasi melalui validasi otomatis, dan memudahkan wajib pajak menyusun SPT Masa tanpa berpindah platform untuk setiap jenis PPh.

Mengelola berbagai jenis PPh Unifikasi secara manual membutuhkan ketelitian tinggi, terutama untuk perusahaan dengan volume transaksi besar. Aplikasi PPh Unifikasi OnlinePajak membantu tim finance membuat bukti potong, menghitung pajak terutang, dan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi secara otomatis dan terintegrasi dengan Coretax.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak