Resources / Blog /

Pajak

Seksi Pengawasan NPWP Diisi Apa? Ini Contohnya!

Seksi Pengawasan NPWP Diisi Apa? Ini Contohnya!

Seksi pengawasan NPWP diisi apa? Pertanyaan ini sering muncul saat wajib pajak mengisi formulir pendaftaran vendor, portal pengadaan, atau dokumen pembukaan rekening perusahaan. Kolomnya terlihat sederhana, tetapi banyak yang tidak tahu di mana informasi tersebut bisa ditemukan.

Artikel ini menjelaskan arti kolom seksi pengawasan, cara mengetahui seksi dan KPP tempat Anda terdaftar, contoh penulisan yang benar untuk berbagai jenis KPP, serta apa yang sebaiknya dilakukan jika Anda tidak mengetahuinya.

Quick Answer: Seksi Pengawasan NPWP Diisi Apa?

Kolom seksi pengawasan NPWP diisi dengan nama seksi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengawasi administrasi pajak Anda, beserta nama KPP tempat NPWP terdaftar, misalnya “Seksi Pengawasan III, KPP Pratama Bandung Cibeunying”. Seksi pengawasan ditetapkan oleh KPP berdasarkan wilayah atau segmen wajib pajak, bukan dipilih sendiri. Informasinya dapat diketahui dari surat atau kontak Account Representative (AR), pembagian wilayah kerja di KPP, atau dengan menanyakan ke Kring Pajak 1500200 dan KPP terdaftar.

Seksi Pengawasan NPWP Diisi Apa?

Kolom seksi pengawasan diisi dengan unit kerja di KPP yang bertanggung jawab membina dan mengawasi kepatuhan pajak Anda. Penulisan yang lengkap memuat dua unsur: nomor seksi dan nama KPP. Contohnya “Seksi Pengawasan II, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu” atau “Seksi Pengawasan III, KPP Madya Bandung”.

Sebaiknya tulis nama seksi secara utuh dan hindari singkatan seperti “SP II” atau “Waskon II”, karena singkatan internal DJP belum tentu dipahami oleh pihak yang memverifikasi formulir.

Apa Itu Seksi Pengawasan di KPP

Seksi Pengawasan adalah unit di KPP yang bertugas mengawasi kepatuhan wajib pajak, menggali potensi pajak, serta memberikan bimbingan dan konsultasi. Struktur ini diatur dalam PMK 210/PMK.01/2017 sebagaimana diubah dengan PMK 184/PMK.01/2020 tentang organisasi instansi vertikal DJP, dengan pembagian tugas antar-seksi yang ditetapkan melalui KEP-151/PJ/2021.

Setiap wajib pajak terdaftar di satu KPP dan diawasi oleh satu seksi pengawasan tertentu di dalam KPP tersebut. Seksi inilah yang dimaksud dalam kolom “seksi pengawasan” pada berbagai formulir.

Seksi Pengawasan I vs II–VI

Di KPP Pratama, pembagian seksi pengawasan umumnya mengikuti dua segmen, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak berdasarkan wilayah.

Seksi Segmen yang Diawasi Contoh Wajib Pajak
Seksi Pengawasan I Wajib pajak strategis, yaitu wajib pajak dengan kontribusi penerimaan besar di KPP tersebut Perusahaan besar atau wajib pajak penentu penerimaan di wilayah KPP
Seksi Pengawasan II–VI Wajib pajak berdasarkan kewilayahan, dibagi per kecamatan atau kelurahan Karyawan, pelaku UMKM, dan badan usaha yang bukan wajib pajak strategis

Di KPP Madya dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, seluruh seksi pengawasan umumnya menangani wajib pajak strategis karena wajib pajak yang terdaftar di sana memang dipilih berdasarkan skala usahanya. Jumlah seksi dapat berbeda antar-KPP, sehingga satu KPP bisa memiliki lima atau enam seksi pengawasan.

Peran Account Representative

Account Representative (AR) adalah pegawai di seksi pengawasan yang ditugaskan menangani wajib pajak tertentu. AR menjadi titik kontak utama untuk konsultasi, klarifikasi data, permintaan penjelasan (SP2DK), dan imbauan pemenuhan kewajiban. Karena AR bekerja di dalam seksi pengawasan, mengetahui nama AR biasanya sekaligus memberi tahu seksi pengawasan Anda.

Di Mana Kolom Ini Biasanya Muncul

Kolom seksi pengawasan jarang ada di formulir pajak yang Anda isi sendiri di Coretax. Kolom ini lebih sering diminta oleh pihak ketiga yang ingin memverifikasi status pajak lawan transaksinya, antara lain:

  • Formulir registrasi vendor perusahaan besar dan BUMN, sebagai bagian dari uji tuntas kepatuhan pajak calon pemasok.
  • Sistem e-procurement dan pengadaan, yang meminta data identitas perpajakan penyedia barang dan jasa.
  • Formulir perbankan, seperti pembukaan rekening giro badan usaha atau pengajuan kredit.
  • Formulir perizinan atau kemitraan tertentu yang mensyaratkan data KPP terdaftar.

Pihak yang meminta data ini umumnya ingin mengetahui kantor pajak mana yang dapat dihubungi untuk konfirmasi status wajib pajak. Karena itu, nama KPP yang benar sebenarnya lebih penting daripada nomor seksinya.

Cara Mengetahui Seksi Pengawasan dan KPP Anda

KPP terdaftar mudah diketahui, sedangkan seksi pengawasan kadang perlu ditanyakan. Berikut tiga cara yang bisa digunakan.

Lewat SKT

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mencantumkan identitas wajib pajak dan KPP tempat NPWP terdaftar. SKT dapat diunduh dari menu dokumen di akun Coretax. Namun, SKT pada umumnya tidak mencantumkan nomor seksi pengawasan, sehingga SKT lebih berguna untuk memastikan nama KPP yang benar.

Lewat Coretax

Login ke Coretax, lalu buka Portal Saya > Profil Saya untuk melihat data profil, termasuk kantor pajak tempat Anda terdaftar. Informasi seksi pengawasan dan nama AR tidak selalu ditampilkan pada profil. Jika Anda pernah menerima surat dari KPP melalui Coretax, seperti imbauan atau SP2DK, surat tersebut biasanya mencantumkan seksi pengawasan dan nama AR yang menangani. Belum punya akun aktif? Ikuti panduan registrasi Coretax lebih dulu.

Lewat Kring Pajak/KPP

Cara paling pasti adalah menanyakan langsung. Hubungi Kring Pajak di 1500200, gunakan live chat di pajak.go.id, atau hubungi KPP tempat Anda terdaftar. Sebutkan NIK atau NPWP 16 digit dan identitas Anda, lalu tanyakan seksi pengawasan serta nama AR yang menangani. Banyak KPP juga menampilkan pembagian wilayah kerja seksi pengawasan per kelurahan di kanal informasinya, sehingga wajib pajak kewilayahan dapat mencocokkannya dengan alamat terdaftar.

Contoh Penulisan (Pratama, Madya, LTO)

Format penulisan yang aman adalah: Seksi Pengawasan [nomor romawi], [nama lengkap KPP]. Contoh berikut bersifat ilustrasi; gunakan seksi dan KPP sesuai data Anda.

Jenis KPP Profil Wajib Pajak Contoh Penulisan
KPP Pratama Karyawan atau UMKM yang diawasi berdasarkan wilayah Seksi Pengawasan IV, KPP Pratama Bandung Cibeunying
KPP Pratama Badan usaha yang ditetapkan sebagai wajib pajak strategis di KPP tersebut Seksi Pengawasan I, KPP Pratama Bandung Cibeunying
KPP Madya Perusahaan menengah-besar Seksi Pengawasan II, KPP Madya Bandung
KPP Wajib Pajak Besar (LTO) Perusahaan berskala besar nasional Seksi Pengawasan III, KPP Wajib Pajak Besar Satu

Pastikan NPWP yang dicantumkan di formulir sudah dalam format terbaru, yaitu NIK untuk orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit untuk badan. Penjelasannya tersedia dalam artikel perbedaan NPWP 16 digit dan 15 digit.

Jika Tidak Tahu atau Kolom Terkunci

Jika Anda belum mengetahui seksi pengawasan, jangan menebak. Informasi yang keliru dapat memperlambat verifikasi vendor atau memunculkan pertanyaan tambahan. Lakukan langkah berikut:

  • Jika kolom opsional, cukup isi nama KPP terdaftar dan kosongkan nomor seksi, atau ikuti petunjuk pengisian formulir, misalnya dengan tanda strip.
  • Jika kolom wajib, tanyakan terlebih dahulu ke Kring Pajak atau KPP sebelum mengirim formulir.
  • Jika kolom terkunci atau terisi otomatis, artinya sistem pihak ketiga mengambil data dari sumber tertentu. Jika datanya keliru, hubungi pengelola sistem tersebut dan lampirkan bukti KPP terdaftar, misalnya SKT.
  • Jika Anda baru pindah alamat atau KPP, pastikan perubahan data sudah disetujui dan gunakan data KPP baru.

Bagi tim procurement yang mengelola data NPWP puluhan hingga ratusan vendor, menjaga keakuratan identitas perpajakan lawan transaksi juga penting untuk pembuatan bukti potong dan faktur. OnlinePajak membantu perusahaan mengelola data lawan transaksi dan administrasi pajak yang terhubung dengan Coretax dalam satu platform.

FAQ Seputar Seksi Pengawasan NPWP

Apakah seksi pengawasan bisa dipilih sendiri?

Tidak. Seksi pengawasan ditetapkan oleh KPP berdasarkan segmen wajib pajak, yaitu strategis atau kewilayahan, serta alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

Apakah seksi pengawasan berubah jika pindah alamat?

Bisa. Pindah alamat ke wilayah kerja seksi lain dalam KPP yang sama dapat mengubah seksi pengawasan, sedangkan pindah ke wilayah KPP lain akan mengubah KPP terdaftar sekaligus seksinya. Seksi juga dapat berubah jika KPP melakukan penataan ulang wilayah kerja atau status wajib pajak berubah menjadi strategis.

Apakah kolom seksi pengawasan wajib diisi?

Tergantung formulirnya. Kolom ini tidak diwajibkan oleh peraturan pajak untuk setiap transaksi, tetapi dapat diwajibkan oleh pihak yang meminta formulir, seperti bank atau perusahaan pemberi kerja. Ikuti petunjuk formulir dan tanyakan ke KPP jika informasinya belum Anda ketahui.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak