Resources / Blog /

Pajak

Nomor NPWP yang Mana? Cara Cek NPWP 15 dan 16 Digit

Nomor NPWP yang Mana? Cara Cek NPWP 15 dan 16 Digit

Banyak orang bingung nomor NPWP yang mana yang harus ditulis di formulir bank, faktur pajak, bukti potong, atau akun Coretax, terutama setelah NPWP berubah dari 15 digit menjadi 16 digit. Jawabannya bergantung pada jenis wajib pajak: orang pribadi memakai NIK, sedangkan badan memakai 15 digit NPWP lama yang diawali angka 0.

Artikel ini menjelaskan di mana nomor NPWP bisa ditemukan, apa bedanya format 15 dan 16 digit, bagaimana status NITKU untuk cabang badan usaha, cara memvalidasi nomor, serta akibat salah menulis NPWP pada dokumen perpajakan.

Quick Answer: Nomor NPWP yang Mana yang Dipakai Sekarang?

Untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, nomor NPWP yang dipakai adalah NIK 16 digit pada KTP. Untuk badan, orang pribadi non-penduduk, dan instansi pemerintah, nomor NPWP adalah 15 digit NPWP lama dengan tambahan angka 0 di depan sehingga menjadi 16 digit. Sistem Coretax DJP memakai format 16 digit sejak 1 Januari 2025, sedangkan lokasi usaha atau cabang diidentifikasi dengan NITKU 22 digit.

Di Mana Letak Nomor NPWP?

Nomor NPWP bisa ditemukan pada kartu NPWP, KTP (untuk orang pribadi), profil akun Coretax DJP, serta dokumen perpajakan seperti Surat Keterangan Terdaftar (SKT), SPT, dan bukti potong. Pilih sumber yang paling baru karena format dan data pada kartu lama bisa berbeda dari data yang kini tercatat di sistem DJP.

Kartu NPWP (Format 15 Digit)

Kartu NPWP lama mencantumkan 15 digit dengan pola XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX. Dua digit pertama menunjukkan jenis wajib pajak, delapan digit berikutnya adalah nomor registrasi, satu digit pemeriksa, tiga digit kode KPP, dan tiga digit terakhir kode status pusat atau cabang (000 untuk pusat).

Kartu ini masih bisa menjadi petunjuk untuk wajib pajak badan karena nomor 15 digit tersebut tetap menjadi dasar nomor 16 digit mereka. Untuk orang pribadi, nomor pada kartu tidak lagi menjadi nomor yang dipakai di sistem.

KTP (NIK sebagai NPWP Orang Pribadi)

Bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia, NIK 16 digit pada KTP berfungsi sebagai NPWP. Anda tidak perlu mencari nomor lain: cukup gunakan NIK yang sama di akun Coretax, formulir bank, dan dokumen perpajakan. Pembahasan lebih lengkap tersedia di artikel OnlinePajak tentang NIK sebagai NPWP.

Akun Coretax DJP: Portal Saya, Profil Saya

Setelah login ke Coretax DJP, nomor NPWP yang tercatat dapat dilihat melalui menu Portal Saya lalu Profil Saya. Cara ini paling andal karena menampilkan data yang benar-benar tersimpan di sistem DJP, termasuk jika ada perbedaan dengan kartu lama. Jika belum memiliki akses, ikuti panduan tutorial registrasi Coretax terlebih dahulu.

Surat Keterangan Terdaftar, SPT, dan Bukti Potong

Nomor NPWP juga tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT), SPT yang pernah dilaporkan, serta bukti potong yang diterima dari pemberi kerja atau pemotong pajak lain. Dokumen ini berguna sebagai pembanding bila nomor di kartu dan di sistem terlihat berbeda.

Apa Beda NPWP 15 Digit dan 16 Digit?

NPWP 15 digit adalah format lama yang dipakai bertahun-tahun, sedangkan NPWP 16 digit adalah format baru yang diselaraskan dengan NIK untuk orang pribadi dan dengan tambahan angka 0 untuk badan. Perubahan ini dirancang untuk menyatukan identitas kependudukan dan perpajakan serta mendukung sistem Coretax.

Aspek NPWP 15 Digit NPWP 16 Digit
Orang pribadi penduduk Nomor tersendiri pada kartu NPWP Sama dengan NIK pada KTP
Badan 15 digit, misalnya 01.234.567.8-901.000 Angka 0 ditambahkan di depan 15 digit lama
Orang pribadi non-penduduk dan instansi pemerintah 15 digit Angka 0 ditambahkan di depan 15 digit lama
Pemakaian di Coretax Tidak menjadi format utama Format yang digunakan sejak 1 Januari 2025
Identitas lokasi usaha Kode cabang pada tiga digit terakhir NITKU 22 digit

Contoh untuk badan: NPWP lama 01.234.567.8-901.000 menjadi 0012345678901000 dalam format 16 digit. Perbandingan lebih rinci ada di artikel NPWP 16 digit dan 15 digit.

Selama masa transisi, nomor 15 digit tetap dapat dipakai. Namun karena Coretax bekerja dengan 16 digit sejak 1 Januari 2025, sebaiknya Anda membiasakan format baru agar dokumen tidak ditolak sistem. Tahapan penerapannya dijelaskan DJP dalam enam tonggak penerapan layanan pajak berbasis NPWP 16 digit.

Bagaimana dengan NPWP Badan dan Cabang (NITKU)?

Badan usaha hanya memiliki satu NPWP, yaitu NPWP pusat, sedangkan cabang atau lokasi usaha diidentifikasi dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebanyak 22 digit. NITKU terdiri dari 16 digit NPWP ditambah 6 digit tambahan, dan fungsinya sebagai penanda lokasi, bukan identitas pajak yang berdiri sendiri.

Dalam praktiknya, NITKU penting ketika Anda menerbitkan faktur pajak atau bukti potong atas transaksi di lokasi tertentu. Misalnya, PT dengan kantor pusat di Jakarta dan gudang di Surabaya memakai satu NPWP, tetapi mencantumkan NITKU gudang Surabaya pada dokumen yang berkaitan dengan transaksi gudang tersebut.

Jika perusahaan Anda sebelumnya memiliki NPWP cabang terpisah, cek dan sesuaikan data lokasi usaha di akun Coretax. Panduan implementasi untuk badan usaha tersedia di artikel implementasi Coretax untuk wajib pajak badan.

Cara Mengecek dan Memvalidasi Nomor NPWP

Cara paling pasti untuk memvalidasi nomor NPWP adalah login ke akun Coretax DJP dan mencocokkan data pada Profil Saya dengan dokumen yang Anda miliki. Validasi juga bisa dilakukan melalui layanan resmi DJP seperti Kring Pajak 1500200 atau KPP terdaftar.

  1. Login ke akun Coretax DJP dengan User ID (NIK untuk orang pribadi, 16 digit NPWP untuk badan).
  2. Buka menu Portal Saya, lalu pilih Profil Saya.
  3. Cocokkan nomor, nama, dan alamat dengan KTP atau akta pendirian.
  4. Jika ada perbedaan data, ajukan perubahan data melalui Coretax atau hubungi KPP terdaftar.

Untuk transaksi dengan mitra usaha, validasi NPWP lawan transaksi sebelum menerbitkan faktur pajak atau bukti potong. Langkah ini mencegah dokumen tidak sah atau penolakan oleh sistem.

Bagaimana Jika Nomor NPWP Tidak Ditemukan atau Tidak Sesuai?

Jika nomor NPWP tidak ditemukan atau tidak sesuai, langkah pertama adalah memastikan jenis wajib pajak Anda, lalu mengecek akun Coretax atau menghubungi KPP. Orang pribadi biasanya cukup memakai NIK, sementara badan perlu menelusuri NPWP lama dari SKT, SPT, atau akta pendirian.

  • Orang pribadi merasa belum punya NPWP: cek apakah NIK sudah aktif sebagai NPWP lewat Coretax atau layanan DJP. Bila belum, lakukan pendaftaran sesuai ketentuan.
  • NIK tidak terdaftar: pastikan data kependudukan sudah valid di Dukcapil, lalu hubungi KPP bila masalah berlanjut.
  • Badan lupa NPWP: telusuri dari SKT, SPT, atau bukti potong lama, lalu tambahkan angka 0 di depan nomor 15 digit.
  • Data berbeda dengan kartu lama: ikuti data di Coretax dan ajukan pembaruan data bila perlu.
  • NPWP yang sudah tidak dipakai: pelajari prosedur penghapusan NPWP melalui Coretax.

Dasar Hukum Perubahan Format NPWP

Perubahan format NPWP diatur dalam PMK 112/2022 sebagaimana diubah dengan PMK 136/2023, serta PER-6/PJ/2024 sebagai ketentuan pelaksanaannya. Peraturan ini menetapkan NIK sebagai NPWP orang pribadi penduduk dan penambahan angka 0 untuk wajib pajak lain, termasuk badan.

Regulasi pelaksanaan Coretax sendiri mengacu pada PMK 81/2024. Untuk gambaran sistem secara umum, baca penjelasan Coretax System.

Kesalahan Umum Terkait Nomor NPWP

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah memakai nomor 15 digit lama untuk orang pribadi, lupa menambahkan angka 0 pada NPWP badan, atau salah menulis NITKU pada dokumen cabang. Kesalahan kecil ini dapat membuat dokumen perpajakan tidak valid.

  • Memasukkan nomor kartu NPWP lama padahal seharusnya NIK.
  • Menulis 15 digit pada kolom yang meminta 16 digit.
  • Salah memakai nomor NPWP pusat pada transaksi yang seharusnya mencantumkan NITKU lokasi.
  • Tidak memperbarui data lawan transaksi setelah mereka berpindah KPP atau mengubah data.
  • Menyalin nomor dari dokumen lama tanpa cek ke Coretax.

Mengapa Akurasi Nomor NPWP pada Faktur dan Bukti Potong Penting?

Nomor NPWP yang salah atau tidak valid pada faktur pajak dan bukti potong dapat membuat dokumen ditolak sistem, kredit pajak tidak bisa diklaim, dan pemotongan dilakukan dengan tarif lebih tinggi. Karena itu, validasi nomor perlu menjadi bagian dari proses administrasi rutin.

Contohnya, untuk PPh 21, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai pemotongan dengan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal sesuai UU PPh. Untuk jenis pajak lain seperti PPh 23 atau PPh 22, tarif bagi pihak tanpa NPWP juga dapat lebih tinggi, sehingga cek ketentuan terbaru pada peraturan yang relevan sebelum memotong.

Bagi bisnis, bukti potong yang tidak sesuai membuat mitra usaha kesulitan mengkreditkan pajaknya. Hal serupa terjadi pada Faktur Pajak: NPWP pembeli yang tidak sesuai dapat berujung pada pembetulan dokumen dan keterlambatan administrasi. Panduan impor faktur ke Coretax tersedia di artikel impor faktur pajak Coretax.

Untuk membantu tim keuangan menerbitkan faktur dengan data NPWP yang tepat, OnlinePajak menyediakan e-Faktur Coretax di OnlinePajak yang dapat membantu mengelola dokumen pajak bisnis dengan lebih rapi.

FAQ

Apakah NIK sama dengan NPWP?

Untuk wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia, ya. NIK 16 digit pada KTP berfungsi sebagai NPWP dalam sistem DJP, termasuk di Coretax.

Apakah NPWP 15 digit masih berlaku?

Nomor 15 digit masih dapat dipakai selama masa transisi, tetapi Coretax menggunakan format 16 digit sejak 1 Januari 2025. Gunakan format 16 digit untuk menghindari penolakan dokumen.

Bagaimana mengubah NPWP 15 digit badan menjadi 16 digit?

Tambahkan angka 0 di depan 15 digit NPWP lama. Misalnya 01.234.567.8-901.000 menjadi 0012345678901000.

Apa itu NITKU dan apakah sama dengan NPWP cabang?

NITKU adalah Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebanyak 22 digit yang menandai lokasi usaha. NITKU bukan NPWP cabang yang berdiri sendiri, karena badan hanya memiliki satu NPWP pusat.

Di mana melihat nomor NPWP di Coretax?

Login ke Coretax DJP, lalu buka menu Portal Saya dan pilih Profil Saya untuk melihat nomor yang tercatat.

Apa akibatnya jika salah menulis NPWP di faktur atau bukti potong?

Dokumen dapat ditolak sistem atau perlu dibetulkan, kredit pajak lawan transaksi bisa terhambat, dan pemotongan dapat dilakukan dengan tarif lebih tinggi bila NPWP dianggap tidak valid.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak