PPh Pasal 22 adalah pungutan pajak penghasilan yang dipungut di muka oleh pihak tertentu atas transaksi barang, seperti impor, pembelian oleh pemerintah dan BUMN, atau penjualan komoditas tertentu. Pajaknya pada umumnya bukan pajak final, melainkan uang muka yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan pihak yang dipungut.
Aturan tarif PPh 22 tersebar di beberapa peraturan, dengan PMK 51/2025 sebagai rujukan utama untuk banyak objeknya. Pada 2026 muncul pula pemungutan PPh 22 atas transaksi marketplace berdasarkan PMK 37/2025. Artikel ini merangkum pengertian, siapa pemungut dan yang dipungut, tarif per objek, contoh hitung, perbedaan dengan PPh 23 dan PPh 4 ayat (2), serta cara menyetor dan melaporkannya lewat Coretax.
Quick Answer: Apa Itu PPh Pasal 22?
PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak penghasilan di muka atas transaksi tertentu, misalnya impor barang, pembelian oleh bendahara pemerintah dan BUMN, penjualan hasil produksi industri tertentu, serta transaksi marketplace. Tarifnya beragam menurut objek dan dasar hukumnya; contohnya 1,5% dari harga pembelian (tanpa PPN) untuk pembelian oleh pemerintah dan BUMN, dan 0,5% dari omzet untuk pungutan marketplace. PPh 22 umumnya dapat dikreditkan, dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 melalui SPT Masa PPh Unifikasi.
Pembaruan 20 Oktober 2026: menurut DJP, pemungutan PPh 22 marketplace berdasarkan PMK 37/2025 mulai berlaku 1 Oktober 2026. Sebelumnya beredar laporan bahwa pemungutan dimulai 1 Agustus 2026, sehingga pastikan Anda merujuk pada informasi resmi DJP.
Apa Itu PPh Pasal 22 dan Mengapa Dipungut di Muka?
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut pada saat transaksi terjadi, sebelum penghasilan sebenarnya dilaporkan dalam SPT Tahunan. Tujuannya adalah mengamankan penerimaan negara lebih awal dan mencatat transaksi pada titik yang mudah diawasi, seperti pintu masuk barang impor atau pembayaran dari kas pemerintah.
Karena sifatnya uang muka, PPh 22 yang telah dipungut menjadi kredit pajak bagi pihak yang dipungut. Jika kredit melebihi pajak terutang dalam SPT Tahunan, kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikompensasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Konsep umum pajak penghasilan dapat dilihat pada artikel OnlinePajak tentang PPh atas barang.
Siapa Pemungut dan Siapa yang Dipungut PPh 22?
Pemungut PPh 22 adalah pihak yang ditunjuk peraturan, sedangkan yang dipungut adalah pihak yang bertransaksi dengan mereka. Penunjukan ini dilakukan karena pemungut berada pada posisi strategis dalam rantai transaksi.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memungut PPh 22 atas impor barang.
- Bendahara pemerintah (pusat dan daerah) memungut atas pembelian barang dari rekanan.
- BUMN dan anak usahanya memungut atas pembelian barang dalam kondisi tertentu.
- Badan usaha tertentu seperti produsen atau penyalur komoditas strategis (misalnya BBM, semen, kertas, baja, otomotif, farmasi) memungut atas penjualan kepada pembeli.
- Pemungut yang ditunjuk DJP, termasuk penyelenggara marketplace untuk transaksi pedagang, sejak ketentuan PMK 37/2025 berlaku.
Yang dipungut bisa orang pribadi maupun badan, baik importir, rekanan pemerintah, distributor, maupun pedagang online. Daftar lengkap pemungut dan objek berada di peraturan menteri keuangan terkait; ringkasan terbaru ada di tulisan DDTCNews bagian 1 dan bagian 2.
Berapa Tarif PPh 22 Menurut PMK 51/2025?
Tarif PPh 22 ditentukan menurut jenis objeknya, dan PMK 51/2025 memuat banyak di antaranya. Tabel berikut meringkas tarif yang umum dijumpai; periksa lampiran PMK untuk rincian barang dan syarat lengkapnya.
Tarif PPh 22 Impor
Tarif PPh 22 impor bergantung pada jenis barang dan apakah importir memiliki Angka Pengenal Importir (API). Dasar pengenaannya umumnya nilai impor, yaitu nilai CIF ditambah bea masuk dan pungutan pabean lain.
| Objek impor | Tarif |
|---|---|
| Barang tertentu menurut lampiran PMK | 10%, 7,5%, atau 0,5% sesuai lampiran |
| Barang lain oleh importir ber-API | 2,5% dari nilai impor |
| Barang lain oleh importir tanpa API | 7,5% dari nilai impor |
| Barang yang tidak dikuasai (dilelang) | 7,5% dari harga lelang |
| Emas batangan | 0,25% |
Tarif PPh 22 Ekspor, Pemerintah, BUMN, dan Pembelian Bahan Baku
| Objek | Tarif | Dasar pengenaan |
|---|---|---|
| Ekspor batu bara dan mineral tertentu | 1,5% | Nilai FOB |
| Pembelian oleh bendahara pemerintah dan BUMN | 1,5% | Harga pembelian tanpa PPN (ambang sekitar Rp2 juta per transaksi) |
| Pembelian hasil pertanian dan kehutanan belum diolah | 0,25% | Harga pembelian |
| Pembelian hasil pertambangan | 1,5% | Harga pembelian |
Tarif PPh 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu
| Barang | Tarif |
|---|---|
| BBM | 0,25% atau 0,3% menurut jenis penjual |
| Gas dan pelumas | 0,3% |
| Semen | 0,25% |
| Kertas | 0,1% |
| Baja | 0,3% |
| Otomotif | 0,45% |
| Farmasi | 0,3% |
Tarif Lain di Luar PMK 51/2025
Beberapa objek PPh 22 diatur dalam peraturan lain. Barang yang tergolong sangat mewah dikenai 1% atau 5% menurut PMK 253/2008 sebagaimana diubah dengan PMK 92/2019. Transaksi aset kripto dikenai 0,21% untuk transaksi domestik dan 1% bila melalui penyelenggara asing menurut PMK 50/2025. Pembelian pulsa dan kartu perdana mengikuti PMK 6/2021 dengan tarif 0,5%, sedangkan transaksi pengadaan pemerintah melalui marketplace pengadaan mengikuti PMK 58/2022 dengan tarif 0,5%.
Tarif untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP umumnya lebih tinggi dari tarif normal. Besarnya berbeda per objek, jadi periksa lampiran PMK 51/2025 untuk angka pastinya sebelum memungut.
Contoh Perhitungan PPh 22
Dua contoh berikut menunjukkan cara membaca dasar pengenaan dan menerapkan tarif. Angkanya ilustrasi dan memakai tarif pada tabel di atas.
Contoh 1: Pembelian oleh Instansi Pemerintah
Sebuah CV menjual perlengkapan kantor kepada instansi pemerintah dengan harga Rp22.200.000 termasuk PPN 11%. Dasar pengenaan pajak adalah harga tanpa PPN, yaitu Rp22.200.000 dibagi 1,11, atau Rp20.000.000. PPh 22 yang dipungut bendahara adalah 1,5% x Rp20.000.000 = Rp300.000.
Pungutan ini menjadi kredit pajak bagi CV pada SPT Tahunan, selama CV menerima bukti pungut yang sah.
Contoh 2: Impor oleh Importir Ber-API dan Tanpa API
Barang impor bernilai CIF Rp500.000.000 dengan bea masuk Rp25.000.000, sehingga dasar pengenaan PPh 22 adalah Rp525.000.000. Perbedaan tarif karena status API terlihat jelas.
| Status importir | Tarif | PPh 22 impor |
|---|---|---|
| Ber-API | 2,5% | Rp13.125.000 |
| Tanpa API | 7,5% | Rp39.375.000 |
Selisih sekitar Rp26 juta ini bersifat uang muka yang dapat dikreditkan, tetapi mempengaruhi arus kas importir. Karena itu, kepemilikan API menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha yang rutin mengimpor.
Bagaimana PPh 22 Marketplace Berdasarkan PMK 37/2025?
PPh 22 marketplace adalah pemungutan pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang, tidak termasuk PPN dan PPnBM, yang dilakukan penyelenggara marketplace yang ditunjuk DJP. Menurut DJP, pemungutan ini dimulai 1 Oktober 2026 berdasarkan PMK 37/2025, sebagaimana tercantum pada informasi di situs DJP.
Pedagang orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta per tahun dikecualikan dari pungutan dengan menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace. Sebagai contoh, penjualan Rp2.000.000 yang terkena pungutan menghasilkan PPh 22 sebesar 0,5% x Rp2.000.000 = Rp10.000.
DJP menetapkan marketplace pemungut melalui keputusan bertanggal 24 September 2026, yang dilaporkan mencakup antara lain Shopee, Tokopedia (GoTo), dan Blibli (Ecart). Daftar resmi dan perkembangannya sebaiknya dicek langsung pada DJP. Perkembangan sebelumnya, termasuk rencana tanggal 1 Agustus 2026, diberitakan dalam laporan Bisnis.com.
PPh 22 yang dipungut dapat dikreditkan pada SPT Tahunan, atau dimanfaatkan untuk melunasi PPh final yang terutang. Rincian bentuk dan lokasi bukti pungut yang diterima pedagang belum dapat dipastikan dari sumber yang tersedia, sehingga pedagang sebaiknya memeriksa notifikasi dan dokumen dari marketplace masing-masing.
Apa Bedanya PPh 22, PPh 23, dan PPh 4 Ayat (2)?
PPh 22 dipungut atas transaksi barang tertentu, PPh 23 dipotong atas jasa dan penghasilan modal tertentu, sedangkan PPh 4 ayat (2) bersifat final atas jenis penghasilan tertentu. Ketiganya sering tertukar karena sama-sama dipotong atau dipungut pihak lawan transaksi.
| Aspek | PPh 22 | PPh 23 | PPh 4 ayat (2) |
|---|---|---|---|
| Objek utama | Impor, pembelian oleh pemerintah dan BUMN, penjualan komoditas tertentu, marketplace | Jasa tertentu, dividen, bunga, royalti, hadiah | Penghasilan tertentu seperti sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi |
| Sifat pajak | Umumnya uang muka (kredit pajak) | Uang muka (kredit pajak) | Final |
| Contoh tarif | 1,5% pembelian pemerintah; 0,5% marketplace | 2% atas jasa; 15% atas dividen, bunga, royalti, hadiah | 10% atas sewa tanah dan bangunan |
| Dikreditkan di SPT Tahunan | Ya, umumnya | Ya | Tidak |
Contoh sederhana: membeli barang dari rekanan pemerintah dikenai PPh 22, membayar jasa konsultan dikenai PPh 23, dan membayar sewa gedung dikenai PPh 4 ayat (2). Pilihan pasal mengikuti jenis transaksi, bukan preferensi pembayar.
Bagaimana Cara Menyetor dan Melaporkan PPh 22 di Coretax?
PPh 22 disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh Unifikasi atau e-Bupot Unifikasi di Coretax DJP. Pemungut yang telat dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan.
- Login ke Coretax DJP menggunakan akun wajib pajak pemungut.
- Buka menu bukti potong atau pungut unifikasi, lalu buat dokumen untuk transaksi yang dipungut.
- Isi identitas pihak yang dipungut, objek, dasar pengenaan, dan tarif.
- Buat kode billing, lalu bayar melalui kanal pembayaran yang tersedia. Panduan serupa untuk PPh 21 ada di artikel kode billing di Coretax.
- Laporkan SPT Masa PPh Unifikasi sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.
- Berikan bukti pungut kepada pihak yang dipungut agar dapat dikreditkan.
Nama menu dan tampilan Coretax dapat berubah, jadi gunakan langkah di atas sebagai panduan umum dan ikuti petunjuk terbaru pada sistem. Untuk deposit pajak, lihat cara deposit pajak di Coretax.
Bagaimana Mengkreditkan PPh 22 di SPT Tahunan?
PPh 22 yang telah dipungut dikreditkan pada SPT Tahunan sebagai pengurang pajak terutang, dengan bukti pungut sebagai dokumen pendukung. Jika total kredit pajak lebih besar dari pajak terutang, wajib pajak berada pada posisi lebih bayar.
Agar kredit sah, pastikan NPWP, nama, dan nilai pada bukti pungut sama dengan data Anda. Selisih kecil seperti salah NPWP atau salah periode dapat membuat kredit sulit diakui, jadi arsipkan bukti dengan rapi dan cocokkan dengan pembukuan setiap bulan.
Kesalahan Umum terkait PPh 22
- Memakai dasar pengenaan harga termasuk PPN padahal seharusnya tanpa PPN.
- Menyamakan PPh 22 dengan PPh 23 sehingga salah menyetor atau salah membuat bukti.
- Mengabaikan status API pada impor sehingga tarif yang dipakai tidak sesuai.
- Tidak meminta atau menyimpan bukti pungut sebagai dasar kredit pajak.
- Telat menyetor atau melapor sehingga muncul sanksi administratif.
- Menganggap pungutan marketplace sebagai pajak final, padahal dapat dikreditkan menurut ketentuan.
Untuk bisnis yang rutin menerbitkan bukti potong dan pungut dalam jumlah banyak, e-Bupot OnlinePajak dapat membantu membuat dan melaporkan dokumen secara lebih terstruktur.
FAQ
Apakah PPh 22 bersifat final?
Pada umumnya tidak. PPh 22 adalah uang muka yang dapat dikreditkan pada SPT Tahunan, kecuali ada ketentuan khusus yang menetapkannya final untuk objek tertentu.
Siapa yang wajib memungut PPh 22?
Pihak yang ditunjuk peraturan, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor, bendahara pemerintah, BUMN, badan usaha tertentu, dan marketplace yang ditunjuk DJP.
Kapan PPh 22 harus disetor dan dilaporkan?
Disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh Unifikasi atau e-Bupot Unifikasi.
Berapa tarif PPh 22 marketplace?
0,5% dari peredaran bruto tanpa PPN dan PPnBM. Pedagang orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta per tahun dapat dikecualikan dengan surat pernyataan.
Kapan PPh 22 marketplace mulai berlaku?
Menurut DJP, pemungutan dimulai 1 Oktober 2026. Sempat beredar laporan bahwa mulai 1 Agustus 2026, sehingga rujuk informasi resmi DJP.
Apa beda PPh 22 impor ber-API dan tanpa API?
Untuk barang di luar lampiran khusus, importir ber-API dikenai 2,5% dari nilai impor, sedangkan yang tanpa API dikenai 7,5%.
Apakah PPh 22 yang dipungut bisa diminta kembali?
PPh 22 dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. Jika kredit melebihi pajak terutang, kelebihannya dapat diminta kembali atau dikompensasikan sesuai ketentuan.