Kapan Faktur Pajak Diterbitkan? Ketentuan dan Batas Waktu Terbaru

Penerbitan Faktur Pajak memiliki waktu dan ketentuan tersendiri. Penerbitan Faktur Pajak harus sesuai dengan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kepatuhan pajak perpajakan dan menghindari sanksi administratif di masa depan. Artikel ini akan membahas kapan waktu penerbitan, batas waktunya, hingga ketentuan yang Wajib Pajak butuhkan.
Exclude PPN dalam Transaksi: Pengertian dan Cara Hitungnya

Dalam transaksi bisnis, sering muncul istilah exclude PPN dalam lembaran invoice. Maka, bagaimana cara menghitung PPN atas transaksi tersebut?
e-Faktur Coretax Tersedia di OnlinePajak: Temukan Solusi Mudah Kelola Pajak Bisnis Anda

Solusi pengelolaan pajak yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan utama pelaku bisnis, maka pemerintah menciptakan inovasi e-Faktur Coretax. Sistem baru ini diutamakan untuk pengelolaan faktur pajak elektronik. Kini, e-Faktur Coretax juga telah terintegrasi di OnlinePajak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam penerbitan dan pelaporan faktur pajak. Artikel ini akan membahas lebih lanjut seputar e-Faktur Coretax di OnlinePajak.
Update e-Faktur 4.0: Panduan & Fitur Baru yang Harus Diketahui PKP

Seiring berjalannya waktu, aplikasi e-Faktur mengalami pembaruan, sehingga kini hadir dengan versi terbaru yakni e-Faktur 4.0. Lalu, apa saja yang baru pada update kali ini? Dan, Bagaimana pengaruhnya bagi PKP? Simak ulasan lengkapnya di artikel ini.
e-Faktur Desktop Kembali Aktif: Buat Faktur Pajak Anda, Sekarang!

Demi mempermudah penerbitan faktur pajak, DJP merilis pengumuman dan keputusan resmi yang menyatakan PKP dapat menggunakan kembali e-Faktur Desktop. Simak pembahasan lengkapnya di sini.
Cara Update Sertifikat Elektronik e-Faktur di OnlinePajak

Memperbarui sertifikat digital menjadi kewajiban perusahaan untuk keperluan penggunaan e-Faktur maupun fitur perpajakan lainnya. Artikel ini akan membahas bagaimana cara update sertifikat elektronik e-Faktur di OnlinePajak secara menyeluruh.
Langkah-Langkah Input Nota Retur Faktur Pajak di OnlinePajak

Di OnlinePajak, Anda dapat melakukan input nota retur faktur pajak. Ini terjadi ketika ada barang kena pajak yang dikembalikan oleh pembeli dengan alasan tertentu. Nota retur ini dapat menjadi pengurang pajak keluaran yang terutang. Lalu, bagaimana caranya? Simak langkah-langkah serta penjelasannya di artikel ini.
Langkah-Langkah Membuat Draft Faktur Pajak di OnlinePajak, Simak Selengkapnya!

Wajib pajak badan usaha dapat memanfaatkan fitur CSV import untuk membuat draft faktur pajak di OnlinePajak. Pembuatan faktur pajak jadi lebih mudah dan lebih cepat.
3 Hal yang Perlu Dipertimbangkan Perusahaan Saat akan Mengotomatisasi Proses Bisnis

Sebelum beralih dari proses manual ke otomatisasi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pelaku usaha. Mulai dari kemampuan integrasi yang dimiliki suatu teknologi dan implementasinya dengan ekosistem internal, layanan dukungan yang diberikan oleh suatu provider, hingga dampaknya pada kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memiliki penyedia layanan otomatisasi proses bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi perusahaan.
Aplikasi Host to Host & Penerapannya dalam e-Faktur OnlinePajak

Aplikasi host-to-host telah diterapkan dalam berbagai bidang teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu contohnya adalah penerapan aplikasi host-to-host pada pembuatan faktur pajak elektronik atau e-Faktur. Dengan adanya sistem ini, pembuatan faktur pajak dapat menjadi lebih praktis dan cepat sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Tidak hanya itu, aplikasi host-to-host menawarkan sistem yang aman serta lebih terintegrasi.
Kode Aktivasi e-Faktur: Status Terkini di Era Coretax

Kode aktivasi e-Faktur merupakan rangkaian huruf dan angka yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengaktivasi e-Faktur desktop. Untuk mendapatkan kode ini, PKP harus membuat surat permintaan dan mengirimkannya ke DJP.
PPN 12% Berlaku Kapan? Aturan PMK 131/2024 dan Cara Hitungnya

PPN 12% resmi berlaku per tanggal 1 Januari 2025. Tarif baru PPN ini akan dikenakan pada barang dan jasa mewah saja. Atas dampak kenaikan PPN, Pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat, seperti bantuan pangan dan pembebasan PPh.