Pajak hadiah berapa persen sering ditanyakan pemenang undian, lomba, maupun karyawan yang menerima bonus atau penghargaan dari perusahaan. Jawabannya tidak tunggal, tarif pajak hadiah berbeda-beda tergantung jenis hadiah dan siapa penerimanya. Artikel ini merangkum tarif lengkap berdasarkan kategori hadiah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015, lengkap dengan contoh perhitungan dan cara membuat bukti potongnya.
Ringkasan singkat: Hadiah undian dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) final sebesar 25% dari nilai bruto. Hadiah perlombaan/kegiatan untuk penerima orang pribadi dalam negeri dikenai PPh Pasal 21 dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh (5%–35%). Untuk penerima wajib pajak luar negeri, dikenai PPh Pasal 26 sebesar 20% (atau sesuai P3B). Untuk penerima wajib pajak badan, dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% dari nilai bruto. Dasar hukum utamanya adalah PER-11/PJ/2015.
Tarif Pajak Hadiah Berdasarkan Jenisnya (Undian, Perlombaan, Penghargaan)
| Jenis Hadiah | Contoh | Jenis Pajak | Tarif |
|---|---|---|---|
| Hadiah undian | Undian tabungan bank, promo “beli-menang”, kuis TV | PPh Pasal 4 ayat (2), final | 25% dari nilai bruto |
| Hadiah perlombaan (WP OP dalam negeri) | Lomba menulis, olahraga, musik, kompetisi profesional | PPh Pasal 21, tarif Pasal 17 | Progresif 5%–35% (tergantung total penghasilan) |
| Hadiah perlombaan (WP luar negeri) | Kompetisi internasional dengan peserta WNA | PPh Pasal 26 | 20% dari nilai bruto (atau sesuai P3B) |
| Hadiah kegiatan/penghargaan (WP Badan/BUT) | Penghargaan mitra bisnis, bonus pencapaian target agen | PPh Pasal 23 | 15% dari nilai bruto |
Kategori “hadiah kegiatan” mencakup hadiah yang diberikan sehubungan dengan suatu kegiatan yang dilakukan penerima hadiah, misalnya bonus pencapaian target penjualan kepada agen atau mitra bisnis, berbeda dengan hadiah perlombaan yang diberikan melalui kompetisi atau adu ketangkasan.
Aturan Khusus: Penerima Tanpa NPWP
Untuk hadiah perlombaan/kegiatan yang dikenai PPh Pasal 21, jika penerima tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif normal Pasal 17 UU PPh. Sebagai contoh, jika tarif normal 5%, penerima tanpa NPWP dikenai tarif 6% (5% x 120%).
Contoh Perhitungan Pajak Hadiah
Contoh 1 — Hadiah Undian: Seorang nasabah bank memenangkan undian tabungan senilai Rp100.000.000. Karena dikenai PPh Final 25%, pajak yang dipotong langsung oleh penyelenggara adalah 25% x Rp100.000.000 = Rp25.000.000. Nasabah menerima hadiah bersih Rp75.000.000, dan kewajiban pajaknya selesai (final, tidak perlu dilaporkan lagi sebagai penghasilan tambahan di SPT Tahunan).
Contoh 2 — Hadiah Lomba: Seseorang memenangkan lomba desain grafis dan menerima hadiah Rp20.000.000, ber-NPWP, tanpa penghasilan lain dalam tahun tersebut. Menggunakan tarif progresif Pasal 17: lapisan pertama sampai Rp60.000.000 dikenai 5%, sehingga PPh terutang = 5% x Rp20.000.000 = Rp1.000.000. Jika penerima sudah memiliki penghasilan tetap lainnya, nilai hadiah digabung dengan penghasilan tahunan dan dihitung ulang total PPh terutangnya saat SPT Tahunan.
Contoh 3 — Bonus Pencapaian Target ke Mitra Bisnis (Badan): Perusahaan memberi bonus pencapaian target Rp30.000.000 kepada agen berbentuk PT. Karena penerima adalah WP Badan, dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% x Rp30.000.000 = Rp4.500.000, dipotong oleh perusahaan pemberi bonus dan dibuatkan bukti potong.
Dasar Hukum dan Definisi Kategori Hadiah
Ketentuan pajak hadiah diatur secara khusus dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan, yang membagi hadiah menjadi empat kategori berdasarkan cara perolehannya:
| Kategori | Definisi |
|---|---|
| Hadiah undian | Hadiah dengan nama dan bentuk apa pun yang diberikan melalui cara undian |
| Hadiah/penghargaan perlombaan | Diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan |
| Hadiah sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan | Diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan penerima hadiah |
| Penghargaan | Diberikan sehubungan dengan prestasi tertentu, misalnya penemuan atau kesetiaan kerja |
Perbedaan kategori ini penting karena menentukan jenis pajak dan tarif yang berlaku. Hadiah undian selalu final 25% tanpa memandang siapa penerimanya, sedangkan tiga kategori lainnya mengikuti status penerima (WP OP dalam negeri, WP Badan, atau WP luar negeri).
Hadiah dari Pekerjaan yang Digabung dengan Penghasilan Rutin
Khusus hadiah atau bonus yang diberikan pemberi kerja kepada karyawannya sendiri sehubungan dengan pekerjaan (misalnya bonus tahunan, insentif pencapaian target), perlakuannya berbeda dari hadiah perlombaan pihak eksternal. Nilai hadiah/bonus tersebut digabungkan dengan penghasilan gaji karyawan pada masa pajak yang bersangkutan dan dipotong PPh 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang sama dengan penghasilan rutin, bukan dihitung terpisah dengan tarif Pasal 17.
Kewajiban Pemotongan dan Pelaporan
Pihak penyelenggara undian, kompetisi, atau pemberi hadiah/bonus wajib memotong pajak sebelum menyerahkan hadiah kepada penerima, membuat bukti potong, dan melaporkan SPT Masa PPh terkait. Untuk hadiah yang dikenai PPh Pasal 21 atau 23, bukti potong dibuat melalui sistem e-Bupot Coretax sesuai jenis PPh masing-masing.
| Jenis PPh Hadiah | Pembuat Bukti Potong | Modul e-Bupot |
|---|---|---|
| PPh Final 25% (undian) | Penyelenggara undian | e-Bupot Unifikasi (PPh 4 ayat 2) |
| PPh 21 (perlombaan, WP OP) | Penyelenggara lomba/kegiatan | e-Bupot PPh 21/26 |
| PPh 23 (WP Badan) | Pemberi hadiah/bonus | e-Bupot Unifikasi |
| PPh 26 (WP luar negeri) | Penyelenggara kompetisi | e-Bupot Unifikasi (submenu BPNR) |
Kesalahan Umum Terkait Pajak Hadiah
- Menyamaratakan semua hadiah dengan tarif 25%: tarif 25% hanya berlaku untuk hadiah undian, bukan untuk hadiah perlombaan atau bonus kegiatan yang memiliki tarif berbeda.
- Tidak memotong pajak untuk hadiah berupa barang: hadiah dalam bentuk barang (misalnya mobil atau elektronik) tetap dikenai pajak berdasarkan nilai pasar wajar barang tersebut, bukan hanya hadiah tunai.
- Lupa membuat bukti potong meski hadiah kecil: kewajiban membuat bukti potong tetap berlaku berapa pun nilai hadiahnya, selama merupakan objek pajak sesuai UU PPh.
- Salah kategori penerima: memotong dengan tarif PPh 21 padahal penerima adalah badan usaha yang seharusnya dikenai PPh 23.
Pertanyaan Umum Seputar Pajak Hadiah
Berapa persen pajak hadiah undian?
Hadiah undian dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final sebesar 25% dari nilai bruto hadiah, dipotong langsung oleh penyelenggara sebelum hadiah diserahkan.
Apakah hadiah dari perusahaan ke karyawan kena pajak?
Ya. Bonus atau hadiah dari perusahaan kepada karyawan tetap termasuk objek PPh Pasal 21 dan digabungkan dengan penghasilan gaji bulanan karyawan tersebut dalam penghitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif yang berlaku, bukan dikenai tarif terpisah.
Apa beda tarif pajak hadiah undian dan hadiah lomba?
Hadiah undian dikenai tarif final tunggal 25% dari nilai bruto. Hadiah lomba untuk penerima WP OP dalam negeri dikenai tarif progresif Pasal 17 (5%–35%) sesuai total penghasilan kena pajak penerima, bukan tarif tunggal.
Bagaimana jika hadiah berupa barang, bukan uang tunai?
Hadiah berupa barang tetap dikenai pajak berdasarkan nilai pasar wajar barang tersebut. Pajak umumnya dilunasi oleh penyelenggara sebelum barang diserahkan kepada pemenang.
Siapa yang wajib memotong pajak atas hadiah?
Pihak penyelenggara undian, kompetisi, atau pemberi hadiah/bonus wajib memotong pajak sebelum menyerahkan hadiah, membuat bukti potong melalui e-Bupot, dan melaporkan SPT Masa PPh terkait.
Setelah memahami tarif pajak hadiah, langkah berikutnya adalah membuat bukti potong yang sesuai — pelajari cara lengkapnya di panduan e-Bupot untuk semua jenis PPh.
Kelola Bukti Potong Pajak Hadiah Lebih Mudah di OnlinePajak
Sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak, OnlinePajak membantu perusahaan dan penyelenggara kegiatan membuat bukti potong pajak hadiah — baik PPh Final undian, PPh 21 perlombaan, maupun PPh 23 bonus kegiatan — dalam satu platform yang terintegrasi dengan Coretax, sehingga proses pemotongan dan pelaporan menjadi lebih cepat dan minim risiko salah kategori tarif.
Referensi resmi: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.