Pajak E-Commerce Berlaku April 2019, Ini 4 Hal yang Harus Dipelajari Pebisnis Online

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Pajak e-commerce dan Kepatuhan Pajak

Peraturan mengenai pajak e-commerce akhirnya terbit pada 31 Desember 2018 yang lalu. Para penyedia platform e-commerce dan pelaku jual-beli online yang bernaung di dalamnya kini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Perlu Anda ketahui, kebijakan pajak e-commerce yang berlaku efektif pada 1 April 2019 ini memiliki IV bab dan 15 pasal yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur pemungutan pajak untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak dari pelaku bisnis online yang selama ini bergerak melalui platform marketplace, online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial.

Oleh karena itu, bagi Anda pelaku bisnis online, khususnya pedagang atau penyedia jasa yang selama ini bertransaksi secara online, wajib mempelajari sekaligus menyiapkan diri sebelum peraturan pajak e-commerce ini terbit.

Nah, untuk membantu Anda menghadapi peraturan anyar ini, berikut 4 hal yang harus dipelajari dan dimiliki pelaku bisnis online menjelang diberlakukannya kebijakan pajak e- commerce.

Cara Buat NPWP Secara Online

Berdasarkan pasal 3 ayat 6 dan 7 PMK Nomor 210/PMK.010/2018 pedagang atau penyedia jasa yang bertransaksi secara elektronik wajib menyerahkan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Bagi Anda yang belum memiliki NPWP karena tidak sempat datang ke KPP, jangan khawatir sebab sekarang sudah ada layanan pembuatan NPWP online. Cukup siapkan sejumlah syarat seperti KTP, paspor dan KITAS/KITAP (untuk WNA) Anda bisa langsung mengajukan pembuatan NPWP melalui situs ereg pajak (https://ereg.pajak.go.id). Hanya butuh beberapa menit untuk buat akun dan mengisi informasi, pengajuan Anda pun selesai. Asyiknya lagi, NPWP akan dikirim ke alamat Anda.

Cara Dikukuhkan Sebagai PKP

Tidak sedikit pebisnis yang meraih kesuksesan dengan berjualan atau menyediakan jasa lewat dunia maya. Bila Anda termasuk salah satunya, apalagi jika memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar, maka Anda seharusnya mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Hal ini ditegaskan kembali oleh peraturan pajak e-commerce yang baru yakni pasal 3 ayat 9 PMK tentang pajak e-commerce.

Perlu Anda ketahui, salah satu kewajiban PKP adalah memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dan membuat faktur pajak atas transaksi tersebut.

Dan, jika Anda memiliki kriteria untuk dikukuhkan sebagai PKP namun tidak memungut dan membuat faktur pajak, maka Anda bisa dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui langkah dan syarat untuk mengajukan diri agar dikukuhkan sebagai PKP.

Yang perlu dilakukan untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah:

  1. Mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran PKP,
  2. Melengkapi sejumlah syarat seperti: fotokopi KTP (untuk WNI), fotokopi KITAS/KITAP (untuk WNA), Izin kegiatan usaha, surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah (sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa),
  3. Mengajukannya secara langsung ke KPP tempat Anda terdaftar.

Cara Menggunakan Aplikasi e-Faktur

Seperti disinggung di atas, salah satu kewajiban PKP adalah memungut PPN dan membuat faktur pajak. Perlu Anda ketahui, sejak 1 Juli 2016 seluruh PKP wajib membuat faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur.

Salah satu aplikasi e-Faktur yang dapat Anda gunakan adalah e-Faktur Desktop milik Ditjen Pajak. Di aplikasi e-Faktur tersebut, Anda dapat membuat berbagai jenis faktur pajak.

Aplikasi e-Faktur DJP juga menggratiskan layanannya sehingga Anda cukup mengunduh, menginstal  dan membuat faktur pajak yang Anda butuhkan.

Memiliki Nomor Seri Faktur Pajak

Untuk membuat faktur pajak, PKP membutuhkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dapat diperoleh melalui aplikasi e-Nofa. Namun, agar dapat mengakses e-Nofa, PKP wajib membuat dan memiliki sertifikat elektronik. Untuk mendapatkan sertifikat elektronik, pengurus PKP wajib mengajukan permohonan secara langsung ke KPP terdaftar.

Penting untuk diketahui, jumlah NSFP yang bisa diminta PKP sangat tergantung dari jumlah faktur komersial yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir. Misalnya, jika invoice yang diterbitkan mencapai 100 lembar, maka NSFP yang akan diberikan DJP mengikuti jumlah tersebut.

Kesimpulan

Demikianlah sejumlah hal yang harus dipahami dan dimiliki pedagang atau penyedia jasa yang selama ini bertransaksi secara online. Perlu diingat bahwa dengan adanya peraturan pajak e-commerce pemerintah akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sebagai pebisnis yang baik Anda harus mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Baca Juga

BUAT e-faktur DENGAN CEPAT & MUDAH!

✓ Hitung otomatis PPN
✓ Kirim e-Faktur ke email lawan transaksi
✓ Bayar pajak
✓ Lapor pajak

Langsung dari 1 aplikasi OnlinePajak