Batas waktu setor pajak adalah salah satu hal paling krusial yang wajib dipahami setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Telat menyetor pajak sehari saja sudah cukup membuat Anda terkena sanksi bunga, meski jumlah pajaknya kecil.
Sayangnya, banyak wajib pajak masih bingung membedakan batas waktu setor (pembayaran) dengan batas waktu lapor (pelaporan SPT), padahal keduanya adalah dua kewajiban yang berbeda dengan tenggat yang berbeda pula. Artikel ini merangkum batas waktu setor pajak per jenis pajak secara lengkap, berdasarkan aturan yang berlaku saat ini di sistem Coretax DJP, agar Anda bisa menjadikannya rujukan kapan pun dibutuhkan.
Ringkasan Cepat: Batas Waktu Setor Pajak per Jenis Pajak
Berikut ringkasan singkat batas waktu setor pajak yang berlaku sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, efektif per 1 Januari 2025 bersamaan dengan implementasi Coretax DJP. Simpan tabel ini sebagai acuan cepat.
| Jenis Pajak | Batas Waktu Setor | Batas Waktu Lapor (SPT Masa) |
|---|---|---|
| PPh Pasal 21/26 (pemotongan gaji karyawan) | Tanggal 15 bulan berikutnya | Tanggal 20 bulan berikutnya |
| PPh Pasal 23 (jasa, sewa, dividen, dll.) | Tanggal 15 bulan berikutnya | Tanggal 20 bulan berikutnya |
| PPh Pasal 25 (angsuran bulanan badan/OP) | Tanggal 15 bulan berikutnya | Tanggal 20 bulan berikutnya |
| PPh Pasal 4 ayat (2) Final (termasuk UMKM 0,5%) | Tanggal 15 bulan berikutnya | Tanggal 20 bulan berikutnya |
| PPN & PPnBM (bagi PKP) | Akhir bulan berikutnya, sebelum SPT Masa PPN dilaporkan | Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir |
Poin pentingnya: sejak PMK 81/2024 berlaku, hampir seluruh jenis PPh masa yang sebelumnya jatuh tempo tanggal 10 (seperti PPh 21 dan PPh 23) kini diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Batas waktu lapor SPT Masa tidak berubah, tetap tanggal 20. Jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur atau akhir pekan, pembayaran otomatis bergeser ke hari kerja berikutnya.
Dasar Hukum Batas Waktu Setor Pajak
Kewajiban dan batas waktu penyetoran pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Secara teknis, tata cara dan tanggal jatuh tempo pembayaran diatur lebih rinci dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), yang mencabut sebagian besar ketentuan dalam PMK-242/PMK.03/2014. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025.
Melalui Pasal 94 PMK 81/2024, pemerintah menyeragamkan batas waktu setor untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPh 26 menjadi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Ketentuan ini tidak berlaku untuk PPh 22 dan PPN/PPnBM impor yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena keduanya dilunasi bersamaan dengan dokumen kepabeanan.
Kalender Batas Waktu Setor Pajak Terbaru (Diperbarui Setiap Tahun)
Karena aturan perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu melalui PMK atau peraturan turunan lainnya, bagian ini kami perlakukan sebagai referensi hidup yang secara berkala kami tinjau ulang kesesuaiannya dengan regulasi terbaru bukan kalender statis yang terikat pada satu tahun kalender tertentu. Gunakan pola tanggal di bawah ini sebagai patokan setiap bulan, sepanjang tidak ada perubahan regulasi baru yang diumumkan resmi oleh DJP.
| No. | Jenis Pajak | Pola Batas Setor | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | PPh Pasal 21/26 | Tanggal 15 bulan berikutnya | Berlaku untuk pemotongan atas gaji, upah, honorarium karyawan/pihak lain |
| 2 | PPh Pasal 23 | Tanggal 15 bulan berikutnya | Atas jasa, sewa selain tanah/bangunan, royalti, bunga, dividen |
| 3 | PPh Pasal 25 | Tanggal 15 bulan berikutnya | Angsuran bulanan bagi badan maupun orang pribadi menjalankan usaha |
| 4 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) | Tanggal 15 bulan berikutnya | Termasuk PPh Final UMKM tarif 0,5% dan sewa tanah/bangunan |
| 5 | PPN & PPnBM (PKP umum) | Akhir bulan berikutnya, sebelum SPT Masa PPN disampaikan | Pembayaran wajib dilakukan sebelum atau bersamaan dengan pelaporan |
| 6 | PPN dipungut Bendaharawan | Tanggal 7 bulan berikutnya | Khusus pemungutan oleh instansi pemerintah |
Setiap awal tahun, sebaiknya Anda meninjau ulang tabel ini melalui situs resmi pajak.go.id atau notifikasi resmi dari Coretax, karena perubahan regulasi seperti PMK 81/2024 terbukti bisa menggeser pola tanggal jatuh tempo secara signifikan.
Batas Waktu Setor vs Batas Waktu Lapor: Apa Bedanya?
Ini adalah kebingungan paling umum di kalangan wajib pajak. Setor (bayar) dan lapor (SPT) adalah dua kewajiban terpisah dengan tenggat yang berbeda, meskipun sering berdekatan waktunya.
| Aspek | Batas Waktu Setor / Bayar | Batas Waktu Lapor SPT |
|---|---|---|
| Definisi | Tenggat menyetorkan uang pajak terutang ke kas negara | Tenggat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bukti pelaporan |
| Waktu umum | Tanggal 15 (PPh) atau akhir bulan (PPN) | Tanggal 20 (PPh) atau akhir bulan (PPN) |
| Sarana | Kode billing & e-billing di Coretax | e-SPT / e-Filing di Coretax |
| Sanksi telat | Bunga sesuai suku bunga acuan per bulan | Denda administrasi sesuai jenis SPT |
Jika kebutuhan Anda lebih spesifik pada sisi pelaporan SPT, silakan pelajari lebih lanjut mengenai batas waktu pelaporan SPT yang membahas tenggat lapor secara khusus, terpisah dari topik penyetoran yang dibahas di artikel ini.
Aturan Jika Jatuh Tempo Bertepatan dengan Hari Libur
Salah satu poin yang sering disalahpahami: jika tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional (termasuk cuti bersama), maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenai sanksi keterlambatan.
Namun perlu dicatat, aturan pergeseran ini hanya berlaku untuk tanggal jatuh tempo yang bertepatan dengan hari libur, bukan alasan untuk menunda pembayaran melewati hari kerja berikutnya tersebut. Jangan sampai keliru menafsirkan ini sebagai kelonggaran waktu tambahan.
Masa Berlaku Kode Billing di Coretax
Sejak sistem Coretax DJP resmi beroperasi mulai 1 Januari 2025, seluruh proses pembayaran dan penyetoran pajak, termasuk pembuatan kode billing dilakukan melalui sistem ini. Salah satu perubahan penting yang perlu diketahui adalah masa berlaku kode billing.
Melalui Pengumuman PENG-4/PJ/2025, DJP memperpanjang masa aktif kode billing dari sebelumnya 7 hari menjadi 14 hari (336 jam), berlaku untuk kode billing yang diterbitkan sejak 17 Desember 2025. Perpanjangan ini bertujuan mengantisipasi kegagalan pembayaran akibat kendala jaringan, proses administrasi, atau libur nasional.
Praktisnya, jika Anda membuat kode billing mendekati tanggal jatuh tempo, pastikan pembayaran tetap diselesaikan sebelum kode billing kedaluwarsa maupun sebelum tanggal jatuh tempo pajak itu sendiri — dua hal ini berjalan independen satu sama lain.
Sanksi Jika Terlambat Setor Pajak
Keterlambatan penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga per bulan sesuai suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan, dihitung sejak jatuh tempo hingga tanggal pembayaran, dengan bagian bulan dihitung penuh satu bulan.
Sanksi ini berbeda dengan sanksi keterlambatan pelaporan SPT, yang umumnya berupa denda administrasi dengan nominal tetap tergantung jenis SPT (Masa atau Tahunan). Kedua sanksi ini bisa berlaku bersamaan jika wajib pajak terlambat baik menyetor maupun melapor pada masa pajak yang sama.
Cara Memastikan Tidak Terlambat Setor Pajak
Mengingat banyaknya jenis pajak dengan tanggal jatuh tempo yang berdekatan setiap bulan, mengandalkan pengingat manual berisiko membuat Anda kehilangan momen penting, apalagi jika mengelola kewajiban pajak untuk banyak entitas atau karyawan sekaligus.
Di sinilah pentingnya sistem yang terintegrasi antara penghitungan, pembuatan kode billing, hingga pembayaran, agar seluruh proses penyetoran pajak bisa dipantau dalam satu alur kerja yang konsisten setiap bulannya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah batas waktu setor pajak berubah setiap tahun?
Batas waktu setor pajak tidak berubah setiap tahun secara otomatis, namun dapat berubah jika pemerintah menerbitkan peraturan baru, seperti yang terjadi melalui PMK 81/2024 yang menyeragamkan sebagian besar tenggat setor PPh menjadi tanggal 15 bulan berikutnya, efektif 1 Januari 2025. Karena itu, sebaiknya Anda selalu mengecek pembaruan regulasi setiap awal tahun pajak.
Apa bedanya batas waktu setor pajak dan batas waktu lapor pajak?
Batas waktu setor adalah tenggat membayar pajak terutang ke kas negara, sedangkan batas waktu lapor adalah tenggat menyampaikan SPT sebagai bukti pelaporan. Keduanya wajib dipenuhi terpisah meski umumnya berurutan dalam bulan yang sama.
Bagaimana jika tanggal jatuh tempo setor pajak jatuh pada hari libur atau akhir pekan?
Jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional termasuk cuti bersama, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenai sanksi keterlambatan.
Apa sanksi jika terlambat menyetor pajak?
Keterlambatan setor pajak dikenai sanksi bunga per bulan sesuai suku bunga acuan yang berlaku, dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dilakukan, dengan bagian bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.
Berapa lama masa berlaku kode billing di Coretax?
Sejak 17 Desember 2025, kode billing yang diterbitkan melalui Coretax berlaku selama 14 hari (336 jam) sesuai Pengumuman PENG-4/PJ/2025, lebih panjang dibandingkan ketentuan sebelumnya yang hanya 7 hari.
Apakah PPh Final UMKM 0,5% punya batas waktu setor yang sama dengan PPh lainnya?
Ya, PPh Final Pasal 4 ayat (2) termasuk PPh Final UMKM tarif 0,5% mengikuti pola batas setor yang sama dengan jenis PPh masa lainnya, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Mengelola banyak jenis pajak dengan tenggat yang berbeda-beda setiap bulan akan jauh lebih mudah jika didukung fitur kalender kepatuhan dan pengingat otomatis. OnlinePajak menyediakan alur kerja terintegrasi mulai dari penghitungan, pembuatan kode billing, hingga pembayaran melalui PajakPay, sehingga Anda bisa memantau seluruh kewajiban setor pajak dalam satu tempat tanpa khawatir terlewat.
Untuk pembahasan lebih dalam mengenai jenis pajak tertentu, Anda juga dapat mempelajari ketentuan PPh Pasal 25, PPh Final UMKM 0,5%, serta panduan penggunaan sistem Coretax DJP yang kini menjadi kanal utama pembayaran dan pelaporan pajak.
Sumber rujukan resmi: Direktorat Jenderal Pajak – Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Pengumuman DJP PENG-4/PJ/2025 tentang Perpanjangan Masa Aktif Kode Billing, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.