BLT ketenagakerjaan, atau lebih dikenal sebagai Bantuan Subsidi Upah (BSU), adalah program bantuan tunai pemerintah untuk pekerja/buruh berpenghasilan rendah yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Program ini pertama kali diluncurkan pada masa pandemi 2020 dan terus disalurkan secara berkala hingga penyaluran terakhir pada Agustus 2025. Artikel ini merangkum status terkini program, syarat penerima berdasarkan periode sebelumnya, serta cara mengecek status kepesertaan Anda.
Status Program BLT BPJS Ketenagakerjaan (BSU): Aktif atau Sudah Berakhir?
Per Juli 2026, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi penyaluran BSU tahap baru. Penyaluran terakhir yang terkonfirmasi berlangsung pada Agustus 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara terbuka menegaskan belum ada agenda pencairan BSU tambahan dalam waktu dekat, meski isu pencairan BSU 2026 senilai Rp600.000 kerap kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi pencairan BSU yang beredar tanpa sumber resmi, karena berpotensi menjadi modus penipuan.
| Aspek | Status |
|---|---|
| Penyaluran terakhir terkonfirmasi | Agustus 2025 |
| Jadwal penyaluran tahap baru | Belum diumumkan resmi per Juli 2026 |
| Pernyataan Kemnaker | Belum ada agenda pencairan lanjutan dalam waktu dekat |
| Nominal BSU periode sebelumnya | Rp600.000 (Rp300.000 × 2 bulan) |
Penting: karena BSU bersifat program insidental yang bergantung pada kebijakan dan anggaran pemerintah tahun berjalan, tidak ada jaminan program ini akan kembali disalurkan pada 2026. Pantau selalu kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk informasi terbaru, dan abaikan tautan atau formulir pendaftaran BSU yang beredar di luar kanal resmi.
Syarat Penerima BSU (Berdasarkan Periode Sebelumnya)
Meski belum ada kepastian penyaluran tahap baru, syarat umum penerima pada periode-periode sebelumnya dapat menjadi gambaran jika program kembali dibuka:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan NIK.
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran hingga batas waktu (cut-off) yang ditetapkan pemerintah.
- Memiliki gaji/upah maksimal Rp3.500.000 per bulan (dapat menyesuaikan UMP/UMK di wilayah dengan upah minimum lebih tinggi).
- Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
- Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.
Catatan penting: syarat di atas bersifat historis (berdasarkan periode penyaluran sebelumnya) dan berpotensi berubah jika pemerintah mengumumkan program baru. BSU tidak memiliki pendaftaran mandiri—penentuan penerima dilakukan berdasarkan validasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah ada.
Bagaimana Cara Cek Status Penerima BSU Sebelumnya?
- Melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) — unduh aplikasi, login menggunakan email dan kata sandi terdaftar, lalu pilih menu Cek Status BSU (biasanya hanya tersedia saat masa penyaluran aktif).
- Melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id — masukkan NIK dan ikuti instruksi verifikasi yang ditampilkan sistem.
- Menghubungi call center BPJS Ketenagakerjaan di 175 untuk konfirmasi status kepesertaan dan riwayat penyaluran bantuan.
- Memastikan data kepesertaan tetap aktif dan valid — perbarui NIK, nomor rekening, dan nomor telepon melalui aplikasi JMO atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat, sehingga jika program dibuka kembali, data Anda sudah siap diverifikasi.
Perbedaan BSU dengan Program Bantuan Sosial Lain
| Program | Sasaran | Basis Data |
|---|---|---|
| BSU (BLT Ketenagakerjaan) | Pekerja/buruh formal berpenghasilan rendah | Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan |
| PKH | Keluarga miskin/rentan | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) |
| Kartu Prakerja | Pencari kerja & pekerja terdampak PHK | Pendaftaran mandiri via platform Prakerja |
| BPUM | Pelaku usaha mikro | Data UMKM terdaftar melalui dinas terkait |
Waspada Penipuan Berkedok BSU
Karena isu pencairan BSU kerap beredar tanpa dasar resmi, penting bagi pekerja untuk:
- Tidak pernah memberikan data pribadi (NIK, nomor rekening, OTP) kepada pihak yang mengatasnamakan BSU di luar kanal resmi.
- Mengabaikan tautan pendaftaran BSU yang dibagikan melalui pesan WhatsApp atau media sosial tidak resmi.
- Memverifikasi informasi hanya melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau akun media sosial terverifikasi.
- Mengingat bahwa BSU tidak pernah memungut biaya administrasi dalam bentuk apa pun.
FAQ Seputar BLT Ketenagakerjaan (BSU)
Apakah BLT BPJS Ketenagakerjaan masih ada tahun 2026?
Per Juli 2026, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi penyaluran BSU tahap baru. Penyaluran terakhir yang terkonfirmasi adalah pada Agustus 2025, dan Kemnaker menegaskan belum ada agenda pencairan lanjutan dalam waktu dekat.
Bagaimana cara cek status penerima BSU sebelumnya?
Anda dapat mengecek melalui aplikasi JMO (menu Cek Status BSU saat masa penyaluran aktif), situs resmi bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan NIK, atau menghubungi call center BPJS Ketenagakerjaan di 175.
Apakah saya perlu mendaftar sendiri untuk mendapatkan BSU?
Tidak. BSU tidak memiliki mekanisme pendaftaran mandiri. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan validasi data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan yang sudah ada, sehingga yang perlu dilakukan pekerja adalah memastikan data kepesertaannya tetap valid dan terkini.
Berapa nominal BSU pada penyaluran sebelumnya?
Pada penyaluran 2025, setiap penerima memperoleh total Rp600.000, disalurkan dalam bentuk Rp300.000 per bulan selama dua bulan. Nominal ini dapat berbeda jika ada program penyaluran baru di masa mendatang.
Apa yang harus dilakukan jika menerima tautan pendaftaran BSU?
Abaikan dan jangan mengklik tautan tersebut jika berasal dari sumber tidak resmi seperti WhatsApp atau media sosial pribadi. BSU tidak membuka pendaftaran mandiri, sehingga tautan semacam itu berpotensi menjadi modus penipuan.
Kesimpulan
BLT ketenagakerjaan (BSU) saat ini berstatus belum ada jadwal penyaluran baru yang resmi, dengan penyaluran terakhir terkonfirmasi pada Agustus 2025. Pekerja yang ingin memaksimalkan peluang menjadi penerima jika program dibuka kembali cukup memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif dan akurat, tanpa perlu melakukan pendaftaran mandiri di kanal mana pun.
Selain memantau bantuan pemerintah seperti BSU, perusahaan tetap memiliki kewajiban rutin mengelola iuran BPJS Ketenagakerjaan dan pemotongan PPh 21 karyawan secara akurat setiap bulan. OnlinePajak membantu bisnis mengelola perhitungan dan pelaporan pajak karyawan secara terintegrasi, sehingga kewajiban payroll dan kepatuhan pajak tetap tertib setiap periode.