Tidak semua uang atau harta yang masuk ke rekening Anda otomatis kena Pajak Penghasilan (PPh). Undang-Undang PPh secara eksplisit mengecualikan sejumlah jenis penghasilan dari objek pajak, mulai dari warisan, bantuan sosial, hingga dividen yang diinvestasikan kembali. Artikel ini merangkum daftar lengkap penghasilan bukan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh sebagaimana diubah terakhir oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), lengkap dengan contoh penerapannya.
Quick Answer: Apa Itu Penghasilan Bukan Objek Pajak?
Jawaban singkat: Penghasilan bukan objek pajak adalah jenis penghasilan yang secara tegas dikecualikan dari pengenaan PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana diubah dengan UU HPP (UU No. 7/2021). Kategorinya meliputi antara lain bantuan/sumbangan/zakat, warisan, harta hibahan tertentu, klaim asuransi, dividen yang diinvestasikan kembali di Indonesia, iuran dana pensiun yang disahkan OJK, bagian laba anggota koperasi/persekutuan, beasiswa yang memenuhi syarat, dan sisa lebih lembaga nirlaba pendidikan/litbang yang ditanamkan kembali.
Daftar Lengkap Penghasilan Bukan Objek Pajak (Pasal 4 Ayat 3)
Berikut kategori-kategori utama penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh pasca-UU HPP:
| Kategori | Syarat Utama |
|---|---|
| Bantuan, sumbangan, zakat, sumbangan keagamaan wajib | Diterima badan amil zakat resmi/lembaga keagamaan yang disahkan pemerintah; tidak ada hubungan usaha/pekerjaan/kepemilikan dengan pemberi |
| Harta hibahan | Diterima keluarga sedarah garis lurus satu derajat, badan keagamaan/pendidikan/sosial (termasuk yayasan)/koperasi, atau UMK, tanpa hubungan usaha dengan pemberi |
| Warisan | Tidak ada syarat tambahan — seluruh warisan yang diterima ahli waris bukan objek PPh |
| Setoran modal/saham sebagai pengganti penyertaan | Merupakan penyetoran modal, bukan penghasilan yang direalisasi |
| Penggantian/klaim asuransi | Asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa — diterima langsung oleh yang bersangkutan |
| Dividen dalam negeri | Diterima WP OP/Badan dalam negeri dan diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan UU HPP |
| Iuran dana pensiun | Diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| Penghasilan modal dana pensiun | Ditanamkan pada bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan |
| Bagian laba anggota koperasi/CV/firma | Diterima anggota dari koperasi, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma, kongsi, atau pemegang unit penyertaan KIK |
| Penghasilan perusahaan modal ventura | Bagian laba dari badan pasangan usaha UMKM atau sektor tertentu, dengan saham tidak diperdagangkan di bursa |
| Beasiswa | Memenuhi persyaratan tertentu yang diatur PMK, umumnya untuk pendidikan formal/non-formal tanpa unsur pekerjaan |
| Sisa lebih lembaga nirlaba pendidikan/litbang | Ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan/penelitian dalam jangka waktu tertentu |
| Bantuan/santunan BPJS Ketenagakerjaan tertentu | Jenis dan batasan sesuai ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan |
Contoh Penerapan per Kategori
Warisan dan Hibah
Pak Andi menerima warisan rumah dari orang tuanya senilai Rp2 miliar. Karena warisan bukan objek pajak, Pak Andi tidak perlu melaporkan nilai rumah tersebut sebagai penghasilan kena pajak di SPT Tahunannya — cukup dicatat sebagai penambahan harta.
Dividen yang Diinvestasikan Kembali
Bu Rina, pemegang saham PT Maju Bersama, menerima dividen Rp500 juta pada 2026. Jika Bu Rina menginvestasikan kembali seluruh dividen tersebut ke instrumen investasi di Indonesia (misalnya saham di bursa efek Indonesia, obligasi/SBN, deposito, atau penyertaan modal pada perusahaan lain di Indonesia) dalam jangka waktu yang ditentukan, dividen tersebut dikecualikan dari objek PPh. Jika tidak diinvestasikan kembali, dividen tetap dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku.
Klaim Asuransi Jiwa
Keluarga mendiang Pak Budi menerima klaim asuransi jiwa senilai Rp1 miliar dari perusahaan asuransi setelah Pak Budi meninggal dunia. Klaim ini bukan objek PPh karena termasuk kategori penggantian/santunan asuransi jiwa yang dikecualikan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh.
Iuran dan Hasil Investasi Dana Pensiun
Perusahaan membayar iuran pensiun karyawan ke dana pensiun yang telah disahkan OJK. Iuran ini bukan objek PPh bagi dana pensiun penerima, dan juga tidak menambah penghasilan kena pajak karyawan pada saat dibayarkan — pajak baru dikenakan saat manfaat pensiun dicairkan sesuai skema yang berlaku.
Perubahan Penting: Natura dan Kenikmatan Pasca-UU HPP
Salah satu perubahan paling signifikan dari UU HPP adalah perlakuan natura/kenikmatan dari pemberi kerja. Sebelum UU HPP, hampir seluruh natura (fasilitas non-tunai) bukan objek pajak bagi penerima. Sejak UU HPP berlaku, prinsipnya dibalik: natura dan kenikmatan pada dasarnya menjadi objek pajak, kecuali jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan berdasarkan PMK 66/2023 — misalnya makanan/minuman bagi seluruh pegawai di tempat kerja, natura di daerah tertentu/terpencil, natura yang wajib untuk pelaksanaan pekerjaan (misalnya alat pelindung diri/K3), natura dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis/batasan nilai tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan. Perusahaan perlu mengecek setiap jenis natura terhadap PMK 66/2023 untuk memastikan status pajaknya, bukan berasumsi seluruh natura otomatis bebas pajak seperti aturan lama.
Penghasilan Bukan Objek Pajak vs PPh Final: Perbedaan yang Sering Tertukar
Banyak wajib pajak keliru menyamakan “bukan objek pajak” dengan “kena PPh Final”. Keduanya berbeda secara mendasar.
| Aspek | Bukan Objek Pajak | PPh Final |
|---|---|---|
| Dasar hukum | Pasal 4 ayat (3) UU PPh | Pasal 4 ayat (2) UU PPh |
| Status pajak | Tidak dikenai pajak sama sekali | Tetap dikenai pajak, tapi tarifnya final dan tidak digabung penghasilan lain |
| Contoh | Warisan, hibah keluarga, klaim asuransi jiwa | Bunga deposito, sewa tanah/bangunan, penjualan saham di bursa |
| Pelaporan SPT | Dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak | Dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak final |
Relevansi bagi Tim Payroll: Komponen Bukan Objek Pajak di Slip Gaji
Bagi tim HR dan payroll, memahami kategori ini penting saat menyusun komponen slip gaji dan menghitung PPh Pasal 21 bulanan. Beberapa komponen yang umum muncul di slip gaji dan statusnya sebagai bukan objek pajak:
- Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan (Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja) — umumnya tidak dianggap sebagai penghasilan langsung karyawan pada saat dibayarkan, berbeda dari tunjangan yang dibayarkan tunai.
- Santunan kecelakaan kerja atau kematian dari BPJS Ketenagakerjaan — termasuk kategori santunan yang dikecualikan sesuai ketentuan Menteri Keuangan.
- Penggantian biaya pengobatan yang dibayarkan langsung ke penyedia layanan kesehatan (bukan reimbursement tunai ke karyawan) — berpotensi masuk kategori natura yang dikecualikan sesuai PMK 66/2023, tergantung skema penggantiannya.
- Tunjangan hari tua (THT)/pesangon yang dibayarkan sekaligus — dikenai skema PPh tersendiri (PPh final atas pesangon), bukan digabung dengan penghasilan rutin bulanan.
Kesalahan umum tim payroll adalah memasukkan komponen-komponen ini ke dalam perhitungan PPh 21 bulanan biasa, padahal seharusnya diperlakukan terpisah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) atau skema PPh final tersendiri — yang jika salah, bisa membuat potongan pajak karyawan lebih besar dari yang seharusnya.
Kesalahan Umum dalam Menentukan Bukan Objek Pajak
- Menganggap semua natura otomatis bebas pajak — sejak UU HPP, hanya natura tertentu sesuai PMK 66/2023 yang dikecualikan.
- Tidak memenuhi syarat investasi kembali untuk dividen — dividen yang tidak diinvestasikan kembali sesuai ketentuan tetap kena pajak, bukan otomatis bebas.
- Menyamakan hibah antarkerabat jauh dengan hibah keluarga sedarah garis lurus — hanya hibah ke garis keturunan lurus satu derajat (misalnya orang tua ke anak) yang dikecualikan tanpa syarat tambahan; hibah ke saudara kandung/sepupu berpotensi tetap jadi objek pajak jika ada hubungan usaha.
- Salah melaporkan penghasilan bukan objek pajak sebagai penghasilan kena pajak biasa di SPT, sehingga menyebabkan perhitungan PPh terutang menjadi lebih besar dari seharusnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa saja penghasilan yang bukan objek pajak?
Antara lain bantuan/sumbangan/zakat, warisan, harta hibahan tertentu, klaim asuransi, dividen yang diinvestasikan kembali di Indonesia, iuran dana pensiun yang disahkan OJK, bagian laba anggota koperasi, beasiswa yang memenuhi syarat, dan sisa lebih lembaga nirlaba pendidikan/litbang yang ditanamkan kembali, sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
Apakah dividen termasuk bukan objek pajak?
Dividen dalam negeri dikecualikan dari objek PPh hanya jika diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan UU HPP. Jika tidak diinvestasikan kembali, dividen tetap dikenai pajak sesuai tarif yang berlaku.
Apa contoh penghasilan bukan objek pajak untuk karyawan?
Contohnya adalah klaim asuransi kesehatan/jiwa yang dibayarkan langsung kepada karyawan, iuran pensiun yang dibayarkan ke dana pensiun bersertifikat OJK, dan sebagian natura tertentu (misalnya makanan di tempat kerja) yang dikecualikan berdasarkan PMK 66/2023.
Apakah warisan wajib dilaporkan di SPT Tahunan?
Warisan tetap dilaporkan di SPT Tahunan sebagai penambahan harta, tetapi dicatat sebagai penghasilan yang bukan objek pajak, sehingga tidak menambah PPh terutang.
Apakah natura dari perusahaan sekarang kena pajak?
Ya, sejak UU HPP berlaku, natura dan kenikmatan pada prinsipnya menjadi objek pajak, kecuali jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan berdasarkan PMK 66/2023, seperti makanan/minuman untuk seluruh pegawai atau natura di daerah tertentu.
Kelola Perhitungan PPh Karyawan dan Perusahaan Lebih Akurat dengan OnlinePajak
Membedakan penghasilan yang menjadi objek pajak, bukan objek pajak, dan PPh Final sangat menentukan akurasi perhitungan PPh 21 karyawan maupun PPh Badan perusahaan Anda — kesalahan klasifikasi bisa berujung kurang bayar atau lebih bayar pajak. Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terhubung dengan Coretax DJP, OnlinePajak membantu tim payroll dan finance menghitung PPh 21 dengan komponen penghasilan yang sudah dipetakan sesuai ketentuan terbaru, termasuk perlakuan natura pasca-UU HPP, sehingga kepatuhan pajak perusahaan tetap terjaga.