Denda Pasal 7 KUP adalah sanksi administrasi berupa denda tetap yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Besaran denda ini bervariasi tergantung jenis SPT mulai dari Rp100.000 untuk SPT Masa pada umumnya hingga Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan.
Ringkasan Cepat: Denda Pasal 7 KUP
Denda Pasal 7 ayat (1) UU KUP dikenakan otomatis melalui Surat Tagihan Pajak (STP) apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas perpanjangannya. Sanksi ini bersifat administratif terpisah dari sanksi bunga keterlambatan pembayaran (Pasal 9 UU KUP) dan sanksi pidana (Pasal 39 UU KUP) yang hanya berlaku pada kasus ketidakpatuhan yang lebih serius.
Tabel Denda Terbaru Pasal 7 KUP
| Jenis SPT | Besaran Denda |
|---|---|
| SPT Masa PPN | Rp500.000 |
| SPT Masa lainnya (PPh 21, PPh 23, PPh Unifikasi, dll.) | Rp100.000 |
| SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan | Rp1.000.000 |
| SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi | Rp100.000 |
Besaran denda ini tetap (flat), tidak dihitung berdasarkan jumlah pajak terutang maupun lama keterlambatan. Namun, jika keterlambatan lapor disertai kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak juga dikenai sanksi bunga terpisah sesuai Pasal 9 ayat (2b) UU KUP, dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan secara berkala bukan lagi tarif tetap 2% per bulan seperti sebelum UU HPP.
Batas Waktu Penyampaian SPT yang Wajib Diperhatikan
| Jenis SPT | Batas Waktu |
|---|---|
| SPT Masa | Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak |
| SPT Tahunan PPh Orang Pribadi | Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak |
| SPT Tahunan PPh Badan | Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak |
Catatan penting: DJP sesekali menerbitkan kebijakan relaksasi tahunan (misalnya melalui KEP DJP) yang memperpanjang masa penghapusan sanksi untuk periode tertentu, namun ini tidak mengubah batas waktu normal, hanya menunda penerapan sanksi. Wajib pajak tetap disarankan melapor sesuai batas waktu normal untuk menghindari risiko administratif lainnya.
Kondisi yang Dikecualikan dari Denda Pasal 7 KUP
Berdasarkan PMK Nomor 186/PMK.03/2007 (diperbarui melalui PMK 81/2024), beberapa kondisi berikut dikecualikan dari pengenaan denda Pasal 7 KUP:
- Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
- Wajib pajak yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha namun belum mengajukan penghapusan NPWP atau pencabutan status PKP
- Bencana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (bencana alam, kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom/terorisme, perang antarsuku)
- Kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan (termasuk gangguan sistem Coretax)
- Wajib pajak lain yang ditetapkan oleh PMK
Cara Mengajukan Pengurangan Sanksi Denda Pasal 7 KUP
Wajib pajak yang menerima STP berisi denda Pasal 7 KUP tetap dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, apabila sanksi tersebut timbul karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Tata cara terbaru diatur dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024, dan permohonan kini dapat diajukan sepenuhnya secara elektronik melalui Coretax DJP.
Kondisi yang Memenuhi Syarat “Kekhilafan Bukan Kesalahan Wajib Pajak” (PMK 118/2024)
- Sanksi administrasi merupakan yang pertama kali diterbitkan kepada wajib pajak
- Timbul akibat dampak perubahan aturan perpajakan (dalam 6 bulan sejak berlakunya aturan baru)
- Disebabkan kesalahan pihak DJP
- Disebabkan keadaan dari pihak ketiga, bukan kesalahan wajib pajak
- Keterlambatan akibat gangguan sistem elektronik (termasuk Coretax)
- Objek pajak terkena bencana alam, nonalam, atau sosial
Langkah Pengajuan via Coretax DJP
- Login ke Coretax DJP; lakukan impersonate jika mengajukan atas nama badan usaha.
- Buka menu Layanan Wajib Pajak → Layanan Administrasi → Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Pilih nomor penunjukan STP yang relevan, lalu pilih jenis pelayanan AS.26 Keberatan dan Non Keberatan.
- Pilih kategori sub-layanan AS.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP).
- Lengkapi bagian Objek Pasal 36(1)a: jenis permohonan (pengurangan/penghapusan), status pengajuan (pertama/kedua), dan jumlah sanksi menurut versi wajib pajak.
- Isi alasan permohonan sesuai kondisi yang berlaku, dan unggah lampiran pendukung (bukti pelunasan pokok pajak, bukti gangguan sistem, dsb.).
- Klik Simpan lalu Submit; pastikan status “Kasus sedang dalam proses” muncul di Portal Saya → Kasus Saya.
Syarat penting: jumlah pajak pokok yang menjadi dasar STP harus sudah dilunasi terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pengurangan sanksi. DJP wajib menerbitkan keputusan paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima; jika lewat batas waktu tanpa keputusan, permohonan dianggap dikabulkan. Jika permohonan pertama ditolak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kedua paling lambat 3 bulan sejak keputusan pertama diterbitkan.
Contoh Kasus Denda Pasal 7 KUP
Kasus: CV Agustya Pikar baru berdiri dan pengurusnya belum memahami kewajiban lapor SPT Masa PPN selama 3 bulan berturut-turut. DJP menerbitkan STP dengan denda Pasal 7 ayat (1) sebesar 3 × Rp500.000 = Rp1.500.000. Karena ini adalah sanksi administrasi pertama yang diterima CV tersebut, dan disebabkan kekhilafan bukan kesengajaan, CV dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi via Coretax dengan alasan “wajib pajak pertama kali dikenakan sanksi administrasi” sesuai Pasal 27 ayat (3) PMK 118/2024, setelah melunasi pokok pajak yang tercantum dalam STP (jika ada).
Kesalahan Umum Terkait Denda Pasal 7 KUP
- Mengabaikan STP karena menganggap dendanya kecil — STP yang tidak dilunasi tetap menimbulkan utang pajak dan dapat berujung pada tindakan penagihan aktif.
- Mengajukan permohonan pengurangan sanksi tanpa melunasi pokok pajak terlebih dahulu — permohonan berdasarkan Pasal 36(1)a mensyaratkan pokok pajak sudah lunas.
- Tidak menyimpan bukti pendukung gangguan sistem atau kondisi kahar — dokumentasi wajib dilampirkan agar permohonan dapat diproses DJP.
- Salah membedakan denda Pasal 7 dengan sanksi bunga Pasal 9 — keduanya berbeda dasar hukum dan cara perhitungan, dan bisa dikenakan bersamaan dalam satu STP.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa denda terlambat lapor SPT tahun ini?
Denda terlambat lapor SPT sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP adalah Rp500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan, dan Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Besaran ini tetap dan tidak berubah berdasarkan lama keterlambatan.
Bisakah denda Pasal 7 KUP dikurangi atau dihapuskan?
Bisa. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP melalui Coretax DJP, apabila sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak — misalnya sanksi pertama kali, gangguan sistem elektronik, atau dampak perubahan aturan pajak. Pokok pajak dalam STP harus dilunasi terlebih dahulu sebelum permohonan diajukan.
Apakah denda Pasal 7 KUP langsung harus dibayar saat SPT terlambat dilaporkan?
Tidak langsung. Wajib pajak harus menunggu diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP terdaftar sebelum melakukan pembayaran denda tersebut. STP diterbitkan setelah DJP melakukan penelitian administratif atas keterlambatan pelaporan.
Berapa lama proses permohonan pengurangan sanksi diproses DJP?
DJP wajib menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima. Jika lewat waktu tersebut tanpa keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
Agar terhindar dari denda Pasal 7 KUP, tim keuangan perlu memastikan tidak ada tenggat SPT yang terlewat — baik SPT Masa bulanan maupun SPT Tahunan. OnlinePajak membantu memantau kalender pajak perusahaan dan mengingatkan tenggat pelaporan setiap jenis SPT secara otomatis, sehingga risiko denda administratif akibat keterlambatan dapat diminimalkan sejak awal.
Sumber resmi: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) dan JDIH Kementerian Keuangan untuk salinan lengkap UU KUP dan PMK 118/2024.