Resources / Blog /

Pajak

Dasar Penagihan Pajak: Tahapan STP hingga Penyitaan

ereg.pajak.go.id

Menerima Surat Teguran atau Surat Paksa dari kantor pajak sering membuat panik padahal penagihan pajak berjalan melalui tahapan yang jelas dan bisa diantisipasi jika Anda memahami dasar hukum dan alurnya. Artikel ini menjelaskan dasar penagihan pajak, tahapan dari STP hingga penyitaan, cara merespons Surat Paksa, dan bagaimana proses ini kini berjalan melalui Coretax DJP.

Quick Answer: Apa Itu Dasar Penagihan Pajak?

Dasar penagihan pajak adalah dokumen yang menjadi dasar hukum timbulnya utang pajak yang harus ditagih, meliputi Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB/SKPKBT), serta Surat Keputusan Pembetulan/Keberatan/Putusan Banding yang menambah jumlah pajak terutang. Penagihan pajak diatur dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), UU KUP, dan PMK 61/2023, dengan tahapan bertingkat: Surat Teguran → Surat Paksa → Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) → lelang jika utang pajak tak kunjung dilunasi.

Apa Itu Dasar Penagihan Pajak?

Dasar penagihan pajak adalah dokumen ketetapan resmi yang menyatakan adanya jumlah pajak yang masih harus dibayar wajib pajak/penanggung pajak. Dokumen ini menjadi landasan hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan tindakan penagihan, baik pasif maupun aktif. Termasuk dalam kategori dasar penagihan pajak:

  • Surat Tagihan Pajak (STP) — diterbitkan atas hasil penelitian administrasi, pemeriksaan, atau sanksi bunga/denda tertentu.
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
  • Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

Jika jumlah pajak dalam dokumen-dokumen tersebut tidak dilunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan, DJP berwenang melanjutkan proses penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai UU PPSP.

Tahapan Penagihan Pajak (STP hingga Sita)

Penagihan pajak berjalan dalam dua fase: penagihan pasif (sekadar pemberitahuan) dan penagihan aktif (tindakan hukum bertahap). Berikut alurnya:

Tahapan Penagihan Pajak dan Jangka Waktunya
Tahap Dokumen/Tindakan Pemicu/Jangka Waktu
1. Penagihan Pasif STP/SKPKB/SKPKBT diterbitkan Wajib dilunasi maks. 1 bulan sejak tanggal terbit
2. Surat Teguran Surat Teguran atau surat sejenis Diterbitkan setelah lewat 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran belum dilunasi
3. Surat Paksa (SP) Surat perintah membayar utang pajak, kekuatan hukum setara putusan pengadilan Diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak Surat Teguran, jika belum dilunasi
4. Tenggat Pasca-SP Kesempatan terakhir melunasi 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan jurusita
5. Penyitaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Diterbitkan jika 2 x 24 jam setelah SP belum dilunasi; penanggung pajak masih punya 14 hari untuk melunasi sebelum lelang
6. Lelang Pengumuman lelang atas barang sitaan Jika 14 hari setelah penyitaan belum dilunasi

Di luar alur bertahap ini, DJP juga berwenang melakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo atau Surat Teguran — misalnya jika penanggung pajak berniat meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau badan usaha akan dibubarkan. Untuk utang pajak minimal Rp100 juta dengan itikad buruk, DJP juga dapat melakukan pencegahan (larangan bepergian ke luar negeri) dan penyanderaan (gijzeling) selama maksimal 6 bulan, dapat diperpanjang 6 bulan lagi.

Penagihan Pasif vs Penagihan Aktif

Perbandingan Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif
Aspek Penagihan Pasif Penagihan Aktif
Sifat Sekadar pemberitahuan adanya utang pajak Tindakan hukum bertahap untuk memaksa pelunasan
Dokumen STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan/Keberatan, Putusan Banding Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, pengumuman lelang
Kekuatan hukum Pemberitahuan administratif Surat Paksa setara kekuatan hukum putusan pengadilan
Konsekuensi jika diabaikan Berlanjut ke penagihan aktif setelah 1 bulan tidak dilunasi Penyitaan aset, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan

Memahami perbedaan ini penting karena banyak wajib pajak baru menyadari keseriusan situasi setelah menerima Surat Paksa — padahal STP atau SKPKB yang diterbitkan sebelumnya sudah menjadi dasar hukum yang sah untuk penagihan aktif jika didiamkan lebih dari satu bulan.

Cara Merespons Surat Paksa

Jika Anda menerima Surat Paksa, berikut langkah yang disarankan:

  1. Jangan panik dan jangan menolak penerimaan dokumen — menolak menerima Surat Paksa tidak membatalkan proses hukum; petugas tetap akan mencatatnya dalam berita acara sebagai bukti sah pemberitahuan.
  2. Kumpulkan seluruh dokumen dasar penagihan — STP, SKPKB/SKPKBT, atau surat keputusan terkait yang pernah diterima. Jika hilang, mintakan salinan ke KPP terdaftar.
  3. Cocokkan detail Surat Paksa dengan dokumen dasar penagihan — periksa nomor dan tanggal ketetapan, nominal, serta pejabat/KPP penerbit. Jika ada perbedaan, minta penjelasan kepada Jurusita Pajak Negara (JSPN).
  4. Perhatikan masa daluwarsa penagihan — hak DJP menagih pajak daluwarsa 5 tahun sejak dasar penagihan diterbitkan, kecuali tertangguh karena pengakuan utang atau penerbitan SKPKB/SKPKBT baru akibat tindak pidana perpajakan.
  5. Diskusikan opsi pelunasan dengan JSPN — jika tidak bisa melunasi sekaligus, ajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran ke KPP terdaftar sesuai PMK 61/2023.
  6. Segera lunasi dalam 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan untuk menghindari eskalasi ke penyitaan, pencegahan, atau penyanderaan.

Penagihan Pajak via Coretax

Sejak 1 Januari 2025, penyampaian dan pembayaran STP dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP. Wajib pajak dapat menerima Surat Teguran melalui akun Coretax, pos elektronik, faksimile, pos, jasa ekspedisi, kurir, maupun secara langsung. Untuk membayar sanksi dalam STP, wajib pajak membuat kode billing melalui menu Bayar di Coretax dengan mengisi jenis pajak, jenis setoran, masa/tahun pajak, dan nomor ketetapan yang tercantum pada STP.

Penerbitan Surat Teguran atas keterlambatan pelaporan SPT kini diatur melalui PMK 111/2025, yang menegaskan bahwa wajib pajak diberi waktu 30 hari sejak penerbitan Surat Teguran untuk menyampaikan SPT yang dimaksud. Jika SPT sudah disampaikan sebelum Surat Teguran diterima, surat tersebut dapat diabaikan.

Kesalahan Umum yang Memperburuk Situasi Penagihan

  • Mengabaikan Surat Teguran — banyak wajib pajak menganggap Surat Teguran sekadar formalitas, padahal ini adalah kesempatan terakhir sebelum proses beralih ke tindakan hukum aktif (Surat Paksa).
  • Tidak memeriksa akun Coretax secara berkala — surat penagihan kini bisa dikirim melalui Coretax; wajib pajak yang jarang mengecek akunnya berisiko terlambat merespons.
  • Tidak mengajukan pengangsuran saat benar-benar tidak mampu melunasi sekaligus — opsi ini tersedia resmi melalui PMK 61/2023, namun harus diajukan proaktif, bukan menunggu proses penyitaan berjalan.
  • Salah menghitung masa daluwarsa penagihan — daluwarsa 5 tahun dapat tertangguh jika ada pengakuan utang (termasuk mengajukan permohonan angsuran), sehingga jangka waktunya bisa lebih panjang dari yang diperkirakan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa tahapan penagihan pajak di Indonesia?

Tahapannya dimulai dari penerbitan STP/SKPKB, dilanjutkan Surat Teguran (setelah 7 hari jatuh tempo), Surat Paksa (setelah 21 hari sejak Surat Teguran), penyitaan via SPMP (setelah 2×24 jam sejak Surat Paksa), hingga lelang barang sitaan jika 14 hari setelah penyitaan masih belum dilunasi.

Bagaimana cara merespons surat paksa pajak?

Terima dokumen tanpa perlu menolaknya, kumpulkan dan cocokkan dokumen dasar penagihan, periksa masa daluwarsa penagihan, dan segera diskusikan opsi pelunasan atau pengangsuran dengan Jurusita Pajak Negara dalam waktu 2×24 jam untuk menghindari penyitaan.

Apakah notifikasi penagihan kini dikirim via Coretax?

Ya. Sejak 1 Januari 2025, penyampaian dan pembayaran STP dilakukan melalui Coretax, dan Surat Teguran dapat disampaikan melalui akun Coretax selain pos elektronik, faksimile, pos, jasa ekspedisi, kurir, atau langsung kepada wajib pajak.

Berapa lama masa daluwarsa penagihan pajak?

Hak DJP untuk menagih pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah 5 tahun sejak dasar penagihan pajak diterbitkan, kecuali tertangguh karena pengakuan utang pajak atau penerbitan SKPKB/SKPKBT baru akibat tindak pidana perpajakan.

Apa yang terjadi jika Surat Paksa tetap tidak dilunasi?

Setelah 2×24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan tanpa pelunasan, DJP dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) atas barang milik penanggung pajak, dan jika dalam 14 hari masih belum dilunasi, barang sitaan akan diumumkan untuk dilelang.

Pantau Kewajiban Pajak Anda agar Tidak Sampai ke Tahap Penagihan Aktif

Cara terbaik menghindari Surat Teguran dan Surat Paksa adalah memastikan setiap kewajiban pajak dibayar dan dilaporkan tepat waktu sejak awal. Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terhubung dengan Coretax DJP, OnlinePajak membantu Anda memantau tenggat pembayaran dan pelaporan pajak, membuat kode billing untuk STP maupun setoran rutin, dan menjaga riwayat kepatuhan perpajakan bisnis Anda tetap tertib.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak