Resources / Blog /

Pajak

PPh Barang Berapa Persen? Tarif PPh Pasal 22 Lengkap

PPh Barang Berapa Persen? Tarif PPh Pasal 22 Lengkap

Pertanyaan “PPh barang berapa persen” sering muncul dari pelaku usaha, tim procurement, atau finance staff yang berhubungan dengan transaksi impor, pembelian oleh instansi pemerintah, atau penjualan produk tertentu. Istilah “PPh barang” sebenarnya merujuk pada satu jenis pajak spesifik: PPh Pasal 22.

Quick Answer: PPh Barang Berapa Persen

“PPh barang” yang dimaksud dalam pencarian ini adalah PPh Pasal 22, pajak penghasilan yang dipungut atas transaksi barang tertentu seperti impor, pembelian oleh instansi pemerintah, dan penjualan hasil produksi. Tarifnya bervariasi tergantung jenis transaksi, mulai dari 0,25% untuk impor emas batangan hingga 1,5% untuk pembelian barang oleh instansi pemerintah, dan diatur secara konsolidasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 (PMK 51/2025).

“PPh Barang Berapa Persen” Itu Merujuk pada PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau ekspor komoditas tertentu, serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh. Berbeda dengan PPh Pasal 23 yang menyasar jasa, PPh Pasal 22 secara khusus berkaitan dengan transaksi atas barang (nonjasa).

Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menunjuk pihak tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22, meliputi bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, wajib pajak badan tertentu, dan pihak lain seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk transaksi impor. Ketentuan objek, tarif, dan pemungutnya kini disatukan dalam PMK Nomor 51 Tahun 2025, yang menggantikan berbagai PMK terpisah sebelumnya seperti PMK 34/PMK.010/2017.

Tabel Tarif PPh Pasal 22 per Jenis Transaksi

Karena tarif PPh Pasal 22 sangat bervariasi tergantung jenis transaksi dan pihak yang memungut, berikut ringkasan tarif utama berdasarkan PMK 51/2025:

Jenis Transaksi Pemungut Tarif
Pembelian barang oleh instansi pemerintah DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN)
Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam Eksportir 1,5% dari nilai ekspor
Impor emas batangan Importir 0,25% dari nilai impor
Impor barang umum dengan Angka Pengenal Impor (API) DJBC / Bank Devisa 2,5% dari nilai impor (untuk sebagian besar barang umum)
Impor barang tanpa API atau melalui lelang DJBC / Bank Devisa 7,5% dari nilai impor
Pembelian barang oleh BUMN tertentu BUMN yang ditunjuk 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN)
Penjualan barang sangat mewah Penjual yang ditunjuk Bervariasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak, umumnya 1%–5%

Tarif spesifik untuk penjualan hasil produksi (misalnya semen, rokok, kertas, baja, otomotif) ditetapkan tersendiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan dapat berbeda antar sektor industri.

Contoh Perhitungan

Sebagai ilustrasi, sebuah dinas pendidikan di suatu kota membeli alat tulis kantor dari rekanan senilai Rp2.220.000 (sudah termasuk PPN) pada awal tahun. Karena nilai pembelian di atas ambang batas Rp2.000.000, transaksi ini terutang PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Sebaliknya, jika nilai pembelian instansi pemerintah tidak lebih dari Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN), pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan.

Untuk transaksi impor, dasar pengenaan pajak (DPP) dihitung dari nilai impor, yaitu harga faktur ditambah biaya asuransi, biaya angkut (freight), dan bea masuk yang berlaku, sebelum dikalikan dengan tarif PPh Pasal 22 sesuai kategori barang dan status kepemilikan API importir.

Siapa Wajib Memungut PPh Pasal 22?

Pihak yang wajib memungut PPh Pasal 22 tergantung jenis transaksinya:

  • Bank devisa dan DJBC: memungut atas impor barang.
  • Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): memungut atas pembelian barang oleh instansi pemerintah, termasuk mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS).
  • BUMN/BUMD tertentu: memungut atas pembelian barang dan/atau bahan untuk kebutuhan usahanya.
  • Marketplace pengadaan pemerintah: sejak PMK 58/2022, ditunjuk sebagai pemungut atas transaksi rekanan melalui sistem informasi pengadaan.
  • Eksportir komoditas tertentu: memungut sendiri atas kegiatan ekspornya.

Bagi pihak yang tidak termasuk kategori pemungut di atas, transaksi pembelian atau penjualan barang umumnya tidak dikenakan PPh Pasal 22, kecuali diatur secara spesifik lain dalam PMK 51/2025.

FAQ

Apakah semua pembelian barang oleh perusahaan swasta kena PPh Pasal 22?

Tidak. PPh Pasal 22 hanya berlaku jika pembeli atau penjual termasuk pihak yang ditunjuk sebagai pemungut, seperti instansi pemerintah, BUMN tertentu, atau importir. Transaksi antar perusahaan swasta biasa umumnya tidak dikenakan PPh Pasal 22.

Apa beda PPh Pasal 22 dengan PPN?

PPh Pasal 22 adalah pajak atas penghasilan yang dipungut di muka atas transaksi barang tertentu dan dapat dikreditkan di SPT Tahunan (kecuali bersifat final), sedangkan PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dipungut terpisah dan tidak dikreditkan sebagai kredit pajak penghasilan.

Apakah PPh Pasal 22 bersifat final?

Sebagian besar PPh Pasal 22, seperti atas pembelian barang oleh instansi pemerintah, bersifat tidak final dan dapat dikreditkan terhadap PPh terutang tahunan. Namun, sebagian objek tertentu seperti penjualan hasil produksi tertentu dapat diatur bersifat final tergantung ketentuannya.

Kesimpulan

Pertanyaan “PPh barang berapa persen” merujuk pada PPh Pasal 22, dengan tarif yang bervariasi mulai dari 0,25% hingga 7,5% tergantung jenis transaksi, mulai dari impor, pembelian pemerintah, hingga ekspor komoditas tertentu. Sejak PMK 51/2025 berlaku, seluruh ketentuan objek dan tarif PPh Pasal 22 telah dikonsolidasikan dalam satu regulasi, sehingga penting bagi finance staff dan procurement team untuk merujuk aturan terbaru ini agar pemungutan pajak tepat.

Menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22 secara manual untuk berbagai jenis transaksi bisa memakan waktu dan rawan kesalahan. Aplikasi PPh Unifikasi OnlinePajak membantu tim finance membuat bukti potong dan melaporkan PPh Pasal 22 bersama jenis PPh lainnya dalam satu platform terintegrasi dengan Coretax.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak