Resources / Blog /

Pajak

PPh Jasa (Pasal 23): Tarif, Daftar Jasa & Cara Hitung

PPh Jasa (Pasal 23): Tarif, Daftar Jasa & Cara Hitung

Saat perusahaan Anda membayar vendor untuk jasa konsultasi, jasa katering, jasa perawatan, atau puluhan jenis jasa lainnya, kewajiban memotong PPh Pasal 23 sering jadi sumber kebingungan finance dan procurement. Tarifnya cuma dua angka, tapi daftar jenis jasa yang kena aturan ini sangat panjang dan tersebar di banyak referensi. Artikel ini merangkum tarif, daftar jasa yang wajib dipotong, dan cara menghitungnya secara praktis.

Quick Answer: Berapa Tarif PPh Jasa (Pasal 23)?

PPh Pasal 23 atas jasa dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto untuk sebagian besar jenis jasa (termasuk jasa lain yang diatur PMK 141/PMK.03/2015) dan sewa harta selain tanah/bangunan, sedangkan tarif 15% berlaku untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Pihak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi, yaitu 4%. Pajak ini dipotong oleh pemberi penghasilan dan bersifat tidak final, sehingga menjadi kredit pajak bagi penerima jasa.

Apa Itu PPh Jasa (Pasal 23)?

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehubungan dengan modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, selain penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 UU PPh sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, dengan aturan teknis daftar jenis jasa lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Pihak yang wajib memotong adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang membayar penghasilan tersebut. Penerima jasa (vendor) menerima pembayaran bersih setelah dipotong PPh 23, dan bukti potongnya menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan mereka.

Tarif 2% vs 4%

Secara umum, tarif PPh Pasal 23 atas jasa dan sewa harta (selain tanah/bangunan) adalah 2% dari jumlah bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tidak termasuk PPN. Tarif ini naik menjadi 4% jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, sesuai ketentuan tarif lebih tinggi 100% bagi Wajib Pajak tanpa NPWP.

Kondisi Tarif Dasar Pengenaan
Penerima jasa memiliki NPWP 2% Jumlah bruto (tidak termasuk PPN)
Penerima jasa tidak memiliki NPWP 4% Jumlah bruto (tidak termasuk PPN)

Perlu dicatat, tarif 2% ini khusus untuk objek jasa dan sewa harta. Untuk objek dividen, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan yang belum dipotong PPh Pasal 21, tarif yang berlaku adalah 15% dari jumlah bruto.

Daftar Lengkap Jasa yang Dikenakan PPh 23 (PMK 141/2015)

PMK Nomor 141/PMK.03/2015 memuat daftar jenis “jasa lain” yang objeknya dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2%. Berikut kelompok utamanya agar mudah dijadikan checklist procurement dan finance:

  • Jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan (selain konsultan konstruksi)
  • Jasa penilai (appraisal) dan jasa aktuaris
  • Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
  • Jasa perancang (design), termasuk desain interior dan grafis
  • Jasa pengeboran, penunjang di bidang penambangan migas, dan penambangan lainnya
  • Jasa penunjang penerbangan dan bandar udara
  • Jasa katering atau tata boga
  • Jasa maklon, freight forwarding, dan logistik
  • Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan bangunan
  • Jasa perantara dan/atau keagenan
  • Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
  • Jasa pengisian suara (dubbing), mixing film, dan pasca produksi
  • Jasa pembasmian hama, kebersihan (cleaning service), dan penyedia tenaga kerja (outsourcing)
  • Jasa pengangkutan/ekspedisi tertentu selain yang sudah diatur objek pajak lain

Daftar ini tidak lengkap sepenuhnya; PMK 141/2015 memuat puluhan sub-kategori lain. Karena itu, ketika perusahaan Anda melakukan pembayaran ke vendor jasa yang jenisnya tidak familiar, sebaiknya cek langsung lampiran PMK 141/2015 sebelum menyimpulkan objek tersebut kena atau tidak kena PPh 23.

Tidak Semua Jasa Kena PPh 23

Jasa yang tidak masuk daftar PMK 141/2015 dan bukan merupakan objek PPh final lainnya umumnya tidak dipotong PPh Pasal 23. Contoh yang sering disalahpahami:

  • Jasa yang dilakukan oleh tenaga kerja lepas dengan pembayaran langsung yang objeknya sudah masuk PPh Pasal 21 (misalnya honor narasumber perorangan tertentu).
  • Jasa konstruksi, yang objeknya diatur khusus dalam PP tersendiri dengan tarif final berbeda, bukan PPh Pasal 23.
  • Pembelian barang murni (jual beli barang tanpa unsur jasa) yang berpotensi masuk objek PPh Pasal 22, bukan Pasal 23.
  • Jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri, yang objeknya termasuk PPh Pasal 26 dengan tarif dan mekanisme berbeda (kecuali ada tax treaty/P3B yang menurunkan tarif).

Kesalahan umum yang terjadi adalah menyamaratakan seluruh pembayaran ke vendor sebagai objek PPh 23. Padahal, klasifikasi objek pajak harus dicocokkan dengan jenis jasa spesifik pada kontrak atau invoice, bukan sekadar nama perusahaan vendor.

Cara Menghitung dan Melapor PPh Jasa

Perhitungan PPh 23 relatif sederhana: tarif dikalikan jumlah bruto (nilai jasa sebelum PPN).

Contoh: PT Sukses Mandiri membayar jasa konsultan pajak sebesar Rp15.000.000 (belum termasuk PPN) kepada konsultan yang memiliki NPWP. PPh 23 = 2% x Rp15.000.000 = Rp300.000. Konsultan menerima pembayaran bersih Rp14.700.000, dan PT Sukses Mandiri menerbitkan bukti potong sebagai dasar penyetoran pajak.

Proses pelaporan dilakukan lewat SPT Masa PPh Unifikasi melalui sistem Coretax DJP. Pemotong wajib menerbitkan bukti potong elektronik, menyetorkan pajak yang telah dipotong, dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak terutang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PPh 23 dipotong dari nilai termasuk PPN?

Tidak. Dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jika invoice mencantumkan nilai jasa dan PPN terpisah, PPh 23 dihitung hanya dari nilai jasa sebelum PPN ditambahkan.

Siapa yang bertanggung jawab menyetor PPh 23 jika pemberi kerja lupa memotong?

Kewajiban memotong ada pada pihak pemberi penghasilan (pembayar jasa). Jika lalai memotong, pemberi kerja tetap berisiko dikenai sanksi administrasi. Bagi penerima jasa, jika PPh 23 tidak dipotong pemberi kerja, tetap tidak ada kredit pajak yang bisa diklaim di SPT Tahunan, kecuali dibuat pembetulan.

Kesimpulan

PPh Pasal 23 atas jasa dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto (4% tanpa NPWP), dengan daftar jenis jasa yang cukup luas sesuai PMK 141/PMK.03/2015. Memastikan klasifikasi objek pajak yang tepat dan menyimpan bukti potong dengan rapi akan menghindarkan bisnis Anda dari kesalahan kredit pajak maupun sanksi keterlambatan.

Kelola bukti potong PPh 23 lebih mudah dengan fitur e-Bupot Unifikasi OnlinePajak yang membantu Anda membuat, menerbitkan, dan melaporkan bukti potong PPh 23/26 langsung terintegrasi dengan Coretax DJP. Pelajari solusi pajak OnlinePajak selengkapnya di sini.

Baca juga: Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) dan Tarif PPh 23: Ketentuan Penting & Contoh Perhitungan.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak