Resources / Blog /

Pajak

Tarif PPh Sewa Harta Selain Tanah/Bangunan & Cara Hitung

Tarif PPh Sewa Harta Selain Tanah/Bangunan & Cara Hitung

Menyewa alat berat, kendaraan operasional, atau mesin produksi juga membawa kewajiban pajak yang sering terlewat: PPh Pasal 23 atas sewa harta. Bedanya dengan PPh sewa bangunan cukup signifikan, baik dari sisi dasar hukum maupun tarifnya. Artikel ini menjelaskan tarif, cara menghitung, dan kapan Anda perlu membedakan PPh sewa harta dari PPh sewa bangunan.

Quick Answer: Berapa Tarif PPh Sewa Harta Selain Tanah/Bangunan?

PPh atas sewa harta selain tanah dan bangunan (misalnya kendaraan, mesin, atau alat berat) dikenakan tarif 2% dari nilai sewa bruto berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 1 UU PPh. Pajak ini dipotong oleh penyewa dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Objek ini berbeda dari PPh sewa tanah/bangunan yang dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%.

PPh Sewa Harta Selain Tanah/Bangunan (Pasal 23)

Sewa harta gerak seperti kendaraan, mesin produksi, alat berat, peralatan kantor, dan kapal dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto nilai sewa, tidak termasuk PPN. Dasar hukumnya adalah Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 1 UU PPh sebagaimana diubah dengan UU HPP. Pihak yang wajib memotong adalah penyewa (badan usaha, BUT, atau perorangan yang ditunjuk DJP sebagai pemotong), sedangkan pihak yang menerima penghasilan sewa adalah pihak yang dipotong.

Jika penerima penghasilan sewa tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan naik 100% menjadi 4% dari jumlah bruto.

Beda dengan PPh Sewa Bangunan

PPh atas sewa harta selain tanah/bangunan (Pasal 23) berbeda secara mendasar dari PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Perbedaan ini sering rancu karena keduanya sama-sama disebut “PPh sewa”, padahal objek, sifat, dan tarifnya berbeda.

Aspek PPh Sewa Harta (Pasal 23) PPh Sewa Tanah/Bangunan (Pasal 4 ayat 2)
Objek Kendaraan, mesin, alat berat, peralatan, kapal, dsb. Tanah dan/atau bangunan (rumah, ruko, gudang, kantor)
Tarif 2% dari nilai bruto 10% dari nilai bruto (final)
Sifat Tidak final, jadi kredit pajak Final, tidak dikreditkan
Dasar hukum Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 1 UU PPh Pasal 4 ayat 2 UU PPh, PP 34/2017

Karena sifatnya yang final, PPh sewa tanah/bangunan tidak bisa dikreditkan pada SPT Tahunan, sedangkan PPh sewa harta (Pasal 23) bersifat tidak final dan menjadi kredit pajak. Kesalahan mengklasifikasikan kedua jenis sewa ini dapat berakibat salah setor kode akun pajak dan salah hitung kredit pajak tahunan.

Tarif dan Cara Hitung

Perhitungan PPh sewa harta cukup sederhana: 2% dikalikan nilai sewa bruto (belum termasuk PPN).

Contoh: PT Konstruksi Jaya menyewa excavator dari CV Alat Berat Sentosa senilai Rp40.000.000 per bulan (belum termasuk PPN). CV Alat Berat Sentosa memiliki NPWP. PPh 23 = 2% x Rp40.000.000 = Rp800.000. CV Alat Berat Sentosa menerima pembayaran bersih Rp39.200.000, dan PT Konstruksi Jaya menerbitkan bukti potong sebagai bukti pemungutan.

Nilai sewa yang menjadi DPP adalah jumlah bruto sesuai kontrak atau invoice, tidak termasuk PPN. Jika terdapat biaya tambahan seperti biaya operator atau bahan bakar yang dibundel dalam satu invoice sewa, seluruh nilai tersebut umumnya tetap menjadi bagian dari DPP PPh 23, kecuali dipisah secara jelas sebagai objek pajak lain dalam kontrak.

Contoh Sektor yang Sering Terdampak

  • Konstruksi dan pertambangan: sewa alat berat seperti excavator, crane, dan dump truck.
  • Logistik dan distribusi: sewa kendaraan operasional atau truk pengangkut.
  • Manufaktur: sewa mesin produksi atau peralatan pabrik untuk proyek jangka pendek.
  • Event organizer dan perhotelan: sewa peralatan acara seperti sound system, genset, dan tenda.

Perusahaan di sektor-sektor ini perlu memastikan tim procurement dan finance memahami kewajiban pemotongan PPh 23 setiap kali menyewa aset dari vendor, terutama saat frekuensi sewa tinggi dan melibatkan banyak vendor kecil yang mungkin belum terbiasa dengan mekanisme potong-pungut pajak.

Tenggat Setor/Lapor

PPh Pasal 23 atas sewa harta wajib disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak terutang, dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui sistem Coretax DJP. Bukti potong elektronik wajib diterbitkan sebagai dasar pelaporan dan sebagai dokumen kredit pajak bagi pihak yang disewa.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah sewa apartemen untuk kantor termasuk PPh Pasal 23 atau Pasal 4(2)?

Sewa apartemen atau ruang kantor termasuk objek tanah dan/atau bangunan, sehingga masuk PPh final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10%, bukan PPh Pasal 23. Yang termasuk Pasal 23 adalah sewa harta bergerak seperti kendaraan, mesin, dan peralatan.

Bagaimana jika sewa dilakukan dari individu tanpa NPWP?

Tarif PPh 23 naik menjadi 4% dari jumlah bruto jika penerima penghasilan sewa tidak memiliki NPWP, sesuai ketentuan tarif lebih tinggi 100% bagi Wajib Pajak tanpa NPWP.

Kesimpulan

PPh sewa harta selain tanah/bangunan dikenakan tarif 2% dari nilai bruto sesuai Pasal 23 UU PPh, berbeda dari PPh sewa tanah/bangunan yang bersifat final dengan tarif 10%. Memisahkan kedua jenis sewa ini dengan tepat penting untuk kepatuhan pajak dan akurasi kredit pajak perusahaan Anda.

Permudah pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas sewa aset bisnis Anda dengan fitur e-Bupot Unifikasi OnlinePajak yang terintegrasi dengan Coretax DJP. Pelajari solusi pajak OnlinePajak selengkapnya di sini.

Baca juga: Tarif PPh 23: Ketentuan Penting & Contoh Perhitungan dan Jurnal PPh Pasal 23: Ketentuan Pencatatan & Perhitungannya.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak