Upah minimum 2026 sudah berlaku di hampir semua provinsi, tetapi bagi tim HR dan payroll pekerjaannya tidak berhenti di situ. Angka UMP yang naik mengubah potongan PPh 21, iuran BPJS, nilai lembur, sampai struktur gaji karyawan lama. Di sisi lain, pembahasan UMP dan UMK 2027 sudah berjalan sehingga perusahaan perlu tahu arah aturannya sejak sekarang.
Artikel ini merangkum jenis upah minimum, aturan terbaru dalam PP 49/2025, cara menghitung kenaikannya, daftar UMP 2026, hingga langkah kepatuhan yang bisa langsung dijalankan perusahaan.
Quick Answer: Apa Itu Upah Minimum?
Upah minimum adalah batas upah bulanan terendah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Besarnya ditetapkan gubernur dalam bentuk UMP, UMK, serta UMSP dan UMSK untuk sektor tertentu. Sejak PP 49/2025, kenaikannya dihitung dengan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa pada rentang 0,5 sampai 0,9, dan gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya paling lambat 25 November.
Pembaruan 20 Oktober 2026: penetapan UMP dan UMK 2027 baru berlangsung pada November 2026. Belum ada angka resmi untuk 2027 pada tanggal verifikasi ini, sehingga angka dan jadwal di bagian “Menuju UMP/UMK 2027” perlu dicek kembali saat pengumuman resmi keluar.
Apa Itu Upah Minimum dan Jenisnya?
Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang menjadi batas bawah pembayaran upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha tidak boleh membayar di bawah angka ini, dan tujuannya menjaga daya beli pekerja sekaligus memberi kepastian biaya tenaga kerja bagi perusahaan.
Dalam praktik, ada empat jenis upah minimum yang perlu dibedakan karena cakupan wilayah dan sektornya berbeda.
UMP vs UMK vs UMSP/UMSK: Apa Bedanya?
UMP berlaku untuk seluruh provinsi, UMK berlaku untuk kabupaten atau kota tertentu, sedangkan UMSP dan UMSK berlaku untuk sektor usaha tertentu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Menurut PP 49/2025, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sementara UMK dan UMSK dapat ditetapkan gubernur bila diperlukan.
| Jenis | Nama Lengkap | Cakupan | Penetapan |
|---|---|---|---|
| UMP | Upah Minimum Provinsi | Seluruh wilayah provinsi | Wajib ditetapkan gubernur |
| UMK | Upah Minimum Kabupaten/Kota | Satu kabupaten atau kota | Dapat ditetapkan gubernur |
| UMSP | Upah Minimum Sektoral Provinsi | Sektor tertentu di tingkat provinsi | Wajib ditetapkan gubernur |
| UMSK | Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota | Sektor tertentu di tingkat kabupaten atau kota | Dapat ditetapkan gubernur |
Upah minimum sektoral memakai formula yang sama dengan upah minimum biasa. Menurut penjelasan Kemnaker yang dikutip Bisnis.com, sebuah sektor layak memiliki upah minimum sektoral jika didefinisikan pada klasifikasi KBLI lima digit, memiliki lebih dari satu usaha menengah atau besar, dan memiliki risiko kerja yang berbeda dari sektor lain. Karena UMSP dan UMSK kembali disebut tegas dalam aturan baru, perusahaan di sektor yang punya ketetapan sektoral perlu memeriksa apakah angkanya lebih tinggi daripada UMP atau UMK yang berlaku.
Siapa yang Wajib Mengikuti Upah Minimum? Pekerja di Bawah 1 Tahun dan di Atas 1 Tahun
Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, upah mengacu pada struktur dan skala upah (SUSU) perusahaan, bukan langsung pada angka UMP atau UMK.
Kemnaker menjelaskan bahwa jika upah pekerja terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokoknya tetap harus minimal sama dengan upah minimum. Perusahaan juga wajib memberi tahu pekerja mengenai struktur dan skala upah, baik secara langsung maupun lewat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Artinya, satu perusahaan bisa punya dua kelompok pekerja dengan acuan upah berbeda, dan keduanya perlu dikelola dengan rapi di sistem payroll.
Dasar Hukum: dari PP 36/2021 ke PP 49/2025
Dasar hukum upah minimum saat ini adalah PP 36/2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah kedua kalinya dengan PP 49/2025. Presiden menandatangani PP 49/2025 pada 17 Desember 2025 dan aturan ini berlaku sejak diundangkan, menurut laporan CNBC Indonesia.
Linimasa Aturan Pengupahan dan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023
Aturan pengupahan berubah mengikuti perubahan undang-undang ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menyebut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 sebagai salah satu dasar perubahan dalam PP 49/2025, dengan tujuan menjaga daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan stabilitas ekonomi.
- PP 36/2021: aturan pelaksana pengupahan setelah UU Cipta Kerja, yang memuat formula upah minimum dengan alfa 0,1 sampai 0,3.
- UU 6/2023: penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang juga menjadi rujukan sanksi ketenagakerjaan.
- PP 51/2023: perubahan pertama atas PP 36/2021.
- Putusan MK 168/PUU-XXI/2023: putusan yang menjadi dasar penyesuaian aturan pengupahan.
- PP 49/2025 (17 Desember 2025): perubahan kedua atas PP 36/2021, termasuk rentang alfa baru.
Perubahan Kunci: Alfa, UMSP/UMSK, Wewenang Dewan Pengupahan, dan SUSU
Perubahan terpenting PP 49/2025 ada di nilai alfa, yaitu naik dari rentang 0,1 sampai 0,3 menjadi 0,5 sampai 0,9. Formula dasarnya tidak berubah, sehingga alfa yang lebih tinggi berarti porsi pertumbuhan ekonomi yang masuk ke kenaikan upah menjadi lebih besar.
- Alfa 0,5 sampai 0,9: diatur dalam Pasal 26 ayat (6), mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- Dewan Pengupahan menentukan alfa: dewan pengupahan provinsi dan kabupaten atau kota menimbang keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha serta perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
- UMSP dan UMSK: Pasal 25 ayat (1) menyebut upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral.
- Peran daerah: Pasal 4 ayat (1a) menambahkan peran pemerintah daerah dan dewan pengupahan dalam kebijakan pengupahan pusat.
- SUSU: pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih diupah berdasarkan struktur dan skala upah.
Cara Menghitung Kenaikan Upah Minimum
Kenaikan upah minimum dihitung dengan menjumlahkan inflasi dan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan alfa, lalu persentase itu diterapkan pada upah minimum tahun berjalan. Formula ini tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) dan (5) PP 36/2021 dan dipertahankan oleh PP 49/2025.
Formula Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa)
Rumusnya: persentase kenaikan = inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Upah minimum baru kemudian diperoleh dengan mengalikan upah minimum tahun berjalan dengan (1 + persentase kenaikan). Inflasi dan pertumbuhan ekonomi diambil dari data resmi lembaga statistik untuk provinsi atau kabupaten atau kota yang bersangkutan, sedangkan nilai alfa ditentukan dewan pengupahan dalam rentang 0,5 sampai 0,9.
Contoh Perhitungan Ilustratif
Contoh berikut memakai angka ilustrasi, bukan angka resmi provinsi mana pun. Misalkan UMP tahun berjalan Rp3.000.000, inflasi 3%, dan pertumbuhan ekonomi 5%. Contoh serupa dipakai Kemnaker dalam sosialisasi aturan ini.
| Alfa | Perhitungan Kenaikan | Persentase | UMP Baru (ilustrasi) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 3% + (5% x 0,5) | 5,5% | Rp3.165.000 |
| 0,7 | 3% + (5% x 0,7) | 6,5% | Rp3.195.000 |
| 0,9 | 3% + (5% x 0,9) | 7,5% | Rp3.225.000 |
Selisih antara alfa terendah dan tertinggi pada contoh ini mencapai Rp60.000 per bulan per pekerja. Untuk perusahaan dengan ratusan pekerja, perbedaan alfa saja sudah cukup untuk menggeser anggaran payroll tahunan secara berarti.
Jika Pertumbuhan Ekonomi Negatif atau Penyesuaian Nol
Bila pertumbuhan ekonomi negatif, bagian “pertumbuhan ekonomi x alfa” ikut menjadi negatif dan menekan persentase kenaikan, sehingga hasil akhirnya bisa sangat kecil. Rincian perlakuan kasus seperti ini perlu dibaca langsung pada teks resmi PP 49/2025 karena sumber yang kami periksa tidak menguraikannya.
Dari sisi kepatuhan, satu hal pasti: upah minimum yang sudah ditetapkan tetap berlaku sampai ada ketetapan baru. Jadi dalam situasi kenaikan nol sekalipun, perusahaan tidak boleh membayar di bawah angka yang sedang berlaku.
Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi
DKI Jakarta memiliki UMP 2026 tertinggi, yaitu Rp5.729.876 atau naik 6,17%, sedangkan Jawa Barat menjadi yang terendah di antara provinsi yang sudah memiliki angka, yaitu Rp2.317.601. Kenaikan persentase terbesar tercatat di Sulawesi Tengah sebesar 9,08%.
Tabel berikut disusun dari pemberitaan penetapan UMP per akhir Desember 2025 yang diperbarui hingga 2026. Beberapa provinsi memiliki angka yang berbeda antarsumber atau belum final, dan ditandai agar tidak dipakai mentah-mentah. Untuk keperluan payroll dan audit, selalu rujuk surat keputusan gubernur provinsi Anda.
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Aceh | Belum ada penetapan kenaikan menurut sumber yang diperiksa | – |
| Sumatera Utara | Sekitar Rp3,23 juta | 7,90% |
| Sumatera Barat | Rp3.182.955 | 6,30% |
| Riau | Rp3.780.495 | 7,74% |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 | 7,06% |
| Jambi | Rp3.471.497 | 7,33% |
| Bengkulu | Angka berbeda antarsumber, cek SK gubernur | 5,89% atau 6,4% |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 | 4,09% |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 | 7,10% |
| Lampung | Rp3.047.734 | 5,35% |
| Banten | Rp3.100.881 | 6,74% |
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 | 6,17% |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 | 5,77% |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 | 7,28% |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 | 6,78% |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 | 6,11% |
| Bali | Rp3.207.459 | 7,04% |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 | Sekitar 2,7% |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 | 5,45% |
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 | 6,12% |
| Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 | 6,12% |
| Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 | 6,54% |
| Kalimantan Timur | Sekitar Rp3,76 juta | 5,12% |
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 | 5,45% |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 | 6,02% |
| Gorontalo | Rp3.405.144 | Sekitar 5,7% |
| Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 | 9,08% |
| Sulawesi Barat | Rp3.315.934 | 6,81% |
| Sulawesi Selatan | Sekitar Rp3,92 juta | 7,21% |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 | 7,58% |
| Maluku | Rp3.334.490 | 6,14% |
| Maluku Utara | Angka berbeda antarsumber, cek SK gubernur | 3,00% atau 4,25% |
| Papua | Rp4.436.283 | 3,51% |
| Papua Barat | Rp3.841.000 | 6,25% |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 | Sekitar 4,2% |
| Papua Selatan | Sekitar Rp4,51 juta | Sekitar 5,2% |
| Papua Tengah | Belum konsisten antarsumber, cek SK gubernur | – |
| Papua Pegunungan | Belum konsisten antarsumber, cek SK gubernur | – |
Perlu diingat bahwa UMP hanyalah batas bawah provinsi. Perusahaan di kabupaten atau kota yang memiliki UMK wajib memakai UMK jika nilainya lebih tinggi, dan perusahaan di sektor yang punya UMSP atau UMSK wajib mengikuti angka sektoral tersebut.
Menuju UMP/UMK 2027: Jadwal dan Hal yang Perlu Dipantau
Gubernur wajib menetapkan UMP 2027 paling lambat 25 November 2026, sesuai tenggat tahunan dalam PP 49/2025. Sampai 20 Oktober 2026 belum ada angka resmi, dan proses di dewan pengupahan daerah masih berjalan.
Beberapa hal yang layak dipantau HR dan keuangan:
- Usulan serikat pekerja: KSPI mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5% sampai 9,5%, menurut pemberitaan Kontan. Ini usulan, bukan keputusan.
- Nilai alfa tiap daerah: dewan pengupahan menentukan alfa pada rentang 0,5 sampai 0,9, sehingga kenaikan antarprovinsi bisa berbeda jauh walaupun inflasi serupa.
- Jadwal UMK dan UMSK: penetapannya mengikuti setelah UMP dan jadwalnya diumumkan pemerintah daerah masing-masing.
- Tanggal berlaku: biasanya 1 Januari tahun berikutnya, tetapi cek SK gubernur untuk kepastiannya.
Langkah praktis bagi perusahaan: siapkan skenario anggaran payroll dengan tiga kemungkinan kenaikan, misalnya 5%, 7%, dan 9%, lalu sesuaikan begitu angka resmi diumumkan.
Dampak Kenaikan Upah Minimum ke Payroll
Kenaikan upah minimum memengaruhi setidaknya empat komponen payroll sekaligus: PPh 21, iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, upah lembur, dan komponen lain yang dihitung dari upah seperti THR. Karena itu penyesuaiannya sebaiknya dihitung sekali di awal, bukan per komponen secara terpisah.
PPh 21 TER dan PTKP: Contoh Gaji Setara UMP
Gaji setara UMP bisa mulai terkena PPh 21 bulanan jika melewati batas bawah tarif efektif rata-rata (TER). Untuk status TK/0 (kategori TER A), penghasilan bruto sampai Rp5.400.000 per bulan dikenai tarif 0%, sedangkan di atasnya mulai dikenai tarif bertahap sesuai PMK 168/2023.
Ambil contoh karyawan TK/0 di DKI Jakarta dengan gaji setara UMP Rp5.729.876. Angka ini masuk lapisan Rp5.650.001 sampai Rp5.950.000 dengan TER 0,5%, sehingga PPh 21 per bulan sebesar Rp5.729.876 x 0,5% = Rp28.649. Untuk karyawan K/1 (kategori B) dengan gaji yang sama, penghasilan masih di bawah batas 0% sebesar Rp6.200.000, sehingga PPh 21 bulanannya Rp0.
Pemotongan TER berlaku untuk masa pajak Januari sampai November. Pada masa pajak terakhir, pajak dihitung ulang setahun penuh dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Sebagai ilustrasi untuk karyawan TK/0 tadi (tanpa iuran pensiun dan JHT): penghasilan setahun Rp68.758.512, dikurangi biaya jabatan 5% (Rp3.437.926) dan PTKP Rp54.000.000, menghasilkan penghasilan kena pajak sekitar Rp11.320.000. Pajak setahun dengan tarif 5% adalah Rp566.000, sehingga pada Desember pemotongannya sekitar Rp566.000 dikurangi Rp315.139 yang sudah dipotong sebelumnya, atau sekitar Rp250.861.
PTKP sendiri masih Rp54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi per 20 Oktober 2026. Pemerintah sedang membahas kenaikan PTKP, tetapi sampai tanggal verifikasi belum ada besaran maupun tahun berlaku yang final, menurut DDTCNews. Pelajari penghitungan lengkapnya di artikel OnlinePajak tentang skema TER PPh 21.
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Iuran BPJS dihitung dari upah, sehingga setiap kenaikan upah minimum otomatis menaikkan iuran perusahaan maupun potongan karyawan. BPJS Kesehatan untuk pekerja penerima upah sebesar 5% dari upah, dengan pembagian 4% perusahaan dan 1% karyawan, dan batas upah Rp12 juta.
Berikut ilustrasi biaya iuran untuk karyawan bergaji Rp5.729.876 (setara UMP DKI Jakarta). Perhitungan JKK memakai tarif terendah 0,24% sebagai contoh, dan tarif aktual bergantung pada kelompok risiko perusahaan.
| Program | Perusahaan | Karyawan |
|---|---|---|
| BPJS Kesehatan (4% dan 1%) | Rp229.195 | Rp57.299 |
| JHT (3,7% dan 2%) | Rp212.005 | Rp114.598 |
| JP (2% dan 1%) | Rp114.598 | Rp57.299 |
| JKK (0,24%, contoh) | Rp13.752 | – |
| JKM (0,3%) | Rp17.190 | – |
| Total | sekitar Rp586.740 | sekitar Rp229.196 |
Dengan asumsi tersebut, perusahaan menanggung tambahan biaya sekitar 10% di atas upah hanya untuk iuran BPJS. Rincian iuran BPJS Kesehatan bisa dibaca di artikel OnlinePajak tentang BPJS Kesehatan untuk perusahaan.
Lembur, THR, dan Komponen Berbasis Upah
Upah per jam untuk menghitung lembur sama dengan 1/173 dari upah bulanan, sehingga kenaikan upah minimum langsung menaikkan nilai setiap jam lembur. Dasarnya adalah PP 35/2021, dan pada jam pertama lembur di hari kerja pekerja menerima 1,5 kali upah per jam.
Untuk gaji Rp5.729.876, upah per jam sekitar Rp33.121 dan satu jam pertama lembur di hari kerja bernilai sekitar Rp49.681. THR keagamaan bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih sebesar satu bulan upah berdasarkan Permenaker 6/2016, sehingga kenaikan upah juga mendorong kebutuhan kas menjelang hari raya.
Struktur dan Skala Upah: Mencegah Salary Compression
Struktur dan skala upah (SUSU) adalah daftar rentang upah per golongan atau jabatan yang mempertimbangkan masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih diupah mengacu pada SUSU ini, sehingga perusahaan wajib menyusun dan menyosialisasikannya.
Salary compression terjadi ketika kenaikan upah minimum membuat upah pekerja baru menyamai atau mendekati upah pekerja lama. Akibatnya karyawan senior merasa pengalamannya tidak dihargai dan risiko pengunduran diri naik. Beberapa langkah pencegahan yang umum dipakai:
- Petakan seluruh jabatan dan bandingkan upah terendah tiap golongan dengan UMP atau UMK baru.
- Naikkan batas bawah tiap golongan secara berjenjang, bukan hanya golongan terendah.
- Pertahankan selisih antargolongan dengan persentase yang konsisten.
- Dokumentasikan kriteria kenaikan berdasarkan masa kerja, kompetensi, dan kinerja.
- Komunikasikan SUSU yang diperbarui kepada pekerja sesuai ketentuan.
Risiko Kepatuhan dan Sanksi
Membayar upah di bawah upah minimum adalah pelanggaran yang dapat berujung sanksi pidana. UU 13/2003 Pasal 185 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023 mengancam pelanggaran ketentuan upah minimum dengan pidana penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp400 juta.
Selain sanksi pidana, perusahaan menghadapi risiko perselisihan hubungan industrial, tuntutan selisih upah (upah terutang) dari pekerja, dan sanksi administratif dari pengawas ketenagakerjaan. Dari sisi pajak, kesalahan dasar upah juga berimbas ke PPh 21 dan iuran BPJS yang salah hitung. Karena aturan sanksi dapat berubah, rujuk teks resmi UU 6/2023 dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk ketentuan terkini.
Checklist HR Menyambut UMP Baru
Checklist berikut dapat dipakai HR sebagai daftar kerja sejak pengumuman UMP dan UMK sampai tanggal berlakunya.
- Cari tahu ketetapan yang berlaku untuk lokasi kerja: UMP, UMK, serta UMSP atau UMSK bila ada.
- Audit seluruh pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun, pastikan upah pokok minimal sama dengan upah minimum.
- Tinjau SUSU dan sesuaikan batas bawah tiap golongan.
- Hitung ulang PPh 21 TER dan perbarui status PTKP bila ada perubahan data karyawan.
- Hitung ulang iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan berdasarkan upah baru.
- Perbarui nilai lembur per jam dan komponen berbasis upah lain.
- Revisi anggaran payroll dan THR tahun berikutnya.
- Informasikan perubahan upah kepada karyawan melalui slip gaji dan pengumuman resmi.
- Arsipkan SK gubernur dan dokumen perhitungan untuk keperluan audit.
Mengotomatisasi Hitung Gaji dan Pajak setelah Penyesuaian Upah
Menghitung ulang gaji, PPh 21, dan iuran BPJS secara manual untuk seluruh karyawan setiap kali upah berubah rawan salah, terutama ketika ada puluhan hingga ratusan pekerja dengan status PTKP berbeda. Setelah perhitungan selesai, bukti potong PPh 21 tetap perlu diterbitkan dan dilaporkan tepat waktu.
OnlinePajak menyediakan e-Bupot OnlinePajak untuk membantu tim keuangan menerbitkan dan melaporkan bukti potong PPh 21 setelah penyesuaian gaji, sehingga hasil perhitungan payroll dapat langsung ditindaklanjuti ke pelaporan pajak.
FAQ
UMP 2026 naik berapa persen?
Kenaikan UMP 2026 berbeda tiap provinsi. DKI Jakarta naik 6,17% menjadi Rp5.729.876, Sulawesi Tengah naik 9,08%, dan Nusa Tenggara Barat naik sekitar 2,7%. Rinciannya ada pada tabel di atas.
Kapan UMP/UMK 2027 diumumkan?
Gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 25 November 2026. Jadwal UMK mengikuti setelahnya dan diumumkan pemerintah daerah. Per 20 Oktober 2026 belum ada angka resmi.
Apakah UMP berlaku untuk karyawan di atas 1 tahun?
Tidak secara langsung. Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih diupah mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan.
Apa beda UMP dan UMK?
UMP berlaku di seluruh provinsi, sedangkan UMK hanya berlaku di kabupaten atau kota tertentu. Jika suatu daerah memiliki UMK, perusahaan di daerah itu mengikuti UMK selama nilainya lebih tinggi daripada UMP.
Bolehkah perusahaan membayar di bawah UMP?
Tidak boleh untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana dan administratif, dan pekerja berhak menuntut selisih upahnya.
Apakah gaji setara UMP kena PPh 21?
Tergantung nilai dan status PTKP. Karyawan TK/0 dengan gaji hingga Rp5.400.000 per bulan dikenai TER 0%, tetapi gaji setara UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876 sudah dikenai TER 0,5% atau sekitar Rp28.649 per bulan. Pada masa pajak terakhir, pajak dihitung ulang setahun penuh.