Mengenal Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Definisi Pemberitahuan Impor Barang

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment.

Apa itu prinsip self assessment? Ini merupakan prinsip yang mewajibkan wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan undang-undang.

Beberapa contoh dokumen yang termasuk dalam dokumen pelengkap PIB di antaranya invoice, packing list, bill of lading/airway bill asuransi.

Dasar Hukum Pemberlakuan Formulir Pemberitahuan Impor Barang

Berikut Ini sejumlah landasan hukum yang mengatur penggunaan formulir PIB di Indonesia :

  • Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU no. 17 Tahun 2006.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04/2015.
  • Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-22/BC/2009 tentang Pabean Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER 20/BC/2016.

Komponen dalam Formulir Pemberitahuan Impor Barang

Formulir Pemberitahuan Impor Barang
        Formulir Pemberitahuan Impor Barang

Beberapa bagian yang harus Anda perhatikan sebelum mengisi formulir PIB adalah :

Kantor Kepabeanan

Kantor Pelayanan Bea Cukai tempat Anda mengurus dokumen bersangkutan.

Nomor Pengajuan

Merupakan kombinasi angka yang akan diisi dengan identitas bank yang akan Anda gunakan, tanggal PIB dibuat dan nomor seri EDI (Electronic Data Interchnage)

Jenis-Jenis Pemberitahuan Impor Barang 

  1. Pemberitahuan Impor Barang Biasa adalah PIB yang diajukan untuk sekali impor baik untuk barang impor yang telah tiba dan yang diajukan sebelum barang impor tiba.
  2. Pemberitahuan Impor Barang Berkala adalah PIB yang diajukan untuk lebih dari sekali impor untuk satu periode. Barang impor dalam periode ini biasanya dikeluarkan terlebih dahulu dari kawasan pabean.
  3. Pemberitahuan Impor Barang Penyelesaian adalah PIB yang diajukan untuk sekali pengimporan setelah barang impor dikeluarkan lebih dulu dari Kawasan pabean.

Jenis Impor. Mencatat fasilitas pengeluaran barang. Contohnya, kode angka 1 untuk impor dipakai, 2 untuk impor sementara, 3 untuk reimpor, 5 untuk pelayanan segera atau 9 untuk status vooruitslag yaitu pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan.

Cara Pembayaran. Untuk melakukan pembayaran, Anda dapat menerapkan sistem biasa, berkala atau dengan jaminan.

Nama Pemasok. Berisi identitas lengkap pihak eksportir disertai kode negara pengekspor.

Importir. Berisi data-data perusahan pengimpor seperti NPWP, Identitas, status dan Angka Pengenal Importir (API).

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Berisi identitas lengkap pemilik jasa kepabeanan yang diinput langsung oleh pihak penyedia jasa kepabeanan.

Perkiraan Tanggal tiba. Berisi estimasi waktu sampai yang bisa dilihat berdasarkan Bill of Lading yang sudah kita miliki

Cara Kerja Penyampaian Pemberitahuan Impor Barang

PIB berisi perincian atas barang impor, termasuk jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayar atas barang impor. PIB disampaikan dalam data elektronik melalui sistem kepabeanan atau menggunakan media penyimpan data digital. PIB juga dapat disampaikan melalui tulisan di atas formulir khusus.

PIB kemudian dilaporkan bersamaaan dengan beberapa dokumen pelengkap serta bukti pembayaran bea masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang disampaikan kepada pejabat di kantor pabean.

Barang Kena Cukai (BKC) dapat dilunasi dengan pelekatan pita cukai yang dokumen pemesananannya telah disampaikan kepada pejabat di kantor pabean tempat pengeluaran barang.

Untuk dokumen seperti Surat Pemberitahuan Jalur Merah, Surat Pemberitahuan Jalur Kuning, SPPB untuk jalur hijau pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah tanggal.

Sementara, untuk dokumen SPPB untuk jalur MITA Prioritas dan jalur MITA Non Prioritas pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja.

Tata Cara Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor

  • Pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI dapat dilakukan di bank devisa persepsi atau kantor pabean dapat dilakukan dengan cara pembayaran biasa dan pembayaran berkala.
  • Untuk kantor pabeanan yang telah menerapkan sistem PDE kepabeanan, dapat melakukan pembayaran di bank devisa persepsi yang masih sejalur dengan sistem PDE kepabeanan yang sekota/sewilayan kerja dengan kantor pabean yang bersangkutan. Pihak Bank akan memberikan bukti pembayaran dan mengirimkan credit advice melalui sistem PDE kepabeanan ke kantor pabean yang telah menerapkan sistem PDE kepabeanan.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Perkecil Risiko Ketidakpatuhan Pajak

Di OnlinePajak, Anda dapat memperkecil kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak, lapor pajak jadi lebih akurat.

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

Mengubah Alamat Faktur Pajak Pengganti Menggunakan e-Faktur Desktop tentu sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh sebagian besar PKP. Jika berstatus PKP, Anda pasti sudah tidak asing dengan update aplikasi e-Faktur Desktop versi 2.1. Memang penggunaan aplikasi e-Faktur desktop harus diupdate ke versi terbaru sehingga tetap dapat digunakan untuk melapor dan menyetorkan pajak. Pembaruan versi menandakan ada beberapa fitur baru yang juga ditambahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Cara Mengganti Alamat di Faktur Pajak Pengganti

Mengubah Alamat Faktur Pajak Pengganti
Menggunakan e-Faktur Desktop tentu sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh sebagian besar PKP. Jika berstatus PKP, Anda pasti sudah tidak asing dengan update aplikasi e-Faktur Desktop versi 2.1. Memang penggunaan aplikasi e-Faktur desktop harus diupdate ke versi terbaru sehingga tetap dapat digunakan untuk melapor dan menyetorkan pajak. Pembaruan versi menandakan ada beberapa fitur baru yang juga ditambahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Baca lebih lanjut →

Perkecil Risiko Ketidakpatuhan Pajak

Hindari penalti saat audit yang umumnya terjadi karena human error. Gunakan fitur rekapitulasi, identifikasi NPWP & NSFP dan hitung otomatis OnlinePajak