Resources / Blog /

Pajak

Pengertian SPT, Jenis, Cara Lapor di Coretax, dan Sanksinya

SPT: Informasi Lengkap Seputar Surat Pemberitahuan Pajak

SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan, yaitu dokumen resmi yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diperbarui melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dan penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib melaporkan SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, melalui sistem Coretax DJP.

Quick Answer: Apa Itu SPT?

Secara sederhana, SPT adalah “rapor pajak” seorang wajib pajak dalam satu periode tertentu. Fungsinya bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas penghitungan pajak yang sudah dipotong pihak lain maupun yang dibayar sendiri. Ada dua kelompok besar SPT: SPT Tahunan (dilaporkan setahun sekali, mencakup seluruh penghasilan, harta, dan utang) dan SPT Masa (dilaporkan tiap bulan, per jenis pajak seperti PPh 21, PPh 23, atau PPN). Sejak 2025, seluruh pelaporan SPT—baik Tahunan maupun Masa—dilakukan melalui portal Coretax DJP, yang menggantikan sistem lama seperti e-Filing dan DJP Online.

Ringkasan Cepat: Jenis SPT dan Fungsinya
Aspek SPT Tahunan SPT Masa
Periode pelaporan 1 tahun pajak 1 bulan (masa pajak)
Contoh formulir 1770, 1770 S, 1770 SS (OP); 1771 (Badan) PPh 21, PPh 23, PPh 4(2), PPN
Batas waktu OP 31 Maret tahun berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya (umumnya)
Batas waktu Badan 30 April tahun berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya (umumnya)
Sistem pelaporan Coretax DJP Coretax DJP

Dasar Hukum SPT

Kewajiban pelaporan SPT diatur dalam Pasal 3 UU KUP (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021). Ketentuan teknis pelaksanaan sistem Coretax mengacu pada PMK 81/2024 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dalam rangka pelaksanaan Coretax Administration System, yang menyatukan seluruh proses administrasi mulai dari pendaftaran NPWP, penerbitan faktur pajak, hingga pelaporan SPT dalam satu portal terintegrasi. Sanksi keterlambatan tetap mengacu pada Pasal 7 UU KUP.

Jenis-Jenis SPT (Tahunan dan Masa) dan Batas Waktunya

Memahami jenis SPT yang wajib dilaporkan penting agar tidak salah formulir atau salah jadwal. Berikut rincian yang paling sering digunakan wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha.

SPT Tahunan Orang Pribadi

  • 1770 SS — untuk karyawan dengan penghasilan bruto setahun maksimal Rp60 juta dari satu pemberi kerja.
  • 1770 S — untuk karyawan dengan penghasilan bruto di atas Rp60 juta, atau memiliki lebih dari satu pemberi kerja dalam setahun.
  • 1770 — untuk wajib pajak yang memiliki usaha sendiri, pekerjaan bebas (dokter, pengacara, konsultan, dll), atau penghasilan dari luar negeri.

SPT Tahunan Badan

  • 1771 — wajib dilaporkan oleh badan usaha (PT, CV, koperasi, yayasan, dll) yang telah memiliki NPWP badan, mencakup laporan laba rugi fiskal dan penghitungan PPh Badan terutang.

SPT Masa

Selain SPT Tahunan, wajib pajak yang memiliki kewajiban pemotongan/pemungutan pajak setiap bulan harus melaporkan SPT Masa, antara lain:

  • SPT Masa PPh Pasal 21/26 — pemotongan pajak penghasilan karyawan.
  • SPT Masa PPh Pasal 23/26 — pemotongan atas sewa, jasa, dividen, bunga, royalti.
  • SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) — pajak final (sewa tanah/bangunan, konstruksi, dll).
  • SPT Masa PPN — bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), melaporkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan setiap bulan.
Kalender Batas Waktu Pelaporan SPT
Jenis SPT Batas Waktu Lapor Sanksi Keterlambatan
SPT Tahunan Orang Pribadi 31 Maret tahun pajak berikutnya Denda Rp100.000
SPT Tahunan Badan 30 April tahun pajak berikutnya Denda Rp1.000.000
SPT Masa PPh 21/23/4(2) Tanggal 20 bulan berikutnya Denda Rp100.000 per SPT
SPT Masa PPN Akhir bulan berikutnya Denda Rp500.000 per SPT

Siapa yang Wajib Lapor SPT?

Kewajiban lapor SPT melekat pada setiap orang pribadi maupun badan yang telah memiliki NPWP dan/atau memenuhi kriteria subjek pajak, dengan penjelasan sebagai berikut:

  • Karyawan dengan penghasilan di atas PTKP, meskipun pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja melalui bukti potong 1721-A1/A2 — pelaporan SPT tetap wajib sebagai bentuk pertanggungjawaban.
  • Pengusaha atau pekerja bebas, termasuk pelaku UMKM yang membayar PPh Final, tetap wajib lapor SPT Tahunan meskipun sudah menyetor pajak final setiap bulan/masa.
  • Wajib pajak dengan NIK yang sudah dipadankan sebagai NPWP (berlaku sejak 1 Juli 2024 berdasarkan PMK 136/2023) dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP.
  • Badan usaha yang telah terdaftar dan memiliki NPWP, terlepas dari status rugi atau nihil.

Cara Melaporkan SPT di Coretax

Sejak implementasi penuh Coretax DJP, pelaporan SPTbaik Tahunan maupun Masa tidak lagi menggunakan e-Filing atau aplikasi e-SPT lama, melainkan melalui portal coretaxdjp.pajak.go.id. Berikut alur umum pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Coretax:

  1. Login ke Coretax menggunakan NIK (16 digit) atau NPWP dan kata sandi akun yang sudah diaktivasi.
  2. Akses menu Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT, lalu pilih jenis SPT (PPh Orang Pribadi atau Badan) dan periode/tahun pajak.
  3. Pilih model SPT: “Normal” untuk pelaporan pertama kali, atau “Pembetulan” jika membetulkan SPT yang sudah pernah dikirim.
  4. Klik Posting — sistem akan otomatis menarik data pre-populated dari bukti potong (1721-A1/A2) yang sudah dilaporkan pemberi kerja atau pemotong pajak lain.
  5. Periksa dan lengkapi data — termasuk daftar harta, utang, dan penghasilan lain yang belum tercakup dalam data pre-filled.
  6. Tinjau ringkasan status SPT — apakah Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar. Jika Kurang Bayar, lakukan pembayaran melalui billing Coretax sebelum mengirim SPT.
  7. Minta dan masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui WhatsApp atau email terdaftar, lalu klik Kirim SPT.
  8. Simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti sah pelaporan, yang juga otomatis dikirim ke email terdaftar.

Khusus wajib pajak dengan status SPT Nihil dan kondisi tertentu (tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto), DJP menyediakan Coretax Form, yaitu formulir PDF yang dapat diisi offline lalu diunggah kembali ke portal Coretax memberikan alternatif bagi wajib pajak yang mengalami kendala akses jaringan saat mengisi form online secara langsung.

Sanksi Jika Tidak Lapor SPT

Konsekuensi tidak melaporkan SPT tepat waktu diatur dalam Pasal 7 UU KUP dan bersifat berjenjang, mulai dari sanksi administrasi hingga pidana untuk kasus yang disengaja:

Sanksi Keterlambatan dan Tidak Lapor SPT
Jenis Pelanggaran Sanksi
Terlambat lapor SPT Tahunan OP Denda administrasi Rp100.000
Terlambat lapor SPT Tahunan Badan Denda administrasi Rp1.000.000
Terlambat lapor SPT Masa (selain PPN) Denda administrasi Rp100.000
Terlambat lapor SPT Masa PPN Denda administrasi Rp500.000
Tidak lapor SPT atau melaporkan data tidak benar dengan sengaja Sanksi pidana kurungan dan/atau denda sesuai Pasal 39 UU KUP

Selain denda administrasi, keterlambatan lapor SPT juga dapat menghambat proses administrasi lain, misalnya pengajuan Surat Keterangan Fiskal, keikutsertaan tender pemerintah, atau pengajuan kredit yang mensyaratkan bukti kepatuhan pajak.

Kesalahan Umum saat Lapor SPT di Coretax

  • Melapor di menit-menit terakhir — lonjakan trafik pada akhir Maret kerap membuat sistem Coretax melambat; sebaiknya lapor di awal Februari atau Maret.
  • Tidak memeriksa data pre-populated — data otomatis dari bukti potong bisa saja belum lengkap jika pemberi kerja terlambat lapor, sehingga wajib pajak tetap perlu memverifikasi kebenarannya.
  • Salah memilih status Kurang Bayar/Lebih Bayar — status Lebih Bayar berpotensi memicu pemeriksaan, sehingga akurasi data harta dan penghasilan menjadi krusial.
  • Lupa aktivasi akun Coretax — wajib pajak yang belum melakukan aktivasi akun dan permintaan sertifikat elektronik akan kesulitan mengakses layanan SPT sama sekali.

FAQ Seputar SPT

Apa saja jenis SPT yang wajib dilaporkan?

Ada dua kelompok besar: SPT Tahunan (1770 SS, 1770 S, 1770 untuk orang pribadi; 1771 untuk badan) yang dilaporkan sekali setahun, dan SPT Masa (PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPN) yang dilaporkan setiap bulan sesuai jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak tersebut.

Apa sanksi jika tidak lapor SPT?

Sanksi administrasi berupa denda mulai dari Rp100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan, hingga Rp500.000 untuk SPT Masa PPN. Jika ketidaklaporan dilakukan dengan sengaja untuk merugikan negara, dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 39 UU KUP.

Bagaimana cara lapor SPT di Coretax?

Login ke portal Coretax DJP, buka menu Surat Pemberitahuan (SPT), buat konsep SPT sesuai jenis dan periode pajak, periksa data pre-populated, lengkapi bagian yang belum terisi, lalu kirim SPT menggunakan kode verifikasi yang dikirim ke WhatsApp atau email. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan diterbitkan setelah pengiriman berhasil.

Siapa saja yang wajib lapor SPT Tahunan?

Setiap wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP (atau NIK yang telah dipadankan sebagai NPWP) dengan penghasilan di atas PTKP, serta setiap badan usaha yang telah memiliki NPWP, wajib melaporkan SPT Tahunan — termasuk yang berstatus nihil atau rugi.

Apakah karyawan yang pajaknya sudah dipotong perusahaan tetap wajib lapor SPT?

Ya. Pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja tidak menggugurkan kewajiban lapor SPT Tahunan. Bukti potong 1721-A1/A2 justru menjadi dasar pengisian data pre-populated saat karyawan melaporkan SPT Tahunannya sendiri di Coretax.

Kesimpulan

SPT adalah instrumen inti dalam sistem self-assessment perpajakan Indonesia bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cara wajib pajak mempertanggungjawabkan penghitungan pajaknya kepada negara. Dengan hadirnya Coretax DJP, seluruh proses pelaporan SPT Tahunan maupun SPT Masa kini terpusat dalam satu portal, dengan data yang sebagian besar sudah pre-populated dari bukti potong pihak ketiga. Memahami jenis SPT yang wajib dilaporkan, batas waktu, serta konsekuensi keterlambatan akan membantu wajib pajak baik individu maupun bisnis terhindar dari sanksi yang sebenarnya bisa dicegah dengan perencanaan yang baik.

Bagi pelaku bisnis yang mengelola kewajiban SPT Masa setiap bulan mulai dari PPh 21 karyawan, PPh 23, hingga PPN mengandalkan pencatatan manual berisiko menimbulkan kesalahan dan keterlambatan yang berujung denda. OnlinePajak membantu bisnis menghitung, membayar, dan melaporkan SPT Masa maupun Tahunan secara terintegrasi dengan sistem Coretax DJP, sehingga proses pelaporan pajak bulanan maupun tahunan menjadi lebih rapi, terjadwal, dan minim risiko keterlambatan.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak