Keputusan Bersama Dirjen – KEP 35/PJ/2006
Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu enam, yang bertanda tangan dibawah ini: AGUS MUHAMMAD, selaku Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Wahidin nomor 1, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal selanjutnya disebut Pihak Pertama. HADI POERNOMO, selaku Direktur Jenderal Pajak Departemen […]
Keputusan Bersama Dirjen – 23/BC/2004
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/2004 tanggal 12 Februari 2004 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, dipandang perlu mengatur petunjuk teknis pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dengan suatu keputusan bersama. Mengingat : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 […]
Keputusan Bersama Dirjen – KEP 56/PJ/2004
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri, khususnya perdagangan ekspor dan impor, maka dipandang perlu untuk meningkatkan upaya pengamanan dokumen ekspor-impor dan kelancaran arus barang serta pemberian pelayanan yang baik (good governance) kepada dunia usaha; bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu diwujudkan adanya suatu Sistem […]
Keputusan Bersama Dirjen – KEP 392/PJ./2003
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.03/2003 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara, dan Pasal 2A ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 297/KMK.03/2003 tentang Perubahan Ketiga Atas […]
Keputusan Bersama Dirjen – KEP 227/PJ./2003
Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat proses penatausahaan penerimaan setoran pajak, diperlukan adanya suatu sistem pelaporan yang dapat digunakan untuk mengetahui penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak secara langsung dari PT. Pos Indonesia (Persero); bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi memungkinkan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui penerimaan negara khususnya penerimaan pajak […]
Keputusan Bersama Dirjen – KEP 641/PJ/2001
Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 31C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Dalam rangka optimalisasi […]
Keputusan Bersama Dirjen – KEP 47/PJ./2003
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menunjuk bank-bank swasta untuk menjadi bank persepsi Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktur Jenderal Otonomi […]
Keputusan Bersama Dirjen – KEP 48/PJ/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi pelayanan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor dan penerimaan cukai atas barang kena cukai buatan dalam negeri, dipandang perlu menyederhanakan format surat setoran dalam bentuk single document; bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyetoran penerimaan negara dengan sistem Internal Check, dipandang perlu untuk mengganti Surat Edaran Bersama Direktur […]
Keputusan Bersama Dirjen – KEP 503/PJ./2002
Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 31 huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; bahwa […]
Keputusan Bersama Dirjen – KEP 164/PJ./2001
Menimbang : Bahwa dalam nangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 tentang Tata cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Pajak tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan […]
Keputusan Bersama Dirjen – KEP 68/PJ/2000
Menimbang : bahwa untuk kelancaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar oleh Pengusaha atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak atas hasil pengusahaan sumberdaya Panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik dipandang perlu untuk menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaannya. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur petunjuk teknis tersebut dengan Keputusan Bersama […]
Keputusan Bersama Dirjen – KEP 87/PJ/2000
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu mengatur tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak; Mengingat : Indische Comptabiliteits Wet (Staatsblad 1925 […]