Keputusan Dirjen Pajak – KEP 26/PJ.11.3/1991
Menimbang : Bahwa untuk memberikan kemudahan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak Badan Asing, Wajib Pajak Orang Asing, Wajib Pajak Penanaman Modal Asing dan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang bertempat tinggal/bertempat kedudukan dan atau bertempat usaha di luar wilayah DKI Jakarta perlu diberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak diluar […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 02/PJ.7/1991
Menimbang : bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan netto bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak menyelenggarakan sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Norma PenghitunganPenghasilan Netto bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak menyelenggarakan sebagaimana mestinya; Mengingat : Pasal […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 01/PJ.7/1991
Menimbang : bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan netto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, perlu ditetapkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto serta Tata Cara Pembuatan Catatan ; bahwa bagi Wajib Pajak yang menyatakan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, perlu diberikan petunjuk tentang tata cara pembuatan catatan peredaran usaha […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 02/PJ.7/1990
Menimbang : Bahwa untuk memberikan arahan kerja, keseragaman dan kelancaran proses tindakan, keseragaman penyelenggaraan administrasi serta untuk memperjelas kaitan antara kegiatan pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Mengingat : […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 106/PJ.431/1991
Menimbang : bahwa untuk keperluan Pemotong Pajak dalam memenuhi kewajibannya melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran gaji, upah, honorarium dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pribadi serta sanksi-sanksinya perlu diterbitkan Buku Petunjuk untuk tahun 1991 dan selanjutnya. Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Nomor […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 67/PJ.BT5/1985
Menimbang : bahwa untuk menampung penyetoran pajak-pajak atas impor barang khusus untuk Bank Devisa, impor barang dalam rangka Bantuan/Pinjaman Luar Negeri dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai khusus hasil tembakau, maka perlu ditetapkan bentuk, jenis dan warna formulir surat setoran Pajak sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983; bahwa oleh […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 49/PJ.BT5/1985
Menimbang : bahwa untuk menampung penyetoran Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan penyetoran Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Undang-Undang Pajak Atas Bunga Deviden dan Royalty 1970, Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 jo Peraturan […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 78/PJ.41/1990
Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada isteri Wajib Pajak yang melakukan kegatan usaha perseorangan atau pekerjaan bebas; bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur pemberian NPWP kepada isteri Wajib Pajak tersebut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; Mengingat : Undang-undang Nomor 6 […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 14/PJ.6/1990
Menimbang : bahwa Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dasar untuk menagih pajak yang terhutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak yang tidak/kurang di bayar setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran dan merupakan syarat untuk dapat dilakukan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa; bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penagihan dan ketertiban […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 1/PJ/UP.41/1990
Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 652/KMK.01/UP.10/1989 tanggal 13 Juni 1989 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Mutasi Kepegawaian kepada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Moneter, Kepala Badan Analisa Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran, Kepala Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 01/PJ/UP.90/1990
Membaca : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 24 Juni 1988 Nomor : KEP-90/PJ/UP.53/1988; Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 17 Maret 1989 Nomor : KEP-5/PJ/UP.90/1989; Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 15 Desember 1989 Nomor : KEP-176/PJ/UP.53/1989; Menimbang : bahwa dengan adanya reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak dan mutasi para pejabat eselon IV Direktorat Jenderal […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 38/PJ.7/1989
Menimbang : bahwa dalam rangka tertib laporan di bidang pemeriksaan sesuai dengan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang baru, maka perlu ditetapkan kembali bentuk, jenis, kode formulir laporan dan buku-buku serta petunjuk pengisiannya; bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara […]