Keputusan Dirjen Pajak – KEP 34/PJ.2/1989
Menimbang : bahwa dengan adanya reorganisasi dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pendaftaran, pemberian, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dipandang perlu untuk menyempurnakan petunjuk pelaksanaan, tata cara pendaftaran, pemberian dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 57/PJ.7/1987
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, dianggap perlu untuk mempercepat proses penyelesaian keberatan wajib pajak; bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Inspeksi PBB dan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I PBB; bahwa ketentuan pelimpahan wewenang untuk memberikan Keputusan Keberatan perlu diatur dengan Keputusan […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 424/PJ.4/1985
Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum serta meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pembayaran kembali kelebihan pajak untuk segala jenis pajak negara, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai tata cara penerbitan SPMKP; bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut di atas dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; Mengingat : Pasal 11 ayat (4) […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 24/PJ.3/1989
Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1117/KMK.04/1988 tanggal 18 Nopember 1988, maka bentuk, isi dan tata cara penggunaan Faktur Pajak Sederhana perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; Mengingat : Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1117/KMK.04/1988 tanggal 8 Nopember 1988 tentang bentuk, ukuran, pengadaan dan tata cara […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 25/PJ.3/1989
Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan tentang izin penggunaan Faktur Pajak Gabungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; Mengingat : Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 04/PJ.3/1986
Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai perlu diatur pelimpahan wewenang pemberian izin pemakaian mesin teraan meterai atau alat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Februari 1986 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; Mengingat : Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 470/PJ.4/1987
Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dipandang perlu untuk mempercepat proses penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; bahwa Kepala Inspeksi Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah penyelenggara kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; bahwa oleh karena itu dipandang […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 29/PJ.7/1987
Menimbang : bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, perlu diintensifkan pemungutannya; bahwa agar tercapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam pemungutannya, perlu adanya koordinasi yang mantap dan terpadu antara unsur Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan unsur Direktorat Jenderal […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 10/PJ.3/1987
Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dipandang perlu untuk mempercepat proses penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. bahwa Kepala Inpeksi Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah penyelenggara kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, bahwa oleh karenanya dipandang perlu […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 11/PJ.3/1987
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dipandang perlu untuk mempercepat proses penyelesaian keberatan wajib pajak. bahwa Kepala Inpeksi Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. bahwa oleh karenanya dipandang perlu […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 12/PJ.3/1987
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dipandang perlu untuk mempercepat pembetulan surat ketetapan pajak Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. bahwa Kepala Inspeksi Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat […]
Keputusan Dirjen Pajak – KEP 907/PJ.2/1986
Menimbang : Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, dianggap perlu untuk mempercepat proses penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Inspeksi Pajak mempunyai tugas membantu menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah wewenangnya, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak; bahwa oleh […]