Keputusan Menteri Keuangan – 584/KMK.04/2003
Menimbang : bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 825/kmk.00/1990 tentang pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di daerah Industri Pulau Batam, perlu diatur kembali permasalahan dimaksud dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 587/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal […]
Keputusan Menteri Keuangan – 577/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tunjangan dan ketentuan lain bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Besarnya Tunjangan Dan Ketentuan Lainnya Bagi Ketua, […]
Keputusan Menteri Keuangan – 578/KMK.07/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Kerja Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 6 November 2003, telah dicapai beberapa kesepakatan mengenai pengalokasian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 kepada Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 28/KM.1/2004
Menimbang : bahwa dengan adanya penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003, maka untuk menunjang kelancaran tugas di bidang administrasi dipandang perlu mengatur kembali penomoran dan pemberian kode surat yang berlaku di unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat […]
Keputusan Menteri Keuangan – 43/KMK.01/2004
Menimbang : bahwa untuk mendorong peningkatan kemampuan industri pemeliharaan/perawatan pesawat udara di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan, Suku […]
Keputusan Menteri Keuangan – 23/KM.1/2004
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 545/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 575/KMK.03/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran dan atau penyetoran pajak di daerah tertentu yang siap on line dalam rangka penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Melalui PT. […]
Keputusan Menteri Keuangan – 571/KMK.03/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan situasi dan kondisi perekonomian saat ini dan untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kecil yang memenuhi batasan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada suatu Masa Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak […]
Keputusan Menteri Keuangan – 551/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 563/KMK.03/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka menyederhanakan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dari Pasal 16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah […]