Keputusan Menteri Keuangan – 2/KM.1/2004
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 580/KMK.04/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai yang diekspor; bahwa berdasarkan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 583/KMK.03/2003
Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) […]
Keputusan Menteri Keuangan – 549/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 543/KMK.06/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan divestasi atas Penyertaan Modal Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999 dan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 135/KMK.017/1999 32/1/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi […]
Keputusan Menteri Keuangan – 545/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature tanggal 7 Agustus 2003 di Makati, Philipina; bahwa dalam rangka harmonisasi klasifikasi barang dengan negara-negara ASEAN, dipandang perlu mengubah Klasifikasi Barang Impor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 546/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 diberlakukan sistem klasifikasi barang impor berdasarkan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN); bahwa dengan adanya perubahan sistem klasifikasi barang impor dan sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam rangka ASEAN Free Trade Area (AFTA), dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka skema […]
Keputusan Menteri Keuangan – 547/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 diberlakukan sistem klasifikasi barang impor berdasarkan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN); bahwa dengan adanya perubahan sistem klasifikasi barang impor, dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya tarif bea masuk atas barang impor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 362/KMK.01/2001
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan Industri garam beryodium di dalam negeri, dipandang perlu untuk memberikan batasan toleransi terhadap Penyusutan berat atas Impor garam curah dalam bentuk kemasan @ 50 Kg atau lebih; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.01/1999 tentang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 289/KMK.011/2001
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 371/KMK.011/2001
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 361/KMK.011/2001
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa […]