Keputusan Menteri Keuangan – 450/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak; Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); […]
Keputusan Menteri Keuangan – 441/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 408/KMK.02/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) […]
Keputusan Menteri Keuangan – 433/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 401/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan Industri persenjataan di dalam negerl, perlu memberikan pembebasan bea masuk atas Impor bahan dan komponen untuk pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluanTentara Nasional Indonesla (TNI) dan KepolisianRepublik Indonesia (POLRI); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas […]
Keputusan Menteri Keuangan – 406/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 370/KMK.03/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 371/KMK.03/2003
Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 […]
Keputusan Menteri Keuangan – 359/KMK.06/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum diperlukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan handal dan independen melalui pengaturan, pembinaan dan Pengawasan yang efektif dan berkesinambungan; bahwa guna mewujudkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang profesional, handal dan independen, pengaturan mengenai jasa Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 357/KMK.07/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah, khususnya bagi proyek-proyek yang telah melampaui tahap appraisal, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah; bahwa […]
Keputusan Menteri Keuangan – 397/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 355/KMK.03/2003
Menimbang : bahwa perkembangan dunia otomotif yang sangat pesat dan besarnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor menyebabkan berkembangnya berbagai jenis dan model kendaraan bermotor; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir […]