Keputusan Menteri Keuangan – 359/KMK.06/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum diperlukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan handal dan independen melalui pengaturan, pembinaan dan Pengawasan yang efektif dan berkesinambungan; bahwa guna mewujudkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang profesional, handal dan independen, pengaturan mengenai jasa Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 309/KMK.04/2003
Menimbang : bahwa dalam jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.05/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/2000 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.04/2002 telah berakhir. bahwa Pemerintah perlu menjaga kesinambungan berusaha di Pulau Batam selama masa persiapan perubahan Kawasan Berikat daerah industri Pulau […]
Keputusan Menteri Keuangan – 336/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 388/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 371/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 346/KMK.04/2003
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan kepada masyarakat, serta memudahkan mekanisme pengawasan penyelesaian barang impor yang mendapat pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, perlu dilakukan penambahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas […]
Keputusan Menteri Keuangan – 368/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 347/KM.1/2003
Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang […]
Keputusan Menteri Keuangan – 317/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.01/1993 penagihan piutang Bea Masuk/ Bea Masuk Tambahan, Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan dan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara; bahwa sehubungan dengan telah dialihkannya kewenangan penanganan fasilitas ekspor kepada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai […]
Keputusan Menteri Keuangan – 326/KMK.03/2003
Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam menuhi kewajiban perpajakan dan menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah tentang ketentuan hari libur nasional dan cuti bersama, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara […]
Keputusan Menteri Keuangan – 314/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003 tentang Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor. Dan Pengawasannya, kewenangan penanganan dan penandatanganan […]
Keputusan Menteri Keuangan – 316/KMK.01/2003
Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.00/1989, pelaksanaan pembayaran pengembalian bea masuk/bea masuk tambahan, pajak ekspor/pajak ekspor tambahan dan pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah dilakukan oleh BINTEK Keuangan (dahulu Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan); bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1998 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak […]